Massa GRAK Geruduk Gedung KPK, Desak Investigasi Tuntas Korupsi Bansos Kalimantan Tengah

​KN-JAKARTA, Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRAK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026). Kedatangan mereka bertujuan untuk mendesak komisi antirasuah mengusut tuntas dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) di Provinsi Kalimantan Tengah.
​

Aksi yang dipimpin oleh Ali Komuma ini membawa dua tuntutan utama bagi pimpinan KPK:
​Mendesak KPK membongkar praktik korupsi dana Bansos di Provinsi Kalimantan Tengah hingga ke akar-akarnya.
​

Menuntut keterbukaan informasi dari KPK dalam proses penanganan kasus Bansos tersebut agar masyarakat dapat memantau perkembangannya.
​
​Dalam orasinya, orator massa GRAK menyoroti kontradiksi antara kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah dengan kondisi kesejahteraan rakyat yang masih memprihatinkan. Ia menyebut koruptor sebagai “hama” yang harus dibasmi agar negara bisa maju.
​

“Negara kita surganya dunia, emas ada, nikel ada, gas ada. Negara lain yang hanya punya gas dan minyak bisa menggaji rakyatnya. Tapi kenapa di sini masih banyak yang lapar dan tinggal di bawah kolong jembatan? Itu karena masih banyak koruptor yang berkeliaran mementingkan nafsu kekuasaan mereka,” teriak orator di atas mobil komando.
​
​Massa GRAK menilai bahwa pembiaran terhadap kasus korupsi, terutama di sektor bantuan sosial yang menyentuh rakyat kecil, akan menciptakan siklus kejahatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, mereka meminta KPK segera mengambil langkah konkret.
​

“Kami datang dengan harapan besar kepada KPK. Bila perlu, segera bentuk tim investigasi khusus untuk turun langsung menyelidiki kejahatan korupsi yang menimpa masyarakat Kalimantan Tengah,” tegas orator.
​

Pihak GRAK menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga para pelaku tertangkap. Mereka khawatir jika tidak ada tindakan tegas, para oknum pejabat akan merasa kebal hukum dan terus merampok hak rakyat.
​

“Jika kejahatan ini dibiarkan, maka akan berkelanjutan. Mereka merasa tidak ada hukum satupun yang bisa menjerat mereka,” pungkasnya.
​

Related Posts

UU PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN RESMI BERLAKU, ASPIRASI: JANGAN BERHENTI DI ATAS KERTAS, BURUH HARUS MERASAKAN PELINDUNGANNYA

KN-Jakarta, 10 November 2026 Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, atas telah disahkan…

KASUS PENYADAPAN PRESIDEN ALARM KERAS PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN

KN-JAKARTA, Penetapan dan penahanan mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Kepresidenan, LSP, bersama dua perwira tinggi Polri lainnya, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden merupakan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *