admin
KN-JAKARTA – Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai bahwa kondisi ekonomi nasional yang sedang bergolak saat ini bukanlah fenomena alami pasar, melainkan akibat dari kampanye serangan destabilisasi yang dilancarkan secara senyap dan terkoordinasi. Haris menyebut adanya tiga poros kekuatan yang diduga berada di balik upaya menggerus kepercayaan publik terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangannya kepada wartawan pada Rabu (10/6/2026), Haris menjelaskan bahwa gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pelemahan nilai tukar rupiah merupakan bagian dari “peperangan” (warfare) ekonomi. Ia menyoroti berbagai narasi seperti ‘sale Indonesia’, ‘1998 redux’, ‘buang rupiah’, hingga ‘Indonesia gelap’ sebagai alat untuk memicu pelarian modal dan menyusutkan cadangan devisa.
“Kita sedang menghadapi sebuah peperangan yang dilancarkan secara senyap dan samar. Kami menilai gejolak IHSG dan pelemahan nilai tukar rupiah sebagai sebuah serangan destabilisasi terkoordinasi,” ujar Haris.
Tiga Poros “Serakahnomic”
Menurut Haris, serangan ini didalangi oleh tiga poros kekuatan yang merasa dirugikan oleh kebijakan progresif Presiden Prabowo. Pertama, oligarki nasional yang ia sebut sebagai kaum “serakahnomic”. Kedua, poros korporasi dan aktor multinasional. Ketiga, sebuah negara tetangga kecil yang menurutnya hidup dari penampungan uang kotor hasil perampokan kekayaan alam Indonesia.
Haris menegaskan bahwa daur ulang peristiwa Reformasi 1998 atau ‘1998 redux’ tidak akan terjadi karena peta geopolitik dunia telah berubah. Jika pada 1998 dunia masih bersifat unipolar dengan dominasi Amerika Serikat dan lembaga multilateral seperti IMF, kini dunia bergerak ke arah multipolar seiring dengan ambruknya Washington Consensus.
“Negara kecil ini dipastikan sangat dirugikan oleh kebijakan Presiden Prabowo. Nasib bangsa kita sejak zaman kolonialisme selalu saja jadi objek yang dibodoh-bodohi dan diadu domba oleh negara kecil dan korporasi serakah,” tambah Haris.
Kebijakan Prabowo Jadi Sasaran
Haris merinci sejumlah kebijakan Presiden Prabowo yang dianggap menjadi pemicu kemarahan ketiga poros tersebut, antara lain:
1. Pembentukan Danantara untuk memperkuat BUMN.
2. Penyitaan lahan oleh Satgas PKH.
3. Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam yang wajib diparkir di dalam negeri selama satu tahun.
4. Pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia.
5. Program swasembada pangan yang memutus mata rantai kartel impor.
6. Pemberantasan korupsi serta penyitaan aset milik kaum oligarki.
Kaum kritik, menurut Haris, sering kali membingkai kebijakan-kebijakan strategis tersebut dengan narasi negatif. Misalnya, pembentukan Danantara disebut sebagai intrik “kapitalisme negara”, sementara program sosial seperti makan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat, dan subsidi pupuk dicap sebagai kebijakan “bakar anggaran” yang tidak produktif.
Imbauan untuk Bersikap Kritis
Meski yakin adanya konspirasi destabilisasi, Haris mengakui bahwa tata kelola beberapa program strategis pemerintah belum sempurna dan masih perlu penguatan aspek teknokratis. Ia juga menyoroti bahwa sebagian pejabat masih terjebak dalam mindset lama yang memanfaatkan jabatan untuk mengeruk rente.
Namun, Haris mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi melalui penguatan institusi seperti KPK, Kejaksaan, dan BPKP, serta mengajak masyarakat menggunakan teknologi untuk mengawasi perilaku oknum pejabat.
“Para pengkritik pemerintah dan kelompok gerakan mahasiswa yang jujur dan independen perlu mencermati secara jernih situasi saat ini. Jangan terlalu lugu menilai situasi ini semata sebagai respons alamiah pasar atau persoalan fiskal moneter biasa,” tegas Haris menutup pernyataannya.
Foto: Haris Rusly Moti/Net
Glembert