admin
KN-JAKARTA – Gelombang aksi unjuk rasa kembali mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (29/12/2025). Kali ini, massa yang tergabung dalam Komisi Mahasiswa dan Pemuda Reformasi (KMP Reformasi) menuntut pengusutan tuntas dugaan suap dan gratifikasi dalam proses pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024-2029.
Massa yang dipimpin oleh Gunawan ini membawa sejumlah tuntutan spesifik yang ditujukan kepada Ketua DPD RI saat ini, Sultan Bachtiar Najamudin.
Dalam orasinya, massa menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi penegakan hukum dan maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dinilai masih subur di era reformasi.
”Kami meminta KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Saudara Sultan Bachtiar Najamudin. Jangan sampai harapan kami sebagai rakyat hilang begitu saja. KPK tidak boleh diintervensi oleh kekuatan manapun dan harus berdiri bersama rakyat untuk menegakkan keadilan,” ujar pengunjuk rasa di depan gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Orator juga menyinggung keberhasilan KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lembaga lain baru-baru ini sebagai pelecut agar KPK berani menyentuh petinggi lembaga legislatif.
Melalui alat peraga berupa spanduk dan poster, massa KMP Reformasi menyampaikan empat poin tuntutan utama, yaitu:
Mendesak KPK memanggil Sultan Bachtiar Najamudin atas dugaan suap/gratifikasi saat pemilihan Ketua DPD RI.
Meminta KPK menelusuri dugaan aliran dana dari Sultan Bachtiar Najamudin kepada sejumlah anggota DPD RI lainnya.
Meminta Sultan Bachtiar Najamudin segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada rakyat.
Massa menyatakan dukungan moral penuh kepada KPK untuk memberantas korupsi di tingkat pejabat negara.
Hingga saat ini, pihak DPD RI maupun Sultan Bachtiar Najamudin belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan dan tuntutan yang dilayangkan oleh pengunjuk rasa tersebut.
