admin
KN-JAKARTA, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mengeluarkan pernyataan resmi terkait pembahasan ketentuan digital dalam perjanjian perdagangan antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat. PWI menilai kerja sama tersebut mengandung risiko besar terhadap ekosistem media, kedaulatan data, serta keberlangsungan industri pers nasional.
Pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, dan Sekretaris Jenderal, Zulmansyah Sekedang, pada Kamis (26/2/2026) ini menekankan bahwa isu tersebut bukan sekadar urusan dagang, melainkan menyangkut kedaulatan informasi bangsa.
Kedaulatan Ekonomi dan Ancaman Dominasi Global
PWI menyoroti ketimpangan ekonomi digital di mana 70–80 persen belanja iklan digital nasional saat ini mengalir ke platform