Keterlibatan militer dalam MBG

KN. Program pemerintah Indonesia saat ini di bidang pangan telah mendapat perhatian publik yang besar, terutama karena keterlibatan militer yang signifikan. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, melibatkan militer dalam beberapa aspek, termasuk dalam pendistribusian makanan. Rencana lain ditetapkan untuk membentuk 100 batalyon infanteri untuk pembangunan, yang tugasnya mencakup pengawasan sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Langkah tersebut membuka jalan bagi tuntutan untuk kembali ke dwifungsi tentara yang lazim di era Orde Baru. Beberapa kritikus menggarisbawahi kurangnya kepercayaan terhadap kemampuan birokrasi sipil sebagai alasan langkah tersebut.

Keterlibatan militer dalam program ketahanan pangan bukanlah hal baru. Bahkan, gagasan ”ketahanan pangan” awalnya mendasari interpretasi klasik ”keamanan”, yang selama era pascakemerdekaan berkaitan erat dengan pembangunan bangsa dan akibatnya melibatkan pasukan keamanan. Persepsi tentang superioritas militer dalam pengembangan teknologi, termasuk di sektor pertanian, juga bukanlah sesuatu yang baru.

Di sektor pertanian, misalnya, pengembangan agrokimia, khususnya pestisida, berakar dari perang. Meskipun peringatan tentang kembalinya dwifungsi militer merupakan bagian penting dari kritik, tujuan saya dalam tulisan ini adalah untuk menyoroti ideologi yang mendasari pendekatan militeristik tersebut. Pertentangan terhadap intervensi militer dalam agribisnis dan industri ekstraktif terutama menunjukkan penggunaan kekerasan dan represi terhadap warga sipil.

Paternalisme

Pendekatan militeristik, sebagaimana telah disoroti dalam beberapa literatur, dicirikan oleh paternalisme dan gaya pengambilan keputusan yang top-down. Keduanya tampaknya merupakan kombinasi yang sempurna karena kurangnya proses pengambilan keputusan yang demokratis. Lebih lanjut, paternalisme di sektor pertanian dapat menciptakan hierarki praktik pertanian, dengan praktik tradisional dianggap terbelakang dan inferior.

Perlu disebutkan bahwa paternalisme sangat memengaruhi program modernisasi pertanian pemerintah. Hal ini terutama dimulai dari Revolusi Hijau, yang menekankan produktivitas dan technological fix. Dengan penggunaan agrokimia dan pertanian mekanis, Revolusi Hijau membawa gagasan tentang keunggulannya terhadap praktik pertanian tradisional. Hal ini berkaitan erat dengan pengembangan perkebunan monokultur.

Narasi feeding the world’s population menjadi pendorong utama pengembangan perkebunan monokultur, yang dianggap sebagai mekanisme yang lebih baik untuk menjamin ketahanan pangan global dan lokal. Namun, dengan beberapa episode krisis pangan, termasuk krisis minyak goreng baru-baru ini, kita menyadari bahwa tujuan feeding the world’s population belum pernah terpenuhi secara memadai.

Tercatat 733 juta orang di dunia menderita malanutrisi pada tahun 2023, yang menunjukkan peningkatan tajam sejak tahun 2019. Sementara itu, Indonesia menduduki peringkat kedua di antara negara-negara Asia Tenggara dalam Indeks Kelaparan Global 2023. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keunggulan pertanian modern yang menopang perkebunan monokultur.

Terlepas dari paternalisme, pengawasan atau surveillance mencirikan pendekatan militeristik terhadap pangan. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa kegagalan memenuhi ketahanan pangan nasional merupakan akibat dari tata kelola yang buruk, terutama di sepanjang jalur distribusi. Memastikan logistik berjalan lancar membenarkan mekanisme pengawasan melalui intervensi militer.

Upaya tersebut tidak mengherankan jika kita mengingat pengaruh logistik militer di sektor logistik baru yang besar. Meskipun memastikan distribusi pangan adalah hal yang penting, kenyataan bahwa sektor pertanian mengandalkan agribisnis skala besar dengan penekanan pada sistem monokultur pada akhirnya tidak mengarah pada ketahanan pangan. Jadi, patut diragukan bahwa penerapan pengawasan ketat akan mengubah masalah struktural tersebut.

Maskulinitas

Ciri lain dari pendekatan militeristik adalah dimensi maskulinnya. Penekanan pada maskulinitas merupakan hal yang sentral dalam militer. Biner antara maskulin dan feminin mendasari klasifikasi dalam perang dan damai—laki-laki dikaitkan dengan pertempuran, kekerasan, dan aktivitas, sementara perempuan dengan kedamaian, pengasuhan, dan kepasifan.

