admin
KN-JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, melontarkan kritik tajam terhadap keputusan Pemerintah Indonesia yang meningkatkan kerja sama militer dan pertahanan dengan Amerika Serikat (AS). Langkah tersebut dinilai sebagai anomali diplomatik dan menunjukkan ketidakpekaan terhadap realitas geopolitik global yang tengah mengecam tindakan semena-mena militer AS di berbagai belahan dunia.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (23/4), Dino menekankan bahwa dalam dunia diplomasi, momentum politik adalah pertimbangan krusial. Namun, dalam kasus ini, Indonesia dianggap mengabaikan penilaian tersebut.
AS Langgar Hukum Internasional
Kritik Dino didasari pada rangkaian aksi militer AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump yang dinilai melanggar hukum internasional dan hukum perang secara terang-terangan. Beberapa poin yang disoroti meliputi:
- Intervensi di Venezuela: Tuduhan penculikan terhadap Presiden Maduro yang dinilai ilegal.
- Agresi terhadap Iran: Pembunuhan pemimpin negara berdaulat Ayatollah Ali Khamenei, invasi militer, hingga pengeboman infrastruktur sipil.
- Tragedi Kemanusiaan: Pengeboman sekolah di Minab, Teheran, yang menewaskan ratusan anak-anak, serta serangan terhadap kapal militer Iran di perairan internasional.
“Rangkaian tindakan serampangan militer AS merupakan bentuk pelanggaran hukum internasional yang mengundang kecaman dari seluruh dunia,” ujar Dino.
Indonesia Dinilai Egois dan “Masa Bodoh”
Dino mengaku heran mengapa Indonesia justru memilih waktu saat ini untuk mempererat hubungan militer dengan Negeri Paman Sam, di saat sekutu dekat AS sekalipun—termasuk negara-negara NATO dan Eropa—mulai menjaga jarak dan melayangkan kecaman keras atas invasi ke Iran.
“Saya tidak paham, di tengah semua kritik dan kecaman mengarah ke AS, kenapa Indonesia malah jauh-jauh datang menandatangani peningkatan kerja sama militer? Kita seperti kehilangan kepekaan, bahkan indifference (masa bodoh) terhadap pelanggaran hukum internasional yang dilakukan AS,” tegasnya.
Ia menyebut posisi Indonesia saat ini berada dalam fase “paling egois” karena seolah menutup mata terhadap situasi kemanusiaan dan prinsip-prinsip internasional demi kepentingan yang urgensinya pun dipertanyakan.
Mempertanyakan Urgensi Nasional
Lebih lanjut, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) ini mempertanyakan apa kepentingan nasional yang begitu mendesak sehingga Indonesia harus mengesampingkan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dipegang teguh.
“Apa urgensinya kita melakukan peningkatan kerja sama militer dengan negara yang secara membabi buta melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip internasional yang dipegang Indonesia?” tanya Dino retoris.
Situasi geopolitik saat ini memang menempatkan AS di posisi sulit. Aksi militer AS di Venezuela dan Iran telah memicu gelombang penolakan global, termasuk dari sekutu tradisionalnya di NATO yang kini enggan membantu militer AS dalam kampanyenya di Timur Tengah. Di tengah isolasi internasional tersebut, langkah Indonesia mempererat kerja sama pertahanan dengan AS dianggap sebagai langkah yang sangat tidak tepat waktu.
Poin Utama Kritik:
- Timing: Peningkatan kerja sama dianggap tidak tepat saat AS sedang dikecam dunia.
- Prinsip: Langkah ini dinilai menabrak prinsip hukum internasional dan politik luar negeri Indonesia.
- Sentimen Global: Mengabaikan sikap negara-negara NATO dan Eropa yang mulai menjauhi kebijakan militer AS.
Sumber foto: Republika
Glembert
