admin
KN-BANDA ACEH – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Tuanku Muhammad, mendesak pemerintah pusat dan PT PLN (Persero) untuk segera mewujudkan kemandirian sistem kelistrikan di Provinsi Aceh. Ia meminta agar Aceh tidak lagi bergantung sepenuhnya pada sistem interkoneksi Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).
Menurut Tuanku Muhammad, langkah ini sangat krusial untuk memperkuat ketahanan energi lokal sekaligus menghindari kerugian besar akibat ketidakstabilan pasokan listrik dari luar daerah. Isu ini mencuat menyusul pemadaman listrik yang terjadi dalam dua hari terakhir, yang dinilai telah memberikan dampak psikologis dan kerugian materi bagi warga.
“Ketahanan energi adalah fondasi pembangunan ekonomi. Aceh tidak boleh terus berada dalam posisi rentan akibat ketergantungan penuh pada sistem Sumbagut. Kejadian pemadaman listrik dalam dua hari ini sangat merugikan dan memberi trauma yang mendalam bagi warga Aceh,” ujar Tuanku Muhammad dalam keterangannya.
Ironi di Balik Surplus Daya Aceh
Selama ini, Aceh terhubung dalam jaringan interkoneksi Sumbagut bersama Sumatera Utara dan wilayah sekitarnya. Akibatnya, setiap kali terjadi gangguan transmisi atau krisis energi di luar daerah, masyarakat Aceh ikut menanggung dampaknya.
Padahal secara data, Aceh sebenarnya memiliki modal yang cukup untuk mandiri karena kerap mengalami surplus daya. Berikut adalah tren beban puncak dan kemampuan pasok listrik di Aceh dalam beberapa tahun terakhir:
|
Tahun |
Beban Puncak (MW) |
Daya Mampu Pasok (MW) |
Status |
|---|---|---|---|
|
2023 |
~567 MW |
~822 MW |
Surplus Daya |
|
2024 (Malam Tahun Baru) |
~516 MW |
~733 MW |
Surplus Daya |
Meski mencatatkan angka surplus, Tuanku Muhammad menegaskan bahwa hal tersebut tidak menjamin keamanan energi jika pusat kendali pasokan masih bertumpu pada jaringan di luar Aceh. Ia mencontohkan peristiwa gangguan regasifikasi LNG pada tahun 2022 lalu. Saat itu, sistem Sumbagut kehilangan pasokan hingga 1.124\text{ MW} yang berdampak langsung pada pemadaman massal di Aceh, meskipun kebutuhan riil Aceh saat itu hanya sekitar 530\text{ MW}.
Revitalisasi PLTG Ladong Jadi Solusi Realistis
Sebagai langkah konkret, Komisi III DPRK Banda Aceh mendorong penguatan pembangkit lokal agar Aceh memiliki cadangan energi strategis yang dapat berdiri sendiri saat jaringan utama Sumatera mengalami gangguan.
Salah satu solusi paling realistis yang ditawarkan adalah mengaktifkan kembali dan mengoptimalkan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Ladong di Aceh Besar.
Posisi Strategis: PLTG Ladong terletak dekat dengan Banda Aceh dan Aceh Besar yang merupakan pusat pemerintahan serta roda ekonomi.
Dukungan Sumber Daya: Aceh memiliki pasokan gas alam dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung operasional maksimal pembangkit ini.
Selain PLTG Ladong, Aceh sebenarnya sudah ditopang oleh beberapa pembangkit eksisting, antara lain:
PLTU Nagan Raya
PLTMG Arun
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
Pembangkit energi air skala kecil dan menengah (Hidro)
Desak Pemerintah Susun
Roadmap Ketahanan Energi
Ke depan, kebutuhan listrik di Serambi Mekkah diproyeksikan akan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, investasi baru, pembangunan rumah sakit, fasilitas pendidikan, dan kawasan industri. Jika ketergantungan ini terus dibiarkan, Aceh dikhawatirkan akan terus menghadapi ketidakpastian energi yang berujung pada penurunan kepercayaan investor.
Menutup pernyataannya, Tuanku Muhammad menyatakan bahwa Komisi III DPRK Banda Aceh mendesak Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk segera duduk bersama menyusun roadmap (peta jalan) ketahanan energi daerah.
“Sudah saatnya Aceh memiliki sistem kelistrikan yang mandiri demi masa depan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” pungkasnya.
Foto: HUMAS DPRK BANDA ACEH
Glembert
