admin
KN-BANDAR LAMPUNG, Pemerintah Provinsi Lampung mulai merumuskan langkah strategis untuk menghadapi dinamika global, terutama potensi dampak ekonomi akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi perubahan RKPD dan Prioritas APBD 2026 di Bandar Lampung, Rabu (25/3).
Mitigasi Terukur dan Adaptif
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, menekankan pentingnya menyiapkan skema kebijakan yang tepat agar ketidakpastian ekonomi global tidak menekan stabilitas daerah. Ia menginstruksikan Bappeda dan BPKAD untuk memetakan kondisi secara komprehensif.
”Kita harus menyiapkan berbagai bentuk mitigasi terhadap situasi global saat ini. Langkah yang diambil harus terukur agar masyarakat terlindungi dari potensi tekanan ekonomi,” ujar Marindo.
Poin Utama Kebijakan Strategis:
- Perlindungan Masyarakat: Kebijakan antisipatif dirancang agar tidak memberikan beban tambahan bagi ekonomi rumah tangga di Lampung.
- Fokus Program Prioritas: Penyesuaian anggaran dipastikan tidak akan mengganggu program strategis yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat.
- Sektor Pertanian & Hilirisasi: Program peningkatan produksi pertanian tetap menjadi fokus utama guna menjaga ketahanan pangan daerah.
- Infrastruktur & Desa: Pembangunan infrastruktur dan program “Desaku Maju” akan tetap berjalan sesuai rencana pembangunan yang telah ditetapkan.
Komitmen Pembangunan
Marindo menegaskan bahwa agenda pembangunan yang sudah direncanakan tidak boleh terhambat oleh upaya antisipasi krisis global. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menjaga keseimbangan antara kewaspadaan terhadap dinamika internasional dengan pemenuhan target-target pembangunan daerah di tahun 2026.
