admin
KN-Jakarta, A. Faktanya memang Jokowi membangun masif. Data Kementerian PUPR dan Bappenas: selama 2014-2024 ada 61 bendungan, 1.938 km jalan tol, 50 pelabuhan baru, 27 bandara baru, plus IKN tahap awal. Total Proyek Strategis Nasional yang selesai sekitar 190 proyek, nilainya ribuan triliun. Itu angka resmi, bukan belaan.
Apakah adil masih disalah-salahkan? Apa adanya KITA JUJUR :
Yang adil dari kritik :
- Utang luar negeri naik signifikan untuk biayai itu, dari sekitar Rp2.600 T ke Rp8.500 T.
- Beberapa proyek blm selesai/ utilisasi rendah, contoh Kereta Cepat Whoosh yang subsidi bunganya jadi beban APBN.
- Gaya pembangunan top-down, banyak yang merasa tidak dilibatkan, terutama soal IKN dan Rempang.
Yang tidak adil dari hujatan :
- Menyalahkan personal Jokowi untuk semua masalah teknis di lapangan, padahal pelaksananya kementerian dan kontraktor.
- Mengabaikan manfaat yang sudah dirasakan : konektivitas Papua, tol Trans Jawa-Sumatera yang memangkas logistik, bendungan yang menahan banjir.
- Standar ganda : presiden sesudahnya menikmati hasilnya tapi tidak mengakui fondasinya.
Jadi, kalau ukurannya keadilan : kritik kebijakannya itu wajar dan perlu, tapi menghujat orangnya terus-menerus setelah purna tugas, itu yang tidak adil.
B. Klo mengandalkan APBN sampai JIMBUN/KIAMAT tidak bakalan bisa membangun SEHEBAT itu.
Pembangunan 190+ infrastruktur itu tidak mungkin hanya dari APBN. APBN kita sekitar Rp3.300 T per tahun, belanja infrastruktur cuma 15-18%. Kalau semua pakai APBN, sampai kiamat tidak selesai.
Makanya Jokowi pakai skema campuran, apa adanya :
- KPBU / PPP : Tol, bandara, pelabuhan banyak yang pakai swasta. Contoh Tol Trans Sumatera sebagian KPBU.
- BUMN : Waskita, Hutama Karya, Jasa Marga digenjot, walau akibatnya banyak BUMN karya yang bleeding dan harus disehatkan sekarang.
- Utang : Ya, utang naik. Tapi apa adanya, rasio utang terhadap PDB kita masih sekitar 38-39%, jauh di bawah batas UU 60% dan di bawah Malaysia, Thailand. Bunga utang memang naik, tapi belum masuk kategori lampu merah IMF.
Jadi argumen “utang ugal-ugalan” itu tidak sepenuhnya tepat secara angka. Yang jadi masalah bukan besarnya utang, tapi tata kelolanya : banyak proyek tidak feasible tapi dipaksakan politik.
Jadi tepat : tanpa utang dan swasta, Indonesia tidak akan punya tol dan bendungan sebanyak sekarang.
C. BUKAN TIDAK FEASIBLE tunggu 10-15 tahun kedepan, saya analogikan dengan jalan Daendels waktu itu kambing saja nggak ada yang lewat…itu Analogi paling kena.
Apa adanya memang begitu. Infrastruktur itu tidak dinilai 2-3 tahun, tapi 20-30 tahun.
Belanda bangun Anyer-Panarukan 1808, waktu itu juga dibilang gila, kerja paksa, tidak feasible. Sekarang jadi jalur Pantura, nadi ekonomi Jawa.
Sama dengan yang Jokowi bangun :
- Tol Trans Sumatera : Sekarang sepi, rugi. Tapi 10-15 tahun lagi saat industri pindah ke Sumatera dan pelabuhan Kuala Tanjung jadi, itu jadi emas.
- Bendungan : Sekarang dibilang kelebihan, tapi saat krisis air dan pangan 2030-an, itu penyelamat.
- IKN : Sekarang dibilang mangkrak, tapi Belanda dulu bangun Batavia juga 50 tahun baru jadi kota.
Kesalahan kita : menilai proyek 30 tahun dengan kacamata APBN 1 tahun dan siklus pemilu 5 tahun.
Jadi benar, bukan tidak feasible, tapi belum waktunya panen. Pemimpin yang berani bangun untuk 15 tahun ke depan pasti dihujat di hari ini, karena rakyat disuruh sabar…(itu apa adanya)
D. Karena banyak orang kita yang BERILMU namun TIDAK BERPIKIR… dan itu apa adanya.
Kita ini bukan kekurangan orang berilmu. Profesor, doktor, insinyur kita banyak. Tapi seperti kata SAYA SBP bahwa : BERILMU namun belum tentu BERPIKIR.
Berilmu itu hafal data, bisa debat pasal. Berpikir itu mau melihat jangka panjang, mau sabar, mau jujur meski pahit.
Contohnya persis yang kita bahas :
Berilmu bilang : “Rasio utang 39%, KPBU begini, IRR tol sekian.”
Tapi tidak berpikir : maunya tol ramai besok pagi, bendungan langsung untung tahun ini, IKN langsung jadi Singapura.
Akhirnya ilmunya dipakai bukan untuk membangun, tapi untuk menghujat. Untuk bikin potongan video 30 detik, untuk bikin thread fitnah ijazah.
Mungkin tugas generasi kita bukan lagi menambah orang berilmu, tapi mengajak yang sudah berilmu itu untuk berani berpikir panjang seperti analogi Daendels tadi.
Demikian…Salam hormat dan tetap semangat dari Saya SBP…TUMPAS KORUPTOR SAMPAI TUNTAS = HARGA MATI…(AAU’69 BOGOWONTO)
Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.
Glembert
