Glembert
KN. Sekutu Barat pedukung Ukraina dilaporkan meminta Indonesia ikut mengerahkan pasukan penjaga perdamaian di Bawah naungan PBB ke perbatasan Rusia-Ukraina. Namun pemerintah Indonesia mengonfirmasi tidak ada permintaan semacam itu secara resmi.
Mengutip laporan La Repubblica, media Ukraina; uatv.ua, melaporkan bahwa sekutu-sekutu Ukraina telah mengusulkan pengerahan kontingen penjaga perdamaian dengan mandate PBB yang mencakup tantara dari Indonesia, India, Brasil, dan Arab Saudi.
Laporan itu mengatakan kelompok penjaga perdamaian tersebut akan beroperasi bersama pasukan “Koalisi yang Bersedia” dari negara-negara Eropa dan ditugaskan untuk mengamankan perbatasan Ukraina dengan Uni Eropa jika Rusia dan Ukraina sepakat gencatan senjata.
Sekadar diketahui, pasukan “Koalisi yang Bersedia” akan dipimpin Inggris Raya dan Prancis, dan mencakup banyak negara NATO. Diperkirakan ada 10.000 hingga 30.000 tentara dari ”Koalisi yang Bersedia” yang akan memantau dan mengamankan perbatasan Ukraina-Rusia dan mencegah agresi Moskow lebih lanjut.
Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia Dmitry Medvedev telah jauh-jauh hari memperingatkan bahwa kehadiran tentara negara-negara NATO sebagai “pasukan penjaga perdamaian” di Ukraina akan berarti sebagai perang habis-habisan antara blok tersebut dengan Moskow. Medvedev menyatakan bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer “berpura-pura bodoh” karena menginsiasi pengerahan tentara NATO ke Ukraina.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov sebelumnya juga berpendapat bahwa pengerahan personel militer NATO ke Ukraina, bahkan dengan kedok pasukan penjaga perdamaian, akan sama saja dengan keterlibatan langsung, resmi, dan tidak terselubung negara-negara NATO dalam perang melawan Rusia.
