ADA KARTEL, IKM INDUSTRI TEKSTIL TAK BERDAYA

Stramed, Pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) saat ini tengah menghadapi kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Pasalnya, diduga terjadi praktik kartel bahan baku tekstil impor.

Oleh karena itu, Sekjen Asosiasi Pengusaha Industri Kecil Menengah Indonesia (APIKMI), Widia Erlangga mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan safeguard untuk bahan baku tekstil impor.

“Seperti yang disampaikan Dirjen IKMA Kementerian Perindustrian, Gati Wiraningsih, adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Sehingga menimbulkan praktik kartel bahan baku,” ujar Widia, di Jakarta, kemarin (19/3).

Ungkap dia, saat ini mayoritas pelaku IKM di sektor garmen dan konveksi tengah dihadapkan pada kondisi sulit akibat munculnya praktik kartel bahan baku yang memanfaatkan kebijakan safeguard.

Hal itu, karena fakta di lapangan menunjukkan setelah kebijakan safeguard diberlakukan, selama 1,5 tahun justru harga bahan baku tekstil lokal bisa naik hingga 30 persen.

“Dikarenakan kurangnya supply untuk pasar dalam negeri, sementara bahan baku tekstil impor amatlah sulit untuk didapatkan. Maka, menjadi sebuah kesempatan bagi pihak-pihak tersebut untuk menaikkan harga bahan baku tekstil yang saat ini tersedia pasar lokal,” tuturnya.

Diperparah lagi, kata dia, mudahnya barang-barang jadi garmen impor dari Cina dan Thailand masuk ke Indonesia. Diketahui, barang jadi impor itu dijual murah di Tanah Air.

Sementara, lanjut dia, biaya produksi IKM lokal cukup besar. Tentu saja, tak akan bisa bersaing dengan barang impor dari kedua negara tersebut.

“Ini dikarenakan kenaikan harga bahan baku secara langsung berimbas kepada tingginya biaya produksi yang harus mereka tanggung,” ucapnya.

Sehingga, dia mendesak pemerintah segera mengkaji dan membuat suatu kebijakan yang setidaknya dapat meringankan para pelaku IKM sektor konveksi ataupun garmen. Salah satunya memberlakukan kebijakan safeguard bagi barang jadi impor.

“Sehingga harga barang produksi para pelaku IKM di sektor konveksi atau garmen dapat bersaing dengan barang jadi (garmen) impor yang saat ini angkanya naik semakin signifikan saat ini,” pungkasnya. (Fin)

Related Posts

Pelapor Khusus PBB dan Amnesty International Desak RI Evaluasi Keanggotaan di Board of Peace

KN-JAKARTA — Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menilai pembentukan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) tidak sejalan dengan hak menentukan nasib sendiri (self-determination) bagi rakyat Palestina maupun…

Indonesia at UNGA

KN. Indonesian Foreign Affairs Ministry Spokesperson Yvonne Mewengkang said Thursday that Foreign Minister Sugiono is scheduled to lead the Indonesian delegation during the High-Level Week of the 81st United Nations…