Glembert
KN. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menuding Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuat proyek pipa gas yakni Cirebon-Semarang (Cisem) dan Dumai-Sei Mangkei (Dusem) gagal. Sebab, tambahan anggaran untuk Kementerian ESDM ditolak.
Berdasarkan hasil rapat kerja Komisi VII DPR dan Menteri ESDM pada 5 September disepakati anggaran Kementerian ESDM tahun 2025 sebesar Rp 10,88 triliun. Namun, berdasarkan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR pada 10 September 2024, anggaran Kementerian ESDM tahun depan yang disetujui sebesar Rp 3,90 triliun atau sama dengan alokasi awal RAPBN 2025. Dengan begitu, tidak ada tambahan anggaran untuk Kementerian ESDM.
Terkait hal tersebut Bahlil menjelaskan pada pembahasan awal telah diajukan anggaran Rp 10 triliun lebih, dengan rincian Rp 3,91 triliun untuk belanja operasional dan rutinitas di Kementerian ESDM, kemudian Rp 4,2 triliun untuk membangun jaringan pipa gas, dan lainnya untuk program-program kerakyatan. Dia mengatakan, karena sudah disetujui pihaknya akan menerima. Namun, Bahlil memberikan catatan.
Dia menerangkan, Indonesia mengalami persoalan gas. Pembangunan Cisem 2 dan pipa di Sumatera tidak akan bisa dilakukan kalau tidak dibiayai negara, kecuali dikerjasamakan dengan swasta murni.
“Untuk urusan ini pemimpin terdahulu sudah melakukan tender dan sudah selesai. Dan kalau tidak dianggarkan artinya, memang kita khususnya Kementerian Keuangan mungkin sengaja untuk membuat program ini gagal,” katanya.
Kemudian, Bahlil mengatakan, hal ini terkait dengan marwah pimpinan dan anggota Komisi VII yang bertanggungjawab mendorong program-program kerakyatan. Dia melanjutkan, jika anggaran tersebut diterima dengan baik, maka pihaknya akan bekerja berdasarkan kewenangan dan keuangan yang diberikan pemerintah dan DPR.
Oleh karena itu, ia pun meminta agar dalam rapat-rapat selanjutnya, proyek pipa gas ini tak lagi dibahas.
“Jadi pimpinan kalau boleh, saran kami segera kita membuat catatan. Tapi andaikan pun tidak ada catatan itu maka kalau boleh rapat-rapat berikutnya jangan tanya kami tentang pipa. Karena apa, parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang, biaya untuk kami mengerjakan, jadi kalau tidak ada pekerjaan apa yang mau ditanyakan. Kedua, kita jelaskan pada publik bahwa pipa ini nggak bisa berjalan jadi jangan sampai dianggap kita ini yang mandek,” jelas dia.
Juru bicara (jubir) PDI Perjuangan atau PDIP Chico Hakim menyesalkan sikap Menkominfo Budi Arie yang terkesan tugasnya malah menjadi jubir keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut dia, Budi Arie digaji oleh negara bukan untuk menjadi tameng dari setiap persoalan yang menimpa keluarga Presiden Jokowi.
Hal ini menanggapi pernyataan Budi Arie yang seolah meluruskan polemik penggunaan jet pribadi oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep bersama istrinya, Erina Gudono.
“Sebagai Menkominfo bukan tempatnya Budi Arie menjadi jubir keluarga Kaesang dan istrinya. Karena dia tidak digaji oleh negara untuk jadi jubir keluarga Presiden Jokowi. Tapi menjadi Menkominfo bekerja untuk rakyat Indonesia,” kata Chico.
Bahkan, penjelasan ketua umum relawan Pro Jokowi (Projo) itu dinilai terlalu mengada-ada dan tak bisa diterima dengan akal sehat seorang manusia.
Sebab, menurut Chico, Budi menyebut istri Kaesang yang sedang hamil besar maka tidak boleh naik pesawat umum.
“Saya rasa ini juga alasan cukup absurd. Karena tidak ada alasan perlakuan spesial untuk siapapun itu di negara ini,” ujarnya.
“Yang menjadi permasalahan adalah, siapa yang membiayai perjalanan tersebut? Atau kalau membiayai sendiri, dari mana asal muasal dana yang begitu besar? Dan kita telah ketahui kerjaan dari Kaesang dan istrinya yang diketahui masyarakat saya rasa tidak mampu untuk membiayai itu semua,” ujarnya.
Sebelumnya, Budi Arie menyebut, Kaesang menggunakan jet pribadi karena itu diberikan fasilitas oleh koleganya. Namun, ia tak menyebutkan secara detail identitas pemberinya.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah bila jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membengkak. Jumlahnya diperkirakan mencapai 44 kementerian.
“Enggak masalah kok,” kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Bahlil mengatakan bahwa hak prerogatif presiden untuk memutuskan kementerian. Saat dikonfirmasi soal bocoran jumlah menteri untuk masing-masing partai politik, dia masih merahasiakan.
Bahlil mengatakan bila penambahan itu untuk percepatan kerja-kerja pemerintahan, tak masalah. Menteri ESDM itu menekankan terpenting tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) diatur jelas.
