Glembert
KN. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga, asosiasi profesi, dan akademisi di bidang Governance, Risk, and Compliance (GRC). OJK mengadakan Forum Pre Risk & Governance Summit (RGS) yang melibatkan partisipasi aktif stakeholders untuk mendiskusikan isu signifikan terkait GRC sebagai masukan tema dalam forum RGS 2024 yang rencananya akan diselenggarakan pada November 2024.
Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena menjelaskan forum Pre-RGS bertujuan untuk mencari masukan dari asosiasi serta dari pengawas bidang di OJK. Sophia menuturkan, dari sisi cyber security atau keamanan siber OJK fokus pada pengembangan ekosistem untuk identifikasi dan menangani serangan siber, serta membangun kesadaran dari sumber daya manusia perusahaan maupun instansi ditingkatkan.
Hal yang menarik, menurut Sophia adalah mitigasi kerja sama teknologi informasi dengan pihak ketiga yang saat ini ditengarai menjadi salah satu celah dari serangan siber.
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan inklusi keuangan khususnya di wilayah pedesaan melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, kunci pertumbuhan ekonomi nasional adalah kekuatan potensi domestik yaitu pertumbuhan ekonomi daerah. Mahendra menyampaikan sejak tahun lalu, 35 Kantor OJK Daerah telah diberikan tugas tambahan yaitu menginventarisasi, memetakan, dan mendukung pertumbuhan serta optimalisasi sektor dan industri unggulan di setiap provinsi secara menyeluruh sampai tingkat kabupaten dan kota.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan inisiasi EKI di dalamnya mencakup program Desaku Cakap Keuangan yang menjabarkan upaya OJK menumbuhkan sumber ekonomi baru di wilayah Indonesia, utamanya untuk wilayah perdesaan di Indonesia.
Pada 2024, program EKI diimplementasikan di 44 wilayah desa di bawah koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan melibatkan Kantor OJK di daerah, Kementerian/Lembaga terkait dan Lembaga Jasa Keuangan, salah satunya di Desa Dolokgede, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan ada jarak yang cukup besar antara inklusi dan literasi keuangan di kota dan di desa.
Survei itu mencatat, indeks inklusi keuangan di perkotaan sebesar 78,41 persen, sedangkan di pedesaan 70,13 persen. Sementara itu, literasi keuangan di perkotaan sebesar 69,71 persen dan di pedesaan baru 59,25 persen.
Friderica menegaskan, upaya peningkatan angka inklusi dan literasi keuangan tadi dilakukan dengan berbagai program. Salah satunya Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di beberapa titik pedesaan di Indonesia.
Tujuan besarnya yakni mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Ini bisa dilakukan melalui penguatan potensi-potensi ekonomi yang tersimpan dan belum optimal.
admin
