OPM anggap sebagai mata-mata, pilot Selandia Baru dieksekusi dan dasar OPM bilang Indonesia yang bertanggung jawab

KN. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Barat atau TPNPB-OPM telah menyandera dan membunuh seorang pilot helikopter, Glen Malcolm Conning, 50 tahun. Peristiwa tersebut terjadi di Distrik Alama, Mimika, Papua Tengah.

Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan, pilot asal Selandia Baru itu ditengarai sebagai mata-mata.

“Kami anggap dia mata-mata untuk memantau pertahanan TPNPB di Mimika,” ujar Sebby.

Dia mengungkapkan, Distrik Alama merupakan wilayah konflik bersenjata. Ia menegaskan, kelompoknya telah melarang pesawat, pembangunan, dan aktivitas lain masuk ke wilayah tersebut. Larangan tersebut untuk menghindari militer Indonesia memasok logistik dan pasukan di wilayah tersebut.

Ia menegaskan, kelompoknya telah melarang pesawat, pembangunan, dan aktivitas lain masuk ke wilayah tersebut. Larangan tersebut untuk menghindari militer Indonesia memasok logistik dan pasukan di wilayah tersebut.

Sebby curiga dengan niat pilot helikopter asal Selandia Baru itu. Sebab, TPNPB-OPM hingga kini masih menyandera pilot Susi Air yang juga berkewarganegaraan Selandia Baru, Philip Mark Mehrtens.

Menurut dia, pemerintah Indonesia dan TNI-Polri harus menanggung risiko imbas kejadian ini. Sebab, kata dia, pemerintah dan aparat keamanan Indonesia yang mengizinkan pilot helikopter itu masuk ke wilayah konflik bersenjata tersebut.

Salah seorang mahasiswa yang sedang studi di Jakarta kepada Redaksi menyatakan, pernyataan Sebby Sambom seperti tidak dipikirkan serius, sebab yang membunuh pilot tersebut kelompok OPM, mengapa mereka menyalahkan pemerintah. “Untuk ngurusi Papua, tidak perlu standar HAM lagi yang  penting babat habis OPM,” sambungnya.

  • Related Posts

    JUJUR : SETIAP UU PASTI ADA CELAHNYA TERMASUK UU PERAMPASAN ASET TERSEBUT

    KN-Jakarta, Walaupun SAYA SBP dukung UU ini 1000%, tapi harus BICARA Sejujurnya : Memang ada 5 kelemahan besar yang sedang disorot pakar hukum, YLBHI, dan ICW : ​KEKURANGAN 1 –…

    Koalisi Advokasi Laporkan DPR ke MKD Terkait Dugaan Kurangnya Transparansi RUU Perampasan Aset

    KN-JAKARTA – Koalisi advokasi perampasan aset resmi melayangkan pengaduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait dugaan tidak disebarluaskannya rumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kepada publik. Langkah ini…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *