admin
KN-JAKARTA, Lembaga swadaya masyarakat MATAHUKUM melayangkan tuntutan keras agar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, segera menanggalkan jabatannya. Desakan ini dipicu oleh data mengerikan terkait jatuhnya puluhan ribu korban keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026.
Krisis Kesehatan: 21.254 Korban dan Terus Bertambah
Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), tercatat sebanyak 21.254 orang telah menjadi korban keracunan makanan sejak program ini digulirkan. Sekretaris Jenderal MATAHUKUM, Mukhsin Nasir (yang akrab disapa Daeng Mukhsin), menegaskan bahwa angka ini mencerminkan kegagalan sistemik yang fatal.
Sepanjang Januari 2026 saja, tercatat sebanyak 1.929 kasus keracunan baru yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Banten, NTT, hingga NTB.
“Angka 21.254 korban ini adalah tamparan keras. Jika dalam sebulan saja korbannya hampir mencapai 2.000 anak, ini bukan lagi kecelakaan, melainkan kelalaian masif yang tidak bisa ditoleransi,” ujar Daeng Mukhsin di Jakarta, Senin (2/2/2026).
Rentetan Kasus di Awal Tahun
Laporan terbaru menunjukkan insiden keracunan tidak kunjung mereda. Pada Jumat (30/1/2026), sedikitnya 132 pelajar di Kabupaten Manggarai Barat tumbang setelah mengonsumsi menu MBG. Kejadian ini menambah panjang daftar hitam setelah kasus serupa sebelumnya menimpa siswa di:
- SMAN 2 Kudus
- SMP Negeri 1 Montong
Tanggung Jawab Kepala BGN Dipertanyakan
MATAHUKUM menilai ketidakmampuan BGN dalam mengontrol Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan adalah bukti lemahnya kepemimpinan. Mukhsin Nasir memperingatkan agar pemerintah tidak menjadikan anak-anak Indonesia sebagai “kelinci percobaan” dari sistem yang mengabaikan standar kesehatan.
”Kepala BGN Dadan Hindayana harus mundur agar terjadi perbaikan fundamental. Jika tidak mampu menjamin keamanan satu piring makanan, dia tidak layak mempertahankan jabatannya,” tegas Mukhsin menutup pernyataannya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Gizi Nasional belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan pengunduran diri tersebut maupun langkah konkret untuk menghentikan tren keracunan massal ini.
Sumber: Laporan8
