PERNYATAAN KEPRIHATINAN INSTITUT PERADABAN ATAS PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

KN-JAKARTA, Mencermati perkembangan dan dinamika geopolitik internasional saat ini, utamanya terkait dengan Perang Iran vs Amerika Serikat (AS), Israel dan negara-negara sekutunya di Teluk Persia (Gulf Cooperation Council), bersama ini Institut Peradaban menyampaikan keperihatinan mendalam atas kebijakan dan pelaksanan politik luar negeri Indonesia. Keprihatinan ini disebabkan karena:

  1. Indonesia telah menjauh dari fondasi bebas-aktif yang telah digariskan oleh Founding Fathers Indonesia;
  2. Indonesia telah meninggalkan posisi Non-Blok, yang berpedoman kepada Dasa Sila Bandung, dengan sikap dan kebijakan yang memihak salah satu blok;
  3. Indonesia telah meninggalkan prinsip-prinsip Gerakan Non-Blok (GNB) dengan membiarkan terjadinya agresi dan serangan sejumlah negara anggota GNB kepada negara anggota GNB lainnya;
  4. Indonesia telah mengabaikan prinsip-prinsip Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang didirikan untuk melawan penjajahan dan penindasan rejim Zionis Israel terhadap Bangsa Palestina, dengan membiarkan sejumlah negara anggota OKI bargabung dengan AS dan Israel melakukan serangan terhadap negara anggota OKI lainnya;
  5. Mengecam keputusan Pemerintah Indonesia yang secara tiba-tiba bergabung dalam Board of Peace (BoP) dan bergabung dengan blok sebuah negara besar bersama negara Zionis dan sejumlah negara anggota GNB dan OKI, padahal tujuan pembantukan BoP sama sekali tidak ada keterkaitan dengan upaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Institut Peradaban meminta dengan sangat Pemerintah Indonesia untuk kembali menegakkan fondasi bebas-aktif dan prinsip Non-Blok dan Dasa Sila Bandung dan solidaritas negara Islam dalam pelaksanaan politik luar negeri; di antaranya dengan segera membatalkan keanggotaannya dalam BoP.

  • Related Posts

    JUJUR : SETIAP UU PASTI ADA CELAHNYA TERMASUK UU PERAMPASAN ASET TERSEBUT

    KN-Jakarta, Walaupun SAYA SBP dukung UU ini 1000%, tapi harus BICARA Sejujurnya : Memang ada 5 kelemahan besar yang sedang disorot pakar hukum, YLBHI, dan ICW : ​KEKURANGAN 1 –…

    Koalisi Advokasi Laporkan DPR ke MKD Terkait Dugaan Kurangnya Transparansi RUU Perampasan Aset

    KN-JAKARTA – Koalisi advokasi perampasan aset resmi melayangkan pengaduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait dugaan tidak disebarluaskannya rumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kepada publik. Langkah ini…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *