Trending News: Pidato Netanyahu di PBB Diwarnai Walkout Massal, Sikap Negara ASEAN TerbelahMARI KITA JELASKAN PERBEDAAN ANTARA : BATAL DEMI HUKUM dan BATAL DEMI KEPENTINGAN UMUMHasil Survei Terbaru: Mayoritas Warga Siap Bela Negara hingga Program MBG Dongkrak Kepuasan PublikPemerintah Tidak Punya Visi Ekonomi Membuat Rakyat Aceh Hidup Sengsara.Usut Dugaan Korupsi ATR/BPN, KPK Sita Uang Ratusan Juta dan Dokumen dari Kanwil BPN JatimNRIMO ING PANDUM – Menerima Apa Adanya dengan Ikhlas​Hadis-Hadis tentang Penafsiran Mimpi dan Kewajiban Bersabar terhadap PemimpinINI update sidang gugatan Denny Indrayana cs di MK tentang Kesetaraan Ijazah Wappres Mas Gibran RR : ​Perkara No. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 : soal syarat pendidikan Gibran sebagai cawapres 2024.DGB FHUI Beri Catatan Kritis RUU Perampasan Aset: Jaga Keseimbangan Penegakan Hukum dan Hak WargaBermimpi ketemu Nabi Muhammad SAWPEMBALAKAN LIAR/ILLEGAL LOGGING, PENAMBANGAN LIAR, PERUSAK LINGKUNGAN DSB YANG SEJENIS (TANPA AMDAL) ADALAH DAPAT DIMASUKAN/DIKATAGORIKAN GOLONGAN PELANGGARAN HAM BERAT/ GENUSIDA KARENA UJUNG2NYA MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG BANYAK, OLEH KARENA ITU HUKUMANNYA = HUKUMAN MATIPemkab Pemalang dan KPK Gelar Sosialisasi Antikorupsi, Sekda Soroti Nilai SPIMAFIA TANAH TAHUN 2025 REF : KOMPAS TVDORONG PELINDUNGAN PEKERJA DI SEKTOR KEUANGAN, ASPIRASI SAMPAIKAN CATATAN STRATEGIS DAN REKOMENDASI REGULASI KE KOMISI XI DPR RIBUPATI PATI DITUNTUT 8,5 TAHUNKASUS GUGATAN DENY INDRAYANA (DI) THD WAPRESKPK Tetapkan Bupati Bolmut Sirajudin Lasena Terkait Kasus Pemerasan Proyek dan GratifikasiPerkuat Benteng Integritas Peradilan, KPK-MA Gelar PRISMA Batch IVSafari Edukasi Berlanjut, KPK Ajak Mahasiswa Poltekkes Kaltim Bangun Budaya AntikorupsiNasib Belasan Ribu Manajer Kopdes Merah Putih Menggantung: Belum Ada SK dan Payung HukumPakar Sebut Jokowi Wajib Hadir di Sidang Kasus Tudingan Ijazah PalsuParadoks Komunikasi Politik PresidenKader PSI Sebut Silaturahmi Kepala Desa ke Rumah Jokowi Bukti Citra Positif dan Relevansi PolitikPimpinan KKB Kodap 1 Mamta Ditangkap di Keerom, Terancam 15 Tahun PenjaraKumpulan Hadis tentang Perilaku, Hukum, dan KeimananPADA HARI INI KAMIS TGL 17 SEPTEMBER 2026 (KOMPAS TV) SIDANG PERDANA ROY SURYO KASUS IJAZAH JOKOWI, APA YANG ANDA KETAHUI TENTANG TERDAKWA ROY SURYOGKSR: AMBANG BATAS PARLEMEN SEBESAR 5% SEBAIKNYA DIHINDARIBelasan Siswa SMAN I Kuala Keracunan MBGKisah Ummu Haram binti Milham: Pejuang Laut Pertama Umat IslamKEBERSIHAN BUKAN HANYA SEBAGIAN DARI IMAN, NAMUN JUGA KEINDAHAN DAN KENYAMANAN KEHIDUPANSUDAH BUKAN WAKTUNYA SENIOR GALAK THD YUNIORNYA, YANG ADA ADALAH SENIOR MENGHARGAI YUNIORNYA DAN YUNIOR MENGHORMATI SENIORNYAWALHI Laporkan 372 Perusahaan Terindikasi Karhutla ke KemensetnegCegah Korupsi dari Rumah, KPK dan Pemprov Bali Gelar Bimtek Keluarga BerintegritasSTANDARISASI KESELAMATAN PEMIKIRAN SAYA SBP SEBAIKNYA ADA KELOMPOK UMUR, TDK SAMA RATA SPT UMUR ANTARA (O-25) TAHUNBuruh: Mengusulkan Kenaikan Upah Minimum 2027 Sebesar 7,5- 9,5 dan Meminta Disahkan RUU Pelindungan KetenagakerjaanPENJELASAN HAK ATAS TANAH ADALAH : HAK MILIK, HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN, HAK PAKAI, HAK PENGELOLAAN LAHAN, HAK TUMPANG KARANG DAN HAK TUMPANG KARANG serta HAK EIGENDOMZinaOTT di Kementerian ATR/BPN Harus Jadi Momentum Membongkar Praktik Mafia Tanah dan Korupsi AgrariaBERDASARKAN DATA DAN FAKTA DARI KNKT… DALAM TAHUN 2026 SAMPAI DENGAN SEPTEMBER TELAH TERJADI ACCIDENT KAPAL TENGGELAM SEBANYAK 601 UNITTPNPB-OPM menembak 3 ASNKPK Tetapkan 8 Tersangka OTT ATR/BPN, Sita Uang Rp106,3 MiliarKPA: OTT di Kementerian ATR/BPN Harus Jadi Momentum Membongkar Praktik Mafia Tanah dan Korupsi AgrariaBERDASARKAN DATA DAN FAKTA DARI KNKT, DALAM TAHUN 2026 SAMPAI DENGAN SEPTEMBER TELAH TERJADI ACCIDENT KAPAL TENGGELAM SEBANYAK 601 UNIT. KENAPA DEMIKIAN ?Dorong Pembentukan Kaukus Parlemen Hijau Daerah, Koalisi Masyarakat Sipil Riau Sambangi DPRDPENDIDIKAN SENIOR YUNIOR SETELAH SAYA SBP AMATI DENGAN SAKSAMA DAN RASAKAN DENGAN RENUNGAN YANG MEDALAM HANYALAH MENGHASILKAN DENDAM KESUMAT SEUMUR HIDUPNEGARA PALING TINGGI RELIGIUSNYA, NAMUN DIBARENGI DENGAN TINGKAT KORUPSI NYA PALING TINGGI PULACommunications Ministry Presses Meta over Child SafetyCreative Economy Exports to United States Reach $3.31 BillionIndonesian Coal Miners Accelerate Diversification as Volatility RisesUnited States Sees Potential for Indonesia to Secure InvestmentIndonesian Ministers at Odds over Mass Bank Account Opening PlanPotong tangan bagi pencuri/koruptorKORUPSI ITU IDENTIK DENGAN PEMBUSUKANPERNYATAAN SIKAP : PURNAWIRAWAN TNI-POLRI & PURNABHAKTI ASN (VERSI 1).HIMBAUAN : UNTUK BAPAK-BAPAK, SDR2KU PURNAWIRAWAN TNI – POLRI SE-INDONESIA DIMANAPUN BERADAKoalisi Masyarakat Sipil Riau Desak Pembentukan Kaukus Parlemen Hijau DaerahSUDAH BANYAK KORBAN KERACUNAN MBG, NAMUN SAMPAI HARI INI BELUM ADA YANG DIPROSES MELALUI JALUR HUKUM SECARA TEGAS DAN KERAS BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA…ARTINYA POK DO LEMAHKPK Kembangkan Kasus Suap Proyek Bekasi: Periksa Saksi JS dan Geledah Rumah di CibuburPenembakan ASN di Jayawijaya, Komisi I DPR Desak Pemerintah Susun Roadmap Pemberantasan KKBMUI Tegaskan Buku ‘Islam Ala Prabowo’ Bukan Produk Resmi OrganisasiEks Intel TNI AD Tuding Ijazah Jokowi Palsu, Seret Nama Paiman Raharjo dan “Pasar Pramuka”Penegakan Hukum Karhutla Desak Sasar Otak Korporasi, Ketua DPR Minta Penanganan Satu KendaliUNTUK SPPG YANG MENGAKIBATKAN KERACUAN DAN TIDAK SESUAI DENGAN BESTEK HRS DITINDAK DENGAN TEGAS DAN KERAS SAMPAI TUNTAS BERDASARKAN HUKUM POSITIF…BISA DIDUGA PEMBUNUHAN MASAL DAN PELANGGARAN HAM BERATBEM SI Jabar Gelar Aksi ‘Indonesia Gawat Darurat’: Soroti Bencana Alam hingga Desak Moratorium Program MBGTuding Polemik Ijazah Jokowi-Gibran untuk Target 2029, Relawan All Cipayung: Ada Upaya Pecah KoalisiSebut Aparat Hukum ‘Lumpuh’ Hadapi Keluarga Jokowi, Subhan Palal Buka Suara Soal Gugatan Status Wapres GibranPemkab Bengkulu Utara Siapkan Rp174,2 Miliar untuk Gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu Tahun 2027Pro-Kontra Pengesahan RUU Perampasan Aset: Gayus Lumbuun Minta Segera Disahkan, Abraham Samad Ingatkan Risiko KriminalisasiMinta MK Diskualifikasi Gibran, 13 Tokoh Lintas Sektor Ajukan Gugatan PHPU Pilpres 2024Aliansi Gibran Pertanyakan Gugatan PHPU Denny Indrayana: Duga Ada Agenda PemakzulanAmien Rais Serukan Agenda De-Jokowisasi, Sebut Penting demi Demokrasi dan Masa Depan BangsaBursa Capres 2029 Memanas: Prediksi Tokoh Kunci dan Tanggapan PDIP Soal Peluang AHYKHUTBAH JUM’AT, TEMA : MARI KITA TINGKATKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA SEBAGAI WUJUD BHINEKA TUNGGAL IKA SALING PEDULI SESAMA DAN LINGKUNGAN DEMI TERCAPAINYA INDONESIA EMAS 2045 Kumpulan Hadis tentang Batasan Nazar, Keberkahan Takaran Syariat, dan Peringatan Memalsukan NasabPERTANYAAN : BAGAIMANA CARA MENEMUKAN TITIK TEMU ANTARA KEPASTIAN HUKUM YANG BERPIJAK PADA KEADILAN FORMAL DENGAN NILAI2 KEADILAN SUBSTANTIFPENEGAKAN HUKUM HARUS BERSIFAT KONTINYU DAN NON DISKRIMINATIF DENGAN TUJUAN ADA KEPASTIAN DAN KEADILAN, UNTUK ITU KEPUTUSAN HAKIM HARUS PRESISI THD KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU ALIAS ZERO TOLERANSIKantor Komnas HAM Papua Dilempari Bom Molotov oleh Orang Tak DikenalAPA TINDAK LANJUT YANG PERLU DILAKUKAN AGAR GAGASAN TENTANG ZEE DI GSO MULAI BERGERAKADA BEBERAPA SEKOLAH MBG DIHENTIKAN BAGAIMANA MENURUT ANDA?KBPBI Gelar Aksi Simbolik Serentak di 30 Daerah, Kawal RUU Perlindungan KetenagakerjaanProf. Ferry Latuhihin: 64% Penduduk Indonesia Tergolong Miskin Versi Bank DuniaAPAKAH UU PERADILAN MILITER (UU NO. 31 TH 1997) MASIH RELEVAN DENGAN UU TNI YANG BARU (UU NO. 3 TH 2025)Evaluasi Aksi 2025–2026, Stranas PK Dorong Penguatan Integritas dan Pengendalian Sejak DiniLPS Catat 15,3 Juta Masyarakat Usia Produktif Belum Memiliki Rekening BankJikalahari Temukan 583 Hektare Lahan Gambut Bekas Terbakar di 5 Konsesi Korporasi RiauBGN Pecat Kepala SPPG“SOLUSI SISTEMIK AGAR 4 PILAR APH BENAR-BENAR JALANBEDAH 6 ASAS PENEGAKAN HUKUMPemerintah Sebut Ekonomi Membaik, Pengamat Soroti Penurunan Keyakinan Konsumen dan KetimpanganHabiburokhman Sebut Pemerintahan Prabowo Lebih DemokratisKENAPA SELALU TERJADI KEBAKARAN HUTAN DAN LADANG (KARHUTLA) PENYEBAB UTAMANYA ADALAH GAMBUTPokja Disabilitas Tolak SK Pansel KND 2026–2031, Sebut Cacat Hukum dan Abaikan OPDPBHI: 43.838 Korban Keracunan MBG, Negara Harus Bertanggung JawabMenkes Kabinet Bayangan Soroti Maraknya Keracunan MBG: “Lebih dari 50 Ribu Anak Jadi Korban”Said Iqbal: Negara harus hadir memberikan pelindungan yang tegas dan nyata bagi seluruh pekerjaRepetisi Keracunan MBG Membahayakan Hak Hidup AnakLuas telaga di surgaTERJADI ERUPSI ANAK GUNUNG KRAKATAU HUJAN ABU SAMPAI BANDUNG SEHINGGA PENERBANGAN DI BANDARA SUTTA DI CANCEL BAIK DOMESTIK MAUPUN INTERNASIONAL KARENA SEKITAR SUTTA DINYATAKAN DANGER AREAKONSEP PENTAHELIX UNTUK PEMADAM KARHUTLAKami Trauma MBG
Sun. Sep 27th, 2026
Trending News: Pidato Netanyahu di PBB Diwarnai Walkout Massal, Sikap Negara ASEAN TerbelahMARI KITA JELASKAN PERBEDAAN ANTARA : BATAL DEMI HUKUM dan BATAL DEMI KEPENTINGAN UMUMHasil Survei Terbaru: Mayoritas Warga Siap Bela Negara hingga Program MBG Dongkrak Kepuasan PublikPemerintah Tidak Punya Visi Ekonomi Membuat Rakyat Aceh Hidup Sengsara.Usut Dugaan Korupsi ATR/BPN, KPK Sita Uang Ratusan Juta dan Dokumen dari Kanwil BPN JatimNRIMO ING PANDUM – Menerima Apa Adanya dengan Ikhlas​Hadis-Hadis tentang Penafsiran Mimpi dan Kewajiban Bersabar terhadap PemimpinINI update sidang gugatan Denny Indrayana cs di MK tentang Kesetaraan Ijazah Wappres Mas Gibran RR : ​Perkara No. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 : soal syarat pendidikan Gibran sebagai cawapres 2024.DGB FHUI Beri Catatan Kritis RUU Perampasan Aset: Jaga Keseimbangan Penegakan Hukum dan Hak WargaBermimpi ketemu Nabi Muhammad SAWPEMBALAKAN LIAR/ILLEGAL LOGGING, PENAMBANGAN LIAR, PERUSAK LINGKUNGAN DSB YANG SEJENIS (TANPA AMDAL) ADALAH DAPAT DIMASUKAN/DIKATAGORIKAN GOLONGAN PELANGGARAN HAM BERAT/ GENUSIDA KARENA UJUNG2NYA MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG BANYAK, OLEH KARENA ITU HUKUMANNYA = HUKUMAN MATIPemkab Pemalang dan KPK Gelar Sosialisasi Antikorupsi, Sekda Soroti Nilai SPIMAFIA TANAH TAHUN 2025 REF : KOMPAS TVDORONG PELINDUNGAN PEKERJA DI SEKTOR KEUANGAN, ASPIRASI SAMPAIKAN CATATAN STRATEGIS DAN REKOMENDASI REGULASI KE KOMISI XI DPR RIBUPATI PATI DITUNTUT 8,5 TAHUNKASUS GUGATAN DENY INDRAYANA (DI) THD WAPRESKPK Tetapkan Bupati Bolmut Sirajudin Lasena Terkait Kasus Pemerasan Proyek dan GratifikasiPerkuat Benteng Integritas Peradilan, KPK-MA Gelar PRISMA Batch IVSafari Edukasi Berlanjut, KPK Ajak Mahasiswa Poltekkes Kaltim Bangun Budaya AntikorupsiNasib Belasan Ribu Manajer Kopdes Merah Putih Menggantung: Belum Ada SK dan Payung HukumPakar Sebut Jokowi Wajib Hadir di Sidang Kasus Tudingan Ijazah PalsuParadoks Komunikasi Politik PresidenKader PSI Sebut Silaturahmi Kepala Desa ke Rumah Jokowi Bukti Citra Positif dan Relevansi PolitikPimpinan KKB Kodap 1 Mamta Ditangkap di Keerom, Terancam 15 Tahun PenjaraKumpulan Hadis tentang Perilaku, Hukum, dan KeimananPADA HARI INI KAMIS TGL 17 SEPTEMBER 2026 (KOMPAS TV) SIDANG PERDANA ROY SURYO KASUS IJAZAH JOKOWI, APA YANG ANDA KETAHUI TENTANG TERDAKWA ROY SURYOGKSR: AMBANG BATAS PARLEMEN SEBESAR 5% SEBAIKNYA DIHINDARIBelasan Siswa SMAN I Kuala Keracunan MBGKisah Ummu Haram binti Milham: Pejuang Laut Pertama Umat IslamKEBERSIHAN BUKAN HANYA SEBAGIAN DARI IMAN, NAMUN JUGA KEINDAHAN DAN KENYAMANAN KEHIDUPANSUDAH BUKAN WAKTUNYA SENIOR GALAK THD YUNIORNYA, YANG ADA ADALAH SENIOR MENGHARGAI YUNIORNYA DAN YUNIOR MENGHORMATI SENIORNYAWALHI Laporkan 372 Perusahaan Terindikasi Karhutla ke KemensetnegCegah Korupsi dari Rumah, KPK dan Pemprov Bali Gelar Bimtek Keluarga BerintegritasSTANDARISASI KESELAMATAN PEMIKIRAN SAYA SBP SEBAIKNYA ADA KELOMPOK UMUR, TDK SAMA RATA SPT UMUR ANTARA (O-25) TAHUNBuruh: Mengusulkan Kenaikan Upah Minimum 2027 Sebesar 7,5- 9,5 dan Meminta Disahkan RUU Pelindungan KetenagakerjaanPENJELASAN HAK ATAS TANAH ADALAH : HAK MILIK, HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN, HAK PAKAI, HAK PENGELOLAAN LAHAN, HAK TUMPANG KARANG DAN HAK TUMPANG KARANG serta HAK EIGENDOMZinaOTT di Kementerian ATR/BPN Harus Jadi Momentum Membongkar Praktik Mafia Tanah dan Korupsi AgrariaBERDASARKAN DATA DAN FAKTA DARI KNKT… DALAM TAHUN 2026 SAMPAI DENGAN SEPTEMBER TELAH TERJADI ACCIDENT KAPAL TENGGELAM SEBANYAK 601 UNITTPNPB-OPM menembak 3 ASNKPK Tetapkan 8 Tersangka OTT ATR/BPN, Sita Uang Rp106,3 MiliarKPA: OTT di Kementerian ATR/BPN Harus Jadi Momentum Membongkar Praktik Mafia Tanah dan Korupsi AgrariaBERDASARKAN DATA DAN FAKTA DARI KNKT, DALAM TAHUN 2026 SAMPAI DENGAN SEPTEMBER TELAH TERJADI ACCIDENT KAPAL TENGGELAM SEBANYAK 601 UNIT. KENAPA DEMIKIAN ?Dorong Pembentukan Kaukus Parlemen Hijau Daerah, Koalisi Masyarakat Sipil Riau Sambangi DPRDPENDIDIKAN SENIOR YUNIOR SETELAH SAYA SBP AMATI DENGAN SAKSAMA DAN RASAKAN DENGAN RENUNGAN YANG MEDALAM HANYALAH MENGHASILKAN DENDAM KESUMAT SEUMUR HIDUPNEGARA PALING TINGGI RELIGIUSNYA, NAMUN DIBARENGI DENGAN TINGKAT KORUPSI NYA PALING TINGGI PULACommunications Ministry Presses Meta over Child SafetyCreative Economy Exports to United States Reach $3.31 BillionIndonesian Coal Miners Accelerate Diversification as Volatility RisesUnited States Sees Potential for Indonesia to Secure InvestmentIndonesian Ministers at Odds over Mass Bank Account Opening PlanPotong tangan bagi pencuri/koruptorKORUPSI ITU IDENTIK DENGAN PEMBUSUKANPERNYATAAN SIKAP : PURNAWIRAWAN TNI-POLRI & PURNABHAKTI ASN (VERSI 1).HIMBAUAN : UNTUK BAPAK-BAPAK, SDR2KU PURNAWIRAWAN TNI – POLRI SE-INDONESIA DIMANAPUN BERADAKoalisi Masyarakat Sipil Riau Desak Pembentukan Kaukus Parlemen Hijau DaerahSUDAH BANYAK KORBAN KERACUNAN MBG, NAMUN SAMPAI HARI INI BELUM ADA YANG DIPROSES MELALUI JALUR HUKUM SECARA TEGAS DAN KERAS BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA…ARTINYA POK DO LEMAHKPK Kembangkan Kasus Suap Proyek Bekasi: Periksa Saksi JS dan Geledah Rumah di CibuburPenembakan ASN di Jayawijaya, Komisi I DPR Desak Pemerintah Susun Roadmap Pemberantasan KKBMUI Tegaskan Buku ‘Islam Ala Prabowo’ Bukan Produk Resmi OrganisasiEks Intel TNI AD Tuding Ijazah Jokowi Palsu, Seret Nama Paiman Raharjo dan “Pasar Pramuka”Penegakan Hukum Karhutla Desak Sasar Otak Korporasi, Ketua DPR Minta Penanganan Satu KendaliUNTUK SPPG YANG MENGAKIBATKAN KERACUAN DAN TIDAK SESUAI DENGAN BESTEK HRS DITINDAK DENGAN TEGAS DAN KERAS SAMPAI TUNTAS BERDASARKAN HUKUM POSITIF…BISA DIDUGA PEMBUNUHAN MASAL DAN PELANGGARAN HAM BERATBEM SI Jabar Gelar Aksi ‘Indonesia Gawat Darurat’: Soroti Bencana Alam hingga Desak Moratorium Program MBGTuding Polemik Ijazah Jokowi-Gibran untuk Target 2029, Relawan All Cipayung: Ada Upaya Pecah KoalisiSebut Aparat Hukum ‘Lumpuh’ Hadapi Keluarga Jokowi, Subhan Palal Buka Suara Soal Gugatan Status Wapres GibranPemkab Bengkulu Utara Siapkan Rp174,2 Miliar untuk Gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu Tahun 2027Pro-Kontra Pengesahan RUU Perampasan Aset: Gayus Lumbuun Minta Segera Disahkan, Abraham Samad Ingatkan Risiko KriminalisasiMinta MK Diskualifikasi Gibran, 13 Tokoh Lintas Sektor Ajukan Gugatan PHPU Pilpres 2024Aliansi Gibran Pertanyakan Gugatan PHPU Denny Indrayana: Duga Ada Agenda PemakzulanAmien Rais Serukan Agenda De-Jokowisasi, Sebut Penting demi Demokrasi dan Masa Depan BangsaBursa Capres 2029 Memanas: Prediksi Tokoh Kunci dan Tanggapan PDIP Soal Peluang AHYKHUTBAH JUM’AT, TEMA : MARI KITA TINGKATKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA SEBAGAI WUJUD BHINEKA TUNGGAL IKA SALING PEDULI SESAMA DAN LINGKUNGAN DEMI TERCAPAINYA INDONESIA EMAS 2045 Kumpulan Hadis tentang Batasan Nazar, Keberkahan Takaran Syariat, dan Peringatan Memalsukan NasabPERTANYAAN : BAGAIMANA CARA MENEMUKAN TITIK TEMU ANTARA KEPASTIAN HUKUM YANG BERPIJAK PADA KEADILAN FORMAL DENGAN NILAI2 KEADILAN SUBSTANTIFPENEGAKAN HUKUM HARUS BERSIFAT KONTINYU DAN NON DISKRIMINATIF DENGAN TUJUAN ADA KEPASTIAN DAN KEADILAN, UNTUK ITU KEPUTUSAN HAKIM HARUS PRESISI THD KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU ALIAS ZERO TOLERANSIKantor Komnas HAM Papua Dilempari Bom Molotov oleh Orang Tak DikenalAPA TINDAK LANJUT YANG PERLU DILAKUKAN AGAR GAGASAN TENTANG ZEE DI GSO MULAI BERGERAKADA BEBERAPA SEKOLAH MBG DIHENTIKAN BAGAIMANA MENURUT ANDA?KBPBI Gelar Aksi Simbolik Serentak di 30 Daerah, Kawal RUU Perlindungan KetenagakerjaanProf. Ferry Latuhihin: 64% Penduduk Indonesia Tergolong Miskin Versi Bank DuniaAPAKAH UU PERADILAN MILITER (UU NO. 31 TH 1997) MASIH RELEVAN DENGAN UU TNI YANG BARU (UU NO. 3 TH 2025)Evaluasi Aksi 2025–2026, Stranas PK Dorong Penguatan Integritas dan Pengendalian Sejak DiniLPS Catat 15,3 Juta Masyarakat Usia Produktif Belum Memiliki Rekening BankJikalahari Temukan 583 Hektare Lahan Gambut Bekas Terbakar di 5 Konsesi Korporasi RiauBGN Pecat Kepala SPPG“SOLUSI SISTEMIK AGAR 4 PILAR APH BENAR-BENAR JALANBEDAH 6 ASAS PENEGAKAN HUKUMPemerintah Sebut Ekonomi Membaik, Pengamat Soroti Penurunan Keyakinan Konsumen dan KetimpanganHabiburokhman Sebut Pemerintahan Prabowo Lebih DemokratisKENAPA SELALU TERJADI KEBAKARAN HUTAN DAN LADANG (KARHUTLA) PENYEBAB UTAMANYA ADALAH GAMBUTPokja Disabilitas Tolak SK Pansel KND 2026–2031, Sebut Cacat Hukum dan Abaikan OPDPBHI: 43.838 Korban Keracunan MBG, Negara Harus Bertanggung JawabMenkes Kabinet Bayangan Soroti Maraknya Keracunan MBG: “Lebih dari 50 Ribu Anak Jadi Korban”Said Iqbal: Negara harus hadir memberikan pelindungan yang tegas dan nyata bagi seluruh pekerjaRepetisi Keracunan MBG Membahayakan Hak Hidup AnakLuas telaga di surgaTERJADI ERUPSI ANAK GUNUNG KRAKATAU HUJAN ABU SAMPAI BANDUNG SEHINGGA PENERBANGAN DI BANDARA SUTTA DI CANCEL BAIK DOMESTIK MAUPUN INTERNASIONAL KARENA SEKITAR SUTTA DINYATAKAN DANGER AREAKONSEP PENTAHELIX UNTUK PEMADAM KARHUTLAKami Trauma MBG
Sun. Sep 27th, 2026

Hasil Survei Terbaru: Mayoritas Warga Siap Bela Negara hingga Program MBG Dongkrak Kepuasan Publik

KN-JAKARTA — Dua rilis survei nasional terbaru memperlihatkan potret komitmen pertahanan negara sekaligus dinamika apresiasi publik terhadap jalannya pemerintahan. Hasil riset dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) merekam tingginya sikap patriotisme masyarakat, sementara temuan Poltracking Indonesia mencatat tingginya kepuasan publik yang ditopang oleh program prioritas pemerintah.

​Survei LSI: 74,9 Persen Warga Bersedia Maju Perang Demi NKRI
​Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil kajian bertajuk “Evaluasi dan Komitmen Publik Terhadap Pancasila”. Paparan survei ini disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.
​Dalam survei tersebut, responden diberi pertanyaan mengenai tingkat kesediaan mereka untuk ikut bertempur membela Indonesia apabila terjadi situasi perang melawan negara lain. Hasilnya memperlihatkan mayoritas warga memiliki komitmen bela negara yang tinggi:
​Sangat Bersedia: 26,4 persen
​Bersedia: 48,5 persen
​Jika akumulasikan, sebanyak 74,9 persen responden secara tegas menyatakan kesiapannya untuk ambil bagian dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Survei Poltracking: Program Makan Bergizi Gratis Jadi Penopang Utama Kepuasan Publik
Di sisi lain, temuan survei Poltracking Indonesia menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi faktor penggerak utama (primary driver) di balik tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menjelaskan bahwa persepsi positif terhadap MBG memberikan kontribusi terbesar dibandingkan variabel kinerja lainnya.

“Alasan publik puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, 23 persen itu didukung oleh kepuasan terhadap MBG,” kata Masduri Amrawi saat pemaparan rilis survei.

Berdasarkan data Poltracking, tiga alasan teratas yang membuat publik merasa puas terhadap kinerja pemerintah meliputi:

Program Makan Bergizi Gratis (MBG): 23,0 persen
​Penyaluran Bantuan yang Tepat Sasaran: 13,8 persen
​Gaya Kepemimpinan Tegas dan Berwibawa: 10,2 persen
​Temuan dari kedua lembaga survei ini mengindikasikan dua hal krusial: solidnya semangat nasionalisme publik di bidang pertahanan, serta pentingnya keberlanjutan program kesejahteraan sosial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional.

Foto: Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, Ph.D, dok. LSI

Post Views: 894

admin

Related Posts

MARI KITA JELASKAN PERBEDAAN ANTARA : BATAL DEMI HUKUM dan BATAL DEMI KEPENTINGAN UMUM
MARI KITA JELASKAN PERBEDAAN ANTARA : BATAL DEMI HUKUM dan BATAL DEMI KEPENTINGAN UMUM

KN-Jakarta, Ini istilah penting dalam Hukum Administrasi Negara : ​BATAL DEMI HUKUM : Artinya : Keputusan/produk hukum itu dianggap tidak pernah ada sejak awal karena cacat berat dari lahirnya. ​Sebab…

Continue reading
Pemerintah Tidak Punya Visi Ekonomi Membuat Rakyat Aceh Hidup Sengsara.
Pemerintah Tidak Punya Visi Ekonomi Membuat Rakyat Aceh Hidup Sengsara.

KN-Aceh Besar-Sebuah sungai besar kering, airnya tinggal setumit, badan sungai pun mengecil, mengubah bentang alam pegunungan Jantho, Aceh Besar. Ikan-ikan kecil didominasi ikan Kerling, bergerombol di air yang dangkal, itulah…

Continue reading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kabar Buruh

1
DORONG PELINDUNGAN PEKERJA DI SEKTOR KEUANGAN, ASPIRASI SAMPAIKAN CATATAN STRATEGIS DAN REKOMENDASI REGULASI KE KOMISI XI DPR RI
DORONG PELINDUNGAN PEKERJA DI SEKTOR KEUANGAN, ASPIRASI SAMPAIKAN CATATAN STRATEGIS DAN REKOMENDASI REGULASI KE KOMISI XI DPR RI
  • adminadmin
  • September 23, 2026
  • 47 views
2
Buruh: Mengusulkan Kenaikan Upah Minimum 2027 Sebesar 7,5- 9,5 dan Meminta Disahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Buruh: Mengusulkan Kenaikan Upah Minimum 2027 Sebesar 7,5- 9,5 dan Meminta Disahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
  • adminadmin
  • September 16, 2026
  • 61 views
3
KBPBI Gelar Aksi Simbolik Serentak di 30 Daerah, Kawal RUU Perlindungan Ketenagakerjaan
KBPBI Gelar Aksi Simbolik Serentak di 30 Daerah, Kawal RUU Perlindungan Ketenagakerjaan
  • adminadmin
  • September 9, 2026
  • 53 views
4
Said Iqbal: Negara harus hadir memberikan pelindungan yang tegas dan nyata bagi seluruh pekerja
Said Iqbal: Negara harus hadir memberikan pelindungan yang tegas dan nyata bagi seluruh pekerja
  • adminadmin
  • September 7, 2026
  • 61 views
5
PB PGRI Minta Pemerintah Jujur: Pengangkatan PPPK Jadi PNS Tidak Otomatis
PB PGRI Minta Pemerintah Jujur: Pengangkatan PPPK Jadi PNS Tidak Otomatis
  • adminadmin
  • August 30, 2026
  • 94 views
6
Tidak Semua ASN Mudah Keluar, Pegawai Terbaik Punya Pilihan
Tidak Semua ASN Mudah Keluar, Pegawai Terbaik Punya Pilihan
  • adminadmin
  • August 30, 2026
  • 74 views