admin
KN-LHOKSEUMAWE, Akademisi dari Universitas Malikussaleh (Unimal), Teuku Kemal Fasya, mengkritik keras pernyataan Presiden Prabowo yang mengklaim bahwa seluruh penyintas banjir di Aceh Tamiang sudah keluar dari tenda pengungsian. Kemal menilai klaim tersebut sebagai bentuk distorsi informasi yang jauh dari fakta di lapangan.
Manipulasi Informasi “Asal Bapak Senang”
Kritik ini merespons pernyataan Presiden usai salat Idulfitri di Aceh Tamiang pada Sabtu (21/3), yang menyebut pemulihan pascabencana mencapai 100 persen dan tidak ada lagi warga di tenda.
Kemal menduga ada upaya sistematis dari bawahan Presiden untuk menutupi kondisi asli demi memberikan laporan yang menyenangkan atasan. “Ini ulah bawahan Presiden yang mengatur politik asal bapak senang, sementara korban tetap menderita,” ujar Kemal, Selasa (24/3).
Poin Utama yang Disoroti:
- Penertiban Semu: Muncul dugaan warga dipaksa membongkar tenda menjelang kunjungan Presiden. Akibatnya, warga yang belum mendapat Hunian Sementara (Huntara) terpaksa tinggal di teras rumah mereka yang hancur.
- Eksistensi “Manusia Tenda”: Kemal menegaskan bahwa hak-hak penyintas banyak yang belum terpenuhi, baik berupa hunian tetap maupun bantuan ekonomi dari BNPB.
- Distorsi Laporan: Presiden dinilai hanya mengandalkan laporan sepihak tanpa melihat langsung kondisi riil pemukiman warga yang masih luluh lantak.
- Problem Sosial Menahun: Kondisi ini dianggap menciptakan masalah sosial baru yang tidak berujung karena mengabaikan nasib nyata para korban.
Desakan Agar Korban Bersuara
Kemal mendorong para pengungsi untuk berani menyuarakan kondisi mereka agar pemerintah pusat mengetahui kebenaran di lapangan. Menurutnya, kehadiran Presiden di lokasi bencana seharusnya menjadi momentum untuk menyerap aspirasi, bukan sekadar menerima laporan administratif yang tidak akurat.
Hingga saat ini, persoalan “manusia tenda” di Aceh Tamiang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Isu ini sangat kontras dengan klaim keberhasilan yang disampaikan pemerintah sebelumnya.
