Glembert
KN. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons isu reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju menjelang Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser pada Oktober 2024. Jika reshuffle dilakukan Jokowi nantinya, PDIP berharap kocok ulang kabinet itu tidak sekadar bagi-bagi jabatan.
Adapun salah satu nama yang diisukan masuk daftar reshuffle kabinet kali ini adalah Yasonna Laoly. Politikus PDIP itu dikabarkan didepak dari jabatannya sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan digantikan oleh politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas.
“Kami belum tahu apakah betul Pak Yasonna akan diganti, apalagi terkait isu ini. Kita tunggu saja nanti kami akan memberikan komentar kalau sudah ada kepastian,” ujar Juru Bicara PDIP Chico Hakim saat dimintai tanggapan.
Dia berharap Jokowi bukan hanya melakukannya berdasarkan alasan bagi-bagi jabatan dengan embel-embel sinkronisasi pemerintah ke depan apabila isu reshuffle kabinet ini benar. Sebab, menurutnya, masa transisi kepemimpinan sudah pernah juga terjadi di Indonesia.
“Jadi harapan kami reshuffle kabinet ini bukan sekadar untuk yang sering disebut bagi-bagi jabatan utamanya juga dengan alasan sinkronisasi dengan pemerintahan ke depan. Karena sesungguhnya ini bukan baru sekali ada masa transisi dalam kepemimpinan di republik ini,” tuturnya
Sebaliknya, reshuffle ini harus didasari dan ditujukan demi meningkatkan kinerja kabinet. Apalagi menurutnya banyak permaslaah sosial yang tengah dihadapi di Indonesia.
Sementara itu, mantan aktifis PRD kepada Redaksi menilai reshuffle kabinet tidak perlu dilakukan Jokowi karena tidak efektif dan malah menambah musuhnya pasca lengser Oktober nanti. “Dua setengah bulan, apa yang bisa diharapkan dari menteri yang diangkat? hanya menghamburkan uang negara,” ujarnya.
admin
