admin
KN-JAKARTA – Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto menolak kontribusi dana sebesar 1 miliar dollar AS (sekitar Rp17 triliun) untuk keanggotaan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian menjadi sorotan dunia internasional. Indonesia memilih jalur kontribusi non-finansial dalam mendukung perdamaian di Gaza.
Klarifikasi ini muncul setelah isu iuran tersebut memicu polemik mengenai beban anggaran negara. Media asing, termasuk kantor berita Bernama, menyoroti ketegasan posisi Jakarta dalam pertemuan internasional.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah menjanjikan dana Rp17 triliun.
“Sejak awal diundang bergabung, saya sudah katakan kami tidak berkomitmen secara finansial sama sekali,” ujar Prabowo, Minggu (22/3/2026).
BoP sebenarnya hanya menanyakan kesiapan Indonesia mengirim pasukan penjaga perdamaian, bukan meminta uang iuran tetap.
Menteri Luar Negeri Sugiono memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa angka tersebut bukan syarat untuk menjadi anggota BoP.
Alih-alih menyetor dana tunai ke lembaga internasional, Indonesia memilih fokus pada bantuan langsung yang lebih nyata, antara lain, pengiriman Pasukan Perdamaian untuk menjaga stabilitas di wilayah konflik, Bantuan Kemanusiaan melalui lembaga seperti Baznas, Pembangunan Fasilitas Publik, termasuk rumah sakit di Palestina.
Ketidakhadiran Indonesia dalam pertemuan donor di Washington pada Februari lalu juga mempertegas posisi bahwa keterlibatan Indonesia dalam rekonstruksi Gaza tidak bergantung pada kontribusi dana tetap kepada pihak ketiga.
Foto: Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan perdana Board of Peace di Washington DC, Kamis (19/2/2026). (Getty Images via AFP/CHIP SOMODEVILLA)
