admin
KN-BANDUNG – Bertepatan dengan peringatan 71 tahun Dasa Sila Bandung, jaringan aktivis ’98 lintas kota mengeluarkan pernyataan sikap keras terhadap arah kebijakan pemerintah saat ini. Mereka menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah melenceng dari semangat konstitusi dan prinsip politik bebas aktif yang digagas para Founding Fathers.
Dalam siaran pers yang diterima pada Senin (20/4/2026), para aktivis merefleksikan kembali sejarah Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955. Mereka menegaskan bahwa Dasa Sila Bandung seharusnya menjadi kompas bagi kedaulatan, keadilan, dan kerja sama internasional, bukan sekadar seremoni historis.
Tuduhan Pengkhianatan Konstitusi
Aktivis ’98 menyoroti beberapa poin krusial yang dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Pembukaan UUD 1945 dan Dasa Sila Bandung:
-
- Bergabung dengan Board of Peace (BOP): Keputusan pemerintah untuk bergabung dengan lembaga internasional ini dinilai sebagai wujud nyata pengkhianatan terhadap prinsip non-intervensi dan kemandirian bangsa.
- Ketergantungan Ekonomi Neoliberal: Aktivis mengkritik praktik ekonomi kapitalistik rente yang dinilai masih tunduk pada desain eksternal, termasuk warisan Letter of Intent (LoI) IMF era Soeharto. Hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.
- Anjloknya Penegakan Hukum: Mengutip data World Justice Project (WJP) Rule of Law Index 2025, para aktivis menyoroti skor penegakan hukum Indonesia yang rendah (0,52) dan Indeks Persepsi Korupsi yang jalan di tempat di angka 34/100.
”Praktik demokrasi liberal prosedural saat ini hanya menghasilkan tirani mayoritas yang opresif dan represif,” tulis pernyataan sikap tersebut.
Paradoks Ekonomi dan Budaya
Selain masalah diplomasi dan hukum, para aktivis menilai Indonesia tengah mengalami subordinasi kebijakan. Liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi dianggap memperdalam ketergantungan struktural pada kekuatan asing dan membuka ruang bagi akumulasi rente oleh segelintir elit.
Di sisi lain, sektor budaya juga mendapat sorotan. Masifnya westernisasi dinilai telah memarginalkan masyarakat adat dan membuat bangsa Indonesia kehilangan jati dirinya di tengah arus imperialisme budaya asing.
Seruan untuk Kembali ke Marwah
Melalui momentum 18-25 April ini, jaringan lintas kota ini menuntut pemerintah untuk berhenti mengkhianati amanat kemerdekaan.
”Berdasarkan paparan tersebut, kami memutuskan bahwa Rezim Pemerintahan Prabowo-Gibran telah mengkhianati Dasa Sila Bandung dan Pembukaan UUD 1945!” tegas mereka di akhir pernyataan.
Peringatan 71 tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang nostalgia diplomatik, tetapi menjadi titik balik bagi Indonesia untuk kembali pada tatanan ekonomi yang berdaulat, adil, dan bebas dari hegemoni kekuatan eksternal sesuai dengan semangat Bandung 1955.
