Dugaan penyimpangan atau kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana penyelenggaraan Religion 20 (R20) di Bali pada 2022 yang diterima PBNU dari Rabithah Alam Islami atau Muslim World League (MLW).

KN. Tim Audit Akuntan Publik Gatot Permadi, Azwir dan Abimail (GPAA) menemukan dugaan penyimpangan atau kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana penyelenggaraan Religion 20 (R20) di Bali pada 2022 yang diterima PBNU dari Rabithah Alam Islami atau Muslim World League (MLW).

Dalam laporan evaluasi audit terungkap bahwa PBNU menerima sumbangan dana sebesar Rp52.629.144.750 (Rp52,629 miliar) miliar dari MLW yang dikirimkan dalam dua tahap, yakni Rp25,767 miliar pada 16 September 2022 dan Rp26,861 miliar pada 24 Oktober 2022.

Dana tersebut dikirim Rabithah Alam Islami ke rekening Mandiri PBNU yang dalam laporan audit disebut dikendalikan oleh Mardani H. Maming, yang saat itu menjabat sebagai Bendahara Umum PBNU sekaligus eks Bupati Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

“Rabithah Alam Islami memberikan dukungan dana untuk biaya penyelenggaraan R20 sebesar Rp 52.629.144.750,-. Dana sejumlah tersebut ditransfer dalam dua termin, masing-masing sebesar Rp 25.767.719.250,- pada 16 September 2022 dan Rp 26.861.425.500,- pada 24 Oktober 2022,” tulis audit dalam dokumen yang dikutip pada Jumat (28/11/2025).

Dari total dana tersebut, audit menemukan dana digunakan untuk transfer ke rekening bank di luar negeri senilai Rp23,178 miliar. Transfer pertama dilakukan pada 19 September 2022 sebesar Rp11,31 miliar melalui rekening Bank Mandiri 12xxx, dan transfer kedua dilakukan pada 7 November 2022 sebesar Rp11,86 miliar melalui rekening Bank Mandiri 10xxx.

Selain transfer ke luar negeri, audit juga mencatat tidak terdapat dokumen atau bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran yang dibukukan sebesar Rp51,74 miliar dalam kegiatan acara tersebut. Setelah dikurangi nilai transfer ke luar negeri, masih terdapat sisa pengeluaran Rp28,57 miliar yang tidak dapat diverifikasi terkait eksistensi kegiatan R20 tersebut.

“Belum diperolehnya dokumen atau bukti pertanggungjawaban penggunaan uang atau pengeluaran dana kegiatan R20 oleh Tim Audit menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan R20 tidak memenuhi standar akuntansi yang berlaku umum atau melanggar ketentuan Pasal 98 Ayat (1) ART NU,” tulis dokumen tersebut.

Pada saat yang sama, kondisi ini dinilai bertentangan dengan tujuan kerja sama antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Rabithah Alam Islami.

“Kondisi tersebut juga menimbulkan kecurigaan adanya indikasi kecurangan atau fraud dalam pengelolaan dana sumbangan/sponsorship untuk kegiatan R20,” tegas Tim Audit.

Hal itu juga dinilai bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan dan kekayaan Nahdlatul Ulama sebagaimana diatur dalam Pasal 97–98 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama (ART NU). Pasal 98 Ayat (1) ART NU mengatur bahwa “Kekayaan Nahdlatul Ulama dan perangkat perkumpulannya berupa dana, harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak harus dicatatkan sebagai kekayaan Perkumpulan Nahdlatul Ulama sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum”.

Selanjutnya, Pasal 98 Ayat (2) ART NU mengatur bahwa “Perolehan, pengalihan, dan pengelolaan kekayaan serta penerimaan dan pengeluaran keuangan Nahdlatul Ulama diaudit setiap tahun oleh akuntan publik”.

Dokumen audit ini diperkuat kebenarannya oleh pernyataan Katib Syuriyah PBNU, KH Sarmidi Husna, yang membenarkan keberadaan dokumen tersebut. Ia menyebut temuan terkait tata kelola keuangan menjadi salah satu alasan pemecatan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dari jabatan Ketua Umum PBNU.