admin
BANDAR LAMPUNG — Kedatangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Provinsi Lampung disambut aksi demonstrasi oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Wilayah Lampung. Aksi tersebut digelar di Bundaran Tugu Adipura, Bandar Lampung, pada Rabu (10/6/2026).
Aksi yang berlangsung di bawah terik matahari itu diwarnai aksi teatrikal jahit mulut yang dilakukan oleh tiga peserta menggunakan benang medis. Selain itu, massa juga membakar spanduk berwarna hijau bercorak loreng sebagai simbol penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai remiliterisasi ruang sipil.
Dengan membawa bendera merah LMND dan sejumlah spanduk tuntutan, para peserta aksi secara bergantian menyampaikan orasi. Mereka menyoroti berbagai persoalan krusial, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, hingga keterlibatan militer dalam urusan sipil.
Simbol Pembungkaman Suara Sipil
Koordinator aksi, Josua Sitorus, menyatakan bahwa aksi jahit mulut tersebut merupakan simbol dari kondisi demokrasi saat ini yang dinilai semakin terancam oleh menguatnya budaya militerisme di ruang sipil.
“Kita lihat betapa kuatnya militer membungkam suara-suara sipil. Sipil tidak punya senjata, sipil hanya punya suara dan pikiran kritis, tetapi dibungkam dengan budaya militer yang dipaksa masuk ke ruang sipil. Hari ini jahit mulut ini menggambarkan situasi Indonesia yang semakin otoriter,” ujar Josua saat diwawancarai di lokasi aksi.
Menurut Josua, aksi ini tidak hanya bersifat simbolis, melainkan juga bentuk kritik tajam terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang dirasa semakin sulit.
”Kita harus mengkritisi bahwa rakyat sedang susah.
Tapi di sisi lain Prabowo bersukacita di ruangan ber-AC. Sementara ada orang yang harus mengamen di jalan untuk bertahan hidup dan banyak anak muda yang tidak mendapatkan kepastian kerja. Ini situasi nyata yang sedang dihadapi rakyat hari ini,” tambahnya.
Dalam aksi unjuk rasa ini, LMND Lampung membawa lima tuntutan utama untuk mendesak pemerintah agar segera mengambil tindakan nyata. Dua di antaranya menyoroti ketimpangan ekonomi dan akses pendidikan:
Penerapan Pajak Kekayaan (Wealth Tax): LMND mendesak penerapan pajak bagi kelompok masyarakat kaya yang dinilai menguasai sebagian besar aset nasional. Berdasarkan data organisasi mereka, sekitar 10% kelompok masyarakat kaya menguasai hingga 70% kekayaan nasional.
“Prinsip negara adalah bagaimana kekayaan alam dikelola untuk kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya terakumulasi pada segelintir orang. Karena itu sudah saatnya orang kaya dipajaki melalui kebijakan pajak kekayaan,” tegas Josua.
Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis: Massa menuntut hak pendidikan yang merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Josua menilai, besarnya anggaran pendidikan yang diklaim pemerintah belum menyentuh masyarakat kelas menengah ke bawah secara maksimal.
“Kita sering mendengar anggaran pendidikan mencapai ratusan triliun rupiah. Tapi faktanya masih banyak anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan karena persoalan ekonomi. Kesempatan memperoleh pendidikan yang layak masih lebih besar dinikmati kelompok mampu dibanding masyarakat miskin,” pungkasnya.
Glembert