admin
KN-Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung kembali menorehkan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Pemprov Lampung berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-12 yang diraih secara berturut-turut.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
”Opini WTP ini bukan hanya sebuah prestasi, tetapi juga merupakan bukti komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ucap Gubernur Mirza dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung, Jumat (12/6/2026).
Penyerahan LHP dan Apresiasi BPK RI
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 dilakukan secara resmi oleh BPK RI kepada Gubernur Lampung dan pimpinan DPRD Provinsi Lampung.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain:
- Novi Gregory Antonius Pelenkahu (Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI)
- Nugroho Heru Wibowo (Kepala BPK Perwakilan Lampung)
- Pimpinan DPRD Provinsi Lampung, Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta jajaran perangkat daerah.
Dalam pemaparannya, BPK menyatakan bahwa laporan keuangan Pemprov Lampung telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Kepala Badan Perencanaan BPK RI, Novi Gregory Antonius Pelenkahu, turut memberikan apresiasi atas ketepatan waktu penyampaian laporan dan konsistensi Pemprov Lampung dalam menerapkan prinsip akuntabilitas.
Kerja Kolektif dan Komitmen Tindak Lanjut
Gubernur Mirza menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras kolektif dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dukungan DPRD, serta pengawasan dari berbagai pihak. Ia juga berterima kasih atas profesionalisme BPK RI selama proses pemeriksaan.
Meski kembali meraih WTP, Pemprov Lampung menegaskan tidak akan terlena dan tetap berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan dari BPK melalui penyusunan rencana aksi di masing-masing perangkat daerah.
7 Rekomendasi BPK RI untuk Pemprov Lampung
Untuk memperkuat pengelolaan keuangan ke depan, BPK RI menyampaikan beberapa poin rekomendasi strategis, yaitu:
- Akurasi Pendapatan: Meningkatkan ketepatan dalam perencanaan pendapatan daerah agar lebih selaras dengan kondisi riil.
- Pengendalian Belanja: Memperkuat pengendalian belanja daerah demi keberlanjutan program pembangunan.
- Sistem Internal: Mengoptimalkan pelaksanaan sistem pengendalian internal pada setiap perangkat daerah.
- Kepatuhan Hukum: Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan keuangan.
- Percepatan Tindak Lanjut: Mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang masih berproses.
- Koordinasi Lintas Sektor: Memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran.
- Transparansi Berkelanjutan: Terus meningkatkan transparansi demi mempertahankan kualitas laporan keuangan di masa mendatang.
Dengan tata kelola keuangan yang semakin sehat, diharapkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah terus meningkat, sekaligus menjadi modal utama dalam mendorong program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Lampung.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)
Glembert