![](https://kongkownews.com/wp-content/uploads/2024/05/fvlcdber4g0pgc0.jpeg)
KN. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dalam acara Musrenbangnas di JCC, Jakarta Pusat, menilai pelaksanaan Pilkada 2024 serentak waktu yang tepat sebagai momentum mensinkronkan rencana kerja pemerintah pusat dan daerah. Momentum sinkronisasi ini, kata Tito, sebelumnya belum pernah terjadi.
Tito menyebut waktu pelaksanaan pilkada itu paralel dengan masa jabatan presiden terpilih, yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024. Menurutnya, waktu itu tepat untuk menyusun perencanaan pembangunan agar seirama baik di tingkat pusat maupun daerah.
Lelaki asal Sumatera Selatan ini menuturkan bahwa pilpres dan pilkada yang tidak pernah dilakukan paralel turut menjadi salah satu penyebab ketidakselarasan program kerja pemerintah pusat dan daerah. Dia mencontohkan tiga tahun setelah Pilpres 2014 yaitu pada 2017, digelar pilkada di 101 daerah.
Berdasarkan pengalaman itu, Tito menilai terjadi kebingungan antara pemerintah pusat dan otonomi daerah di pemerintah daerah. Terlebih, lanjutnya, berdasarkan prinsip otonomi daerah, para kepala daerah mereka memiliki janji politik terhadap pemilihnya.
“Presiden 2014-2019 muncul 101 diantaranya gubernur, sehingga akhirnya dokumen di tingkat 101 daerah ini dan 171 di tahun 2018 akan sangat sulit untuk sinkron dengan visi-misi presiden 2014-2019. Karena punya janji politik sendiri, munculnya di tengah. Nah ini sama, para gubernur pun juga pasti akan mengalami persoalan yang sama. Rekan-rakan gubernur yang menjabat di tahun 2018 sampai 2023, 2019 sudah ketemu bupati baru, wali kota baru di daerahnya, yang punya visi-misi sendiri, janji politik sendiri, yang mungkin beda dengan pejabat definitif yang digantinya, nggak sinkron lagi,” jelas dia.
Gagal dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Anies Baswedan kembali diusulkan maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024. Namun, calon presiden (capres) nomor urut 2 tersebut belum memberikan jawaban apakah akan kembali maju sebagai calon Gubernur DKI atau tidak.
Sebelum maju di Pilpres 2024, Anies Baswedan pernah menduduki jabatan Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017-2022. Terbaru, Anies hanya mengatakan, bakal mempertimbangkan dengan serius panggilan tugas yang datang padanya saat ditanya soal kemungkinan maju di Pilkada DKI 2024.
Kemunculan nama Basuki Tjahja Purnama alias Ahok di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) menambah daftar bakal calon. Sebelumnya hanya tiga sosok yang disebut bakal bertarung di Pilkada Sumut 2024.
Tiga orang itu yakni Edy Rahmayadi petaahana, Musa Rajekshah (golkar), Bobby Nasution (Wali Kota Medan). Tiga orang pertama yang sebut maju harus berkerja keras untuk duduk di kursi 01 Sumut.
Pertarungan makin sengit dengan masuknya Ahok jagoan Ketua Umum PDIP, Megawati. Ahok dipasang PDIP untuk lawan Bobby Nasution menantu Presiden Jokowi.
Ada perebutan yang kontroversial antara Musa Rajekshah yang merupakan mantan Wakil Gubernur Sumut dengan Bobby Nasution Wali Kota Medan. Kabar menyebutkan, dua tokoh ini tengah berjuang memperebutkan rekomendasi Partai Golkar untuk maju di Pilgub Sumut.
Musa Rajekshah sebagai Ketua DPD Golkar Sumut sempat merasa sudah mengamankan surat rekomendasi dari Golkar. Namun, Bobby Nasution yang merupakan kader PDIP mulai merapat ke Golkar.
Seperti diketahui bersama, Bobby Nasution yang merupakan menantu Presiden Jokowi mendapatkan dampak dari konflik Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP. PDIP Sumut menyatakan menutup pintu pendaftaran ke Bobby Nasution. Mereka menyatakan tak memberi kesempatan kepada Bobby Nasution untuk mendaftar ke PDIP.
Politisi PDIP Sumut Sutrisno Pangaribuan juga dengan terang-terangan menyebut bahwa PDIP bakal mendukung Basuki Tjahja Purnama alias Ahok di Pilgub Sumut. Sehingga Bobby Nasution mengalihkan pandangannya ke Golkar.
Edy Rahmayadi. Mantan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyatakan serius dalam Pilgub Sumut. Ia juga mengambil formulir di lima partai politik yakni PKS, PKB, Demokrat, dan Nasdem. Perwakilan Edy, Mayor Jenderal (Purn) Darlan Harahap mengatakan rencananya Edy akan mengembalikan langsung formulir pendaftaran tersebut ke masing-masing partai. Edy merupakan sosok petahana. Mantan Pangkostrad ini menjadi gubernur Sumut 2018-2023 didampingi oleh wakilnya Musa Rajekshah (Ijeck), Ketua DPD Golkar Sumut. Edy dan Ijeck diusung oleh Partai Golkar, Gerindra, Hanura, PKS, PAN, Demokrat, PKB, PBB, Perindo, dan Garuda juga termasuk partai pendukung pasangan pemenang Pilgub Sumut tersebut.
Musa Rajekshah. Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara Musa Rajekshah alias Ijeck menyatakan siap diusung maju Pemilihan Gubernur Sumut pada Pilkada 2024.
Kepastian majunya Ijeck sebagai calon Gubernur Sumut sudah lama dinantikan, sejak keluarnya dua nama calon gubernur yang ditugaskan maju dalam Pilkada Sumut 2024 oleh DPP partai.
Bobby Nasution. Sikap Bobby Nasution di Pilgub Sumut sudah terlihat jelas. Wali Kota Medan ini bakal maju dalam Pilgub Sumut. Ia tengah melobi Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto untuk memberikan tiket maju di Pilgub Sumut. Bobby Nasution juga mengatakan dia telah menerima dua surat tugas dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk maju dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 Sumatera Utara. Dua surat tugas itu masing-masing untuk pemilihan gubernur atau Pilgub Sumut dan pemilihan Wali Kota Medan.
Menurut dosen Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU) Warjio, Wali Kota Medan itu berpeluang dicalonkan oleh Partai Golkar sebagai calon gubernur Sumut.
Alasannya, pimpinan partai politik pendukung Prabowo-Gibran sudah memperkenalkan Bobby sebagai calon yang akan didukung dalam Pilkada Sumut 2024.
Hanya, kata Warjio, keputusan calon yang akan maju di Pilkada Sumut juga bergantung pada tekanan yang akan muncul di publik baik di Sumut maupun nasional.
Basuki Thjahja Purnama alias Ahok. PDIP telah membuka penjaringan pendaftaran calon bupati, walikota, dan gubernur mulai Senin (3/4/2024) hingga Senin (20/5/2024). Kemungkinan Ahok diusung PDIP di Pilgub Sumut diungkap oleh Politisi PDI Perjuangan Sutrisno Pangaribuan.
Menurut Sutrisno Sumut sudah selayaknya dipimpin sosok yang berani melawan mafia.
Sejauh ini, kata Sutrisno telah mengambil formulir pendaftaran calon gubernur (Cagub) Nikson Nababan, Ketua DPC PDIP Tapanuli Utara, Bupati Tapanuli Utara (2014-2024), dan Edy Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara (2018-2023).
Menurut Sutrisno Pangaribuan, Rapidin Simbolon, Ketua DPD PDIP Sumut, Anggota DPR RI terpilih, Bupati Samosir (2015-2020), kandidat potensial sebagai Cagub, tetapi Rapidin tidak berkeinginan.
Karena itu, dirinya meyakini mantan Komisaris Utama Pertamina itu memiliki kans besar untuk menang di Pilgub Sumut 2024. Nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi salah satu nama cagub yang berpeluang besar untuk menang. Pengalaman sebagai Bupati Belitung Timur (2005-2010). Lalu pada Tahun 2006, Ahok mengundurkan diri sebagai Bupati karena maju sebagai calon gubernur Bangka Belitung,” terangnya.
“Kemudian Ahok maju dan duduk sebagai Anggota DPR RI, dari partai Golkar (2009-2014). Ahok kemudian menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta (2012-2017).
Terakhir Ahok diberi amanah sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, dan mengundurkan diri (2024),” sambungnya.
Terlebih, dirinya juga melihat daftar kandidat dalam bursa cagub Sumut 2024, ia meyakini Ahok bisa menciptakan sejarah dengan memenangkannya. PDIP akan menciptakan sejarah baru dengan Gubernur baru di Pemilu 2024.”
Rieke Diah Pitaloka, artis pemeran Oneng di serial Bajaj Bajuri serius untuk maju di Pilkada Kabupaten Bekasi 2024. Politisi perempuan dari PDIP bahkan dalam berbagai survey selalu meraih nilai tertinggi jika dibandingkan calon-calon lain yang diperkirakan akan maju di Pilkada Kabupaten Bekasi.
Dalam berbagai kesempatan Rieke Diah Pitaloka tak menampik jika dirinya berniat maju di Pilkada Bekasi 2024. Ia bahkan sudah siap jika harus bertarung dengan kandidat lain seperti Obon Tabroni, Dani Ramdan dan Akhmad Marjuki.
Untuk partai, Rieke dipastikan akan maju melalui PDIP. Partai yang selama ini telah membesarkan namanya di kancah politik termasuk menghantarkannya sebagai anggota DPR RI.
Belakangan juga dikabarkan, selain PDIP banyak parpol lain yang juga sudah mulai melirik Rieke untuk memberikan rekomendasi kepada Rieke. Sementara itu, kandidat lainnya, Obon Tabroni juga memiliki popularitas yang selalu membayangi Rieke.
Obon dikabarkan sudah membentuk jaringan hingga ke pelosok Kabupaten Bekasi. Beberapa baliho Obon yang meminta dukungan dan restu dari masyarakat Bekasi juga sudah mulai terlihat menghiasi sejumlah jalan-jalan strategis di Kabupaten Bekasi (Red/dari berbagai sumber).
Foto: Ilustrasi Pilkada, sumber foto: RRI