Massa MAKKI Desak KPK Bongkar Dugaan Skandal Gagal Bayar di PT PP Urban

KN-JAKARTA, Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali didatangi massa aksi dari Mahasiswa Anti Korupsi dan Kolusi Indonesia (MAKKI), Senin (6/4/2026). Massa menuntut KPK segera mengusut dugaan skandal keuangan dan pola gagal bayar yang melibatkan PT PP Urban.

Koordinator aksi, Romario, menyatakan bahwa berdasarkan kajian mereka, ditemukan pola berulang terkait keterlambatan hingga dugaan tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada subkontraktor dalam kurun waktu 2023 hingga 2026.

Pola Berulang dan Gugatan PKPU
MAKKI menyoroti sejumlah proyek strategis yang kini dibayangi sengketa hukum dan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), di antaranya:
​Proyek Museum KCBN Muarojambi (2024-2025): Sengketa dengan subkontraktor yang berujung gugatan pailit.

Proyek Hunian ASN (2026): Munculnya gugatan baru terkait kewajiban pembayaran.
​Apartemen Urban Town Serpong: Adanya dugaan markup dalam setiap penjualan unit.

“Ini bukan sekadar sengketa bisnis biasa, tapi sudah mengarah pada permasalahan sistemik dalam tata kelola perusahaan BUMN. Ada risiko kerugian negara dan kehancuran ekosistem subkontraktor,” tegas Romario dalam orasinya.

  • Tuntutan Massa MAKKI:
    ​Mendesak KPK untuk menelaah potensi tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan jajaran direksi, secara khusus menyebut nama Direktur Utama PP Urban, Fuad Prabowo, dan bagian akuntansi, Aditya Darsa.
  • Meminta KPK memeriksa kembali Herry Nurdy Nasution (mantan Direktur Keuangan PT PP Urban yang telah menjadi terdakwa kasus manipulasi tagihan senilai Rp46,8 miliar) untuk mendalami apakah praktik serupa terjadi di PT PP Urban.
  • Mendesak BPK dan Kementerian BUMN melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap skema Kerja Sama Operasi (KSO) yang digunakan PT PP Urban.
  • Menuntut transparansi pembayaran kepada seluruh subkontraktor yang haknya belum terpenuhi selama bertahun-tahun.

Massa menegaskan bahwa jika tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuti, mereka akan terus mengawal kasus ini demi menjaga integritas BUMN sektor konstruksi dan kepercayaan publik.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan ketat petugas kepolisian di area Kuningan Persada.

Related Posts

PENDAPAT SAYA BAHWA UNTUK 5 – 10 TAHUN KEDEPAN NKRI TIDAK PERLU UNDANG-UNDANG BARU…SDH CUKUP…(KECUALI DARURAT)

Ditulis dan disajikan oleh SUBANDI PARTO SH MH MBA/Marsekal Muda TNI Purn AAU’69 Bogowonto.   KN-JAKARTA, ADA HUKUM ACARANYA S/D HUKUM MATERIILNYA…AGAR DPR RI ISTIRAHAT PENUH…GAJI BUTA (GABUT) BILA PERLU…

KPK Gelar OTT di Pemalang dan Jakarta, Amankan Bupati dan Uang Lebih dari Rp 2 Miliar

KN-JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah melakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat tindak pidana korupsi. Operasi senyap…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *