admin
KN-JAKARTA, Aliansi Kelompok Masyarakat Anti Korupsi (AKAMSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat (27/2/2026). Massa menuntut ketegasan pimpinan DPR RI terkait kebijakan moratorium kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri serta mendesak KPK untuk masuk melakukan audit investigatif.
Aksi yang dipimpin oleh Agung Setiawan ini menyoroti adanya dugaan pemborosan anggaran negara yang dilakukan oleh anggota dewan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang membutuhkan prioritas kesejahteraan.
Fokus Tuntutan: Konsistensi Moratorium
Dalam orasinya, Agung Setiawan menekankan pentingnya efisiensi anggaran melalui penghentian sementara atau moratorium perjalanan dinas internasional. Ia menyayangkan jika kebijakan yang sudah dicanangkan tidak dijalankan secara konsisten oleh pimpinan parlemen.
”Kami meminta agar pimpinan DPR RI konsisten melalui moratorium. Anggota dewan seharusnya tidak boleh melakukan kunjungan ke luar negeri jika tidak ada urgensi yang jelas. Hentikan pemborosan dan prioritaskan kesejahteraan rakyat!” tegas Agung di depan Gedung KPK.
Desak Peran KPK dan Kesekjenan DPR
AKAMSI membawa empat tuntutan utama yang ditujukan kepada pimpinan DPR, Kesekjenan DPR, maupun aparat penegak hukum:
- Konsistensi Moratorium: Meminta Pimpinan DPR RI tetap teguh menjalankan kebijakan moratorium kunjungan kerja luar negeri.
- Transparansi Anggaran: Mendesak KPK RI memanggil pihak Kesekjenan DPR RI untuk mengevaluasi dan membuka data transparansi biaya perjalanan luar negeri.
- Audit Investigatif: Meminta aparat penegak hukum (KPK, Polri, Kejaksaan) untuk menyelidiki aliran dana kunker guna memastikan tidak ada penyimpangan atau gratifikasi.
- Prioritas Kesejahteraan: Menuntut pemerintah dan parlemen untuk mengalihkan anggaran non-prioritas demi kepentingan rakyat luas.
Dorongan Penyelidikan Aliran Dana
Massa menilai bahwa selama ini rincian penggunaan dana kunjungan luar negeri seringkali tertutup dari publik. Oleh karena itu, keterlibatan KPK dianggap krusial untuk melakukan fungsi trigger mechanism dalam mengaudit aliran dana tersebut.
”Kami mendesak pimpinan KPK dan Kesetjenan DPR RI untuk membuka transparansi dana kunjungan ke luar negeri. Jika ada indikasi penyelewengan, KPK harus segera menyelidiki aliran dana tersebut,” pungkas orator aksi.
