admin
KN-JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sukses menyelenggarakan edisi perdana program talkshow daring bertajuk “Meja Pimpinan” pada Jumat, (29/052026), yang erlangsung interaktif. Progran perdana ini dipandu oleh Wardahnia sebagai moderator dan menghadirkan narasumber utama, Agus Joko Pramono, yang merupakan Pimpinan KPK periode 2024–2029.
Edisi perdana ini mengangkat tema yang krusial dalam strategi pencegahan dan penindakan modern, yaitu “Membaca Korupsi dari Angka, Perspektif Agus Joko Pramono”. Dalam pemaparannya, Agus membedah metodologi ilmiah bagaimana sebuah angka di dalam laporan keuangan dapat menjadi instrumen Early Warning System (sistem peringatan dini) untuk mendeteksi tindak pidana korupsi (tipikor).
Mengendus Korupsi Melalui Teori Big Point dan Red Flag
Agus Joko Pramono menjelaskan bahwa terlepas dari adanya penyalahgunaan wewenang, dampak korupsi secara universal pasti akan langsung tercermin pada pos-pos laporan keuangan, baik di lembaga pemerintahan maupun Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD). Dampak tersebut umumnya terbagi menjadi tiga kategori:
Markdown pada Sisi Pendapatan (Revenue): Pendapatan negara yang seharusnya penuh, sengaja ditetapkan lebih rendah (understated). Contohnya, kewajiban pajak seseorang senilai 100, namun yang masuk kas negara hanya 70.
Markup pada Sisi Belanja (Expense): Pelaporan biaya operasional atau pengadaan yang digelembungkan (overstated) dari nilai asli.
Penyalahgunaan Aset: Hilangnya aset-aset negara secara tidak sah dari posisi yang seharusnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa laporan keuangan disusun secara berkelanjutan (sustainable) dalam koridor going concern. Oleh karena itu, jika muncul lonjakan atau keanehan angka secara mendadak pada satu titik tertentu, hal itu disebut sebagai big point dalam istilah forensik.
“Misalnya, biasanya belanja hibah itu hanya 100. Namun, tiba-tiba menjelang pemilu melonjak tajam menjadi 400. Ini yang kita sebut big point dan harus dianggap sebagai red flag (indikasi bahaya).
Untuk mengujinya, kita lakukan benchmarking atau membandingkannya dengan kondisi pasar normatif,” papar Pimpinan KPK tersebut.
Korupsi adalah Rangkaian Proses, Bukan Aksi Tunggal
Agus juga mengingatkan publik bahwa tipikor bukanlah tindakan sederhana yang berdiri sendiri, melainkan sebuah rangkaian proses yang terintegrasi.
Rantai ini bergerak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga tahap pemeriksaan itu sendiri.
Karena sifatnya yang tersistem, korupsi kerap sulit dilihat secara kasat mata pada awalnya. Publik biasanya baru menyadari saat dampak signifikan (symptom) telah muncul ke permukaan, seperti robohnya bangunan infrastruktur akibat spesifikasi yang diturunkan demi mengejar markup, atau terjadinya ketekoran kas yang sangat dalam.
“Pelaku korupsi itu bukan orang luar, melainkan bagian dari penyelenggara negara dan pejabat internal yang sangat memahami seluk-beluk peraturan. Karena itu, penelaahan tipikor harus berujung pada perbaikan sistem secara menyeluruh,” tegasnya.
Melalui program perdana Meja Pimpinan ini, KPK menegaskan komitmennya untuk terus mengedukasi publik sekaligus mempertajam pemanfaatan analisis data akuntansi forensik sebagai salah satu senjata utama dalam memberantas korupsi di tanah air.
Foto: Tangkapan layar kanal Youtube KPK
Glembert
