KN. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengatakan oposisi dalam pemerintahan diperlukan untuk mengontrol kekuasaan melalui sikap kritis. Menurutnya, istilah oposisi merupakan bagian dari demokrasi, yang harus ada dalam sistem kontrol pengawasan. Jika nanti PDIP menjadi oposisi bukan hanya mengkritik kebijakan pemerintah saja melainkan akan memberi solusi.
Anggota DPR RI dari PDI-P Hendrawan Supratikno menyatakan, partainya akan terus mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga tuntas pada Oktober mendatang. Dengan begitu, PDI-P tidak akan menarik menterinya dari kabinet. PDIP tidak bisa mencabut begitu saja dukungan bagi pemerintahan Jokowi karena itu merupakan amanat rekomendasi Rapat Kerja Nasional IV PDI-P 29 September sampai 1 Oktober 2023, butir 9. Menurutnya, sikap politik PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran diketahui setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V yang rencana digelar 24 s.d 26 Mei 2024.
Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo mengatakan, Presiden Jokowi memiliki kedekatan yang berbeda dengan PAN, dimana Jokowi selama ini merasa nyaman dengan PAN. Jokowi akan mendapatkan jabatan strategis jika akhirnya berlabuh ke PAN.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, Partai Gerindra dan Partai Golkar dinilai paling mungkin menjadi tempat baru buat Jokowi berlabuh. Hal ini mengingat kedekatan Jokowi dengan Golkar ataupun Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Jokowi bisa menjadikan Gerindra sebagai opsi sebagai ‘trade off’ (kompensasi) dengan Prabowo jika ia terpilih sebagai presiden.
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengatakan, PSI sangat bersyukur jika Presiden Joko Widodo bersedia bergabung dengan partainya, meski kini Jokowi tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI. Adapun kedekatan Jokowi dengan PSI juga semakin tampak usai putra bungsunya, Kaesang Pangarep menjadi ketua umum PSI.
Pengamat Politik Ray Rangkuti mengatakan, dukungan Partai Nasdem untuk pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029 mencerminkan Nasdem tidak setia pada narasi perubahan, karena jika setia dengan narasi perubahan seharusnya Nasdem berada di luar pemerintahan. Jika Nasdem mendukung pasangan Prabowo-Gibran artinya mereka mendukung kebijakan IKN Nusantara. Menurutnya, ada kepentingan yang ingin dicapai Partai Nasdem atas pernyataan dukungan terhadap pasangan Prabowo-Gibran seperti mengejar jabatan menteri.
Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, penolakan terkait keinginan bergabung dengan Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bukan karena alasan pribadi, tapi karena persoalan di dalam diri PKS sendiri. Lebih baik PKS berpikir ulang untuk gabung dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran, karena PKS kalah pada Pilpres 2024. Partai Gelora mempersoalkan pikiran, gagasan, dan ideologi PKS. Partai Gelora menilai kalangan PKS sering menyerang pasangan Prabowo-Gibran sepanjang masa kampanye Pilpres 2024.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gelora, Mahfudz Siddiq mengatakan, apabila PKS bergabung Koalisi Indonesia Maju (KIM), akan terjadi pembelahan antara PKS dan pendukung fanatiknya yang sering menyerang Prabowo-Gibran. Menurutnnya, sikap elite dan akar rumput sangat berbeda. Pendukung PKS selama masa kampanye melakukan serangan negatif secara masif terhadap Prabowo-Gibran dan juga Presiden Joko Widodo dibungkus dengan narasi ideologis salah satunya adalah narasi Nabi Musa AS tidak berutang kepada Firaun untuk menganalogikan bahwa capres Anies Rasyid Baswedan tidak berutang kepada Prabowo yang mengusungnya pada Pilgub DKI Jakarta 2017. PKS juga menyebarkan narasi adu domba, bahkan sebelum Pilpres 2024.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto akan memilih PDI-P ketimbang Presiden Joko Widodo. Hal tersebut bakal terjadi usai Jokowi lengser dan Prabowo resmi dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024.Jokowi sudah tidak menjadi sosok penting bagi Prabowo, potensi PDI-P bergabung ke pemerintahan terbuka. Sebaliknya, jika nantinya Jokowi masih ikut campur dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, PDI-P tidak akan senang untuk ikut dalam pemerintahan.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini mengatakan,PKS tidak akan terprovokasi terkait Partai Gelora yang menolak PKS bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. PKS akan gabung pemerintah atau oposisi adalah keputusan Majelis Syura dan DPTP PKS.
Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman menyebut, kasus dugaan korupsi dan pemerasan yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) sangat banal, karena SYL memeras para anak buahnya hingga miliaran rupiah untuk kepentingan pribadi dan keluarga.