Lebih lanjut, penekanan pada maskulinitas dalam militer memunculkan citra ”pejuang pria heroik”, dengan laki-laki dipandang sebagai penyelamat. Hal ini sejalan dengan paternalisme dalam pertanian modern sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Meski demikian, perkebunan monokultur mencerminkan pertanian kolonial dan modern. Kolonial dalam arti bahwa perkebunan monokultur membawa warisan kolonial. Menelusuri sejarah perkebunan kolonial, perkebunan monokultur tidak hanya digambarkan lebih industrial dan, dengan demikian, lebih baik dibandingkan dengan praktik pertanian tradisional, tetapi juga dibentuk oleh hubungan yang saling bersilangan antara tenaga kerja, ras, dan jender yang mendasari hubungan kolonial. Hierarki antara perkebunan monokultur kolonial dan pertanian adat tradisional berjalan beriringan. Maskulinitas di perkebunan tertanam dalam ”patriarki perkebunan” dan tecermin oleh laki-laki yang memegang kekuasaan di perkebunan.

Masalah pendekatan militerisasi pangan, oleh karena itu, bukan sekadar masalah hierarki dan hubungan yang timpang, tetapi juga masalah penguatan ketergantungan pada agribisnis skala besar. Industri pertanian skala besar, sebagaimana dikritik para kritikus, telah menyebabkan surplus pertanian, yang ironisnya tidak diikuti dengan berakhirnya kelaparan. Melalui surplus pertanian ini, keuntungan dikumpulkan dan terkonsentrasi pada segelintir orang, yang berkontribusi pada ketimpangan global dan lokal.

Paternalisme, pengawasan, dan maskulinitas adalah ideologi yang mendasari pendekatan militeristik terhadap pangan, sementara pemerintah tetap mengandalkan agribisnis skala besar dengan penekanan pada perkebunan monokultur untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Yang terakhir adalah solusi palsu untuk ketahanan pangan, sementara yang pertama memperburuk hierarki dan bahkan membenarkan penggunaan kekerasan.

Dapur dan lanskap agroekologi

Jika pertanian industri bukan solusinya, lalu apa? Sebelum menjawab pertanyaan ini, izinkan saya berbagi pengalaman yang saya peroleh dari kerja lapangan terakhir saya di sebuah perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat. Di sini, saya ingin mencatat pengamatan yang saya lakukan di dapur rumah seorang buruh perkebunan.

Dapur inilah yang tidak hanya menyiapkan makanan untuk rumah tangga buruh, tetapi juga makanan untuk rapat serikat buruh perkebunan serta kegiatan serikat lainnya. Dapur inilah yang sering dikunjungi para perempuan buruh perkebunan dan berbagi perjuangan mereka dalam mencapai pekerjaan yang terjamin dan upah yang layak. Dapur inilah yang memupuk solidaritas dan rasa saling menghargai, terutama antarperempuan buruh perkebunan.

Di belakang dapur, terdapat halaman belakang tempat beberapa tanaman pangan ditanam. Di tengah upah rendah di perkebunan kelapa sawit, tanaman pangan ini memastikan ketahanan pangan rumah tangga buruh terpenuhi. Lebih dari itu, karena menyiapkan pula makanan untuk rapat dan kegiatan serikat buruh, dapur juga menjadi sumber energi bagi perjuangan buruh untuk mendapatkan pekerjaan layak di perkebunan.

Selain itu, karena tanaman komersial juga ditanam di halaman belakang, lanskap di belakang dapur ini menjadi sumber pendapatan rumah tangga yang penting. Pekerja bisa bergantian menerima pendapatan dari pekerjaan perkebunan dan dari tanaman komersial.

Kembali ke pertanyaan tentang solusi untuk mencapai ketahanan pangan, penting untuk diingat bahwa pertanian skala kecil tetap menjadi sumber pangan terpenting bagi penduduk dunia. Terlepas dari klaim produktivitasnya yang lebih tinggi, industri pertanian skala besar hanya memberi makan bagi 30 persen penduduk dunia.

Gambaran singkat dari dapur dan lanskap di baliknya sebagaimana dijelaskan di atas menguatkan argumen ini. Meskipun minyak sawit berfungsi sebagai bahan penting untuk minyak goreng, bahan pangan pokok yang krusial di Indonesia, banyak pekerja perkebunan masih berjuang untuk mencapai ketahanan pangan rumah tangga mereka karena upah yang rendah dan ketergantungan yang tinggi pada pasokan pangan dari pasar.

Lanskap agroekologi di belakang dapur rumah pekerja perkebunan menawarkan sumber pangan dan pendapatan rumah tangga alternatif, sementara dapur tersebut menyediakan energi dan solidaritas kolektif bagi gerakan buruh untuk memperjuangkan upah layak. Singkatnya, praktik pertanian skala kecil inilah yang memungkinkan rumah tangga buruh untuk mempertahankan mata pencarian mereka.

Hariati Sinaga, Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia.