WAKAPOLRI AKAN REKRUT PREMAN UNTUK AWASI WARGA, ADA APA?

Stramed, “Ingin Berdayakan preman Dalam Penegakan protokol kesehatan Dikalangan Masyarakat , Mahasiswa galang Petisi guna mendesak Presiden Jokowi copot Wakapolri Komjend Pol Gatot Edy Pramono.”

Menyikapi Pernyataan Wakapolri Komjen Pol Gatot Edy Pramono dalam keterang pers Kompas.TV tanggal 10 september 2020, yang akan memberdayakan Jeger-jeger (preman pasar ) untuk menegakkan protokol kesehatan dikalangan masyarakat, Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Rawamangun (ALARM) angkat Bicara.

Menurut Fahri Salim Ketua umum ALARM, Rencana pemberdayaan jeger atau preman pasar merupakan tindakan gegabah wakapolri yang juga wakil ketua penanganan covid 19 nasional.

Fahri Menambahkan pemberdayaan jeger atau preman pasar hanya akan Menimbulkan potensi konflik sosial dikalangan masyarakat.

Seharusnya Pemerintah melalui institusi polri mampu melahirkan kebijakan simpatik yang dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk taat melaksanakan protokol kesehatan, Bukan malah menggunakan jeger atau preman untuk menakut nakuti masyarakat.

Jeger atau preman adalah Musuh dan penyakit masyarakat yang harus diberantas bukan malah diberdayakan, masih banyak elemen bangsa lain seperti organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan yang bisa dilibatkan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk taat protokol kesehatan.

PRESIDEN Jokowi Harus Tegas menindak serta mèncopot para aparat negara yang ngawur dalam mewacanakan sebuah kebijakan dimasa pandemi Covid 19, agar tidak menimbulkan konfik sosial dimasa-masa sulit seperti saat ini
pungkas Fahri.(KompasTV)

Related Posts

Pangkas Ekspor Gas ke Singapura, Perkuat Ketahanan Energi Nasional

KN. Pemerintah Indonesia mulai memangkas pasokan gas bumi yang diekspor ke Singapura sejak Sabtu (24/10/2026). Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memastikan sumber daya alam…

Pelapor Khusus PBB dan Amnesty International Desak RI Evaluasi Keanggotaan di Board of Peace

KN-JAKARTA — Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menilai pembentukan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) tidak sejalan dengan hak menentukan nasib sendiri (self-determination) bagi rakyat Palestina maupun…