admin
KN-JAKARTA — Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menilai pembentukan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) tidak sejalan dengan hak menentukan nasib sendiri (self-determination) bagi rakyat Palestina maupun dengan hukum internasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Albanese dalam acara diskusi bertema “Mendukung Perlawanan Orang Palestina di Tengah Genosida” yang digelar Amnesty International Indonesia di Jakarta, Rabu (21/10/2026). Turut hadir menyampaikan Laporan Acara tersebut Manajer Media Amnesty International Indonesia, Haeril Halim.
Albanese menegaskan bahwa Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB Nomor 2803 yang menjadi payung hukum pembentukan BoP bermasalah secara mendasar.
“Saya telah menyatakan bahwa resolusi Dewan Keamanan, yang menjadi dasar pembentukan Dewan Perdamaian tersebut, tidak sejalan dengan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina maupun hukum internasional,” tegas Albanese.
Mantan Jaksa Agung RI (1999–2001) sekaligus pendiri Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia untuk ASEAN (HRRCA), Marzuki Darusman, yang membuka acara tersebut turut melayangkan kritik keras. Ia menilai resolusi DK PBB tersebut mencerminkan momen tragis bagi tatanan multilateralisme global.
“Komunitas internasional sedang beralih dari tatanan yang berlandaskan hukum menjadi tatanan tanpa hukum yang didorong oleh satu negara yang paling berpengaruh. Saya merasa seolah-olah kita sedang terperosok ke dalam jurang… di sebuah dunia di mana warga sipil tidak lagi dilindungi, melainkan justru dijadikan sasaran,” ujar Marzuki, seraya mendesak negara anggota PBB, khususnya Indonesia, untuk konsisten berpegang pada hukum internasional.
Tinjau Ulang Hubungan Ekonomi dan Keanggotaan BoP
Indonesia sebelumnya resmi bergabung menjadi anggota Board of Peace (BoP) pada ajang World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, 22 Januari 2026, dengan alasan untuk mendukung terciptanya perdamaian di Gaza.
Namun, Albanese mengingatkan bahwa Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) telah menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina melanggar hukum dan harus dibongkar secara menyeluruh tanpa syarat.
Atas dasar itu, Albanese menyerukan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mengevaluasi seluruh bentuk hubungan—terutama hubungan ekonomi dan perdagangan—yang berpotensi mendukung atau melegitimasi pendudukan dan genosida di Gaza.
“Setiap negara perlu memastikan kebijakannya agar sejalan dengan pendapat hukum (advisory opinion) Mahkamah Internasional (ICJ). Pendapat tersebut menegaskan negara tidak boleh mengakui konsekuensi hukum dari tindakan ilegal, termasuk pendudukan wilayah,” kata Albanese.
Ia menambahkan, hubungan kerja sama seperti perdagangan, program riset dan pertukaran akademik, hingga transaksi pembelian harus dihentikan jika terbukti mendukung praktik ilegal pendudukan.
Duka Gaza: Korban Jiwa Tembus 74 Ribu Orang
Desakan evaluasi ini mengemuka di tengah situasi kemanusiaan di Gaza yang kian memprihatinkan.
Berdasarkan laporan kantor berita Palestina WAFA, akumulasi korban tewas akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023 kini telah mencapai 74.480 orang, sementara 175.539 orang lainnya luka-luka.
Meskipun kesepakatan gencatan senjata telah berlaku sejak 11 Oktober 2026, korban jiwa terus berjatuhan. Dalam kurun waktu sejak gencatan senjata berlaku:
1.522 orang tewas dan 5.421 orang luka-luka tercatat menambah daftar korban.
839 jasad berhasil dievakuasi dari bawah reruntuhan.
Dalam 24 jam terakhir, fasilitas medis menerima 5 jasad tambahan serta 22 korban luka.
Banyak korban dilaporkan masih tertimbun reruntuhan bangunan atau tergeletak di jalanan karena tim penyelamat dan ambulans mengalami kendala akses untuk menjangkau lokasi.
Glembert
