KN-TOKYO, Presiden RI Prabowo Subianto kembali memperkuat posisi tawar ekonomi Indonesia di kancah internasional. Dalam kunjungan kerjanya ke Tokyo, Jepang, Senin (30/03/2026), Kepala Negara menyaksikan pengumuman sepuluh nota kesepahaman (MoU) kerja sama bisnis yang fantastis senilai US$ 22,6 miliar atau setara dengan Rp384,2 triliun.
Kesepakatan tersebut diumumkan dalam forum strategis “Japan Indonesia Business Forum”. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menegaskan bahwa momen ini bukan sekadar seremoni, melainkan simbol kuat komitmen dunia usaha kedua negara.
Fokus pada Energi Bersih dan Hilirisasi
Nota kesepahaman yang disepakati mencakup sektor-sektor krusial, di antaranya:
- Pengembangan proyek hilirisasi energi bersih.
- Eksplorasi serta pengembangan minyak dan gas bumi.
- Penguatan ekosistem keuangan dan investasi.
- Produksi metanol hasil kerja sama PT Pupuk Kalimantan Timur dengan PT Kaltim Methanol Industri.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengajak para pengusaha Jepang untuk tidak ragu menanamkan modal di Indonesia. Beliau mempromosikan program kemitraan strategis jangka panjang serta keberadaan Sovereign Wealth Fund Indonesia.
”Kami ingin manajemen yang rasional, praktik terbaik,” ujar Presiden Prabowo di hadapan para investor Jepang.
Rangkaian Kemenangan Diplomasi Ekonomi
Kunjungan ke Tokyo ini menambah daftar panjang keberhasilan diplomasi ekonomi pemerintahan Prabowo sepanjang awal tahun 2026. Sebelumnya, Presiden telah melakukan serangkaian kunjungan ke negara-negara mitra utama dengan hasil yang signifikan:
- Amerika Serikat (Februari 2026): Di Washington, DC, Presiden menyaksikan pengesahan 11 MoU antara pengusaha RI-AS senilai US$ 38,4 miliar (sekitar Rp651 triliun).
- Inggris (Januari 2026): Pertemuan dengan PM Keir Starmer di London menghasilkan komitmen investasi sekitar Rp90 triliun.
- Jepang (Oktober 2025): Pada kunjungan sebelumnya di Osaka, Indonesia juga tercatat mendapatkan komitmen investasi sebesar US$ 23,8 miliar (sekitar Rp380 triliun).
Lobi Internasional untuk Lapangan Kerja
Menanggapi intensitas perjalanannya ke luar negeri, Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah ini diambil demi kepentingan rakyat, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Baginya, kehadiran langsung Kepala Negara sangat diperlukan untuk melakukan lobi dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan.
”Dalam setiap hubungan, harus ada posisi tawar, harus dari posisi kuat,” tegas Presiden pada pertengahan Maret lalu.
Dengan total komitmen yang mencapai ribuan triliun rupiah dari berbagai negara, pemerintah kini fokus memastikan implementasi dari setiap nota kesepahaman tersebut agar dapat segera dirasakan manfaatnya oleh perekonomian nasional.
Foto: Dok. Komdigi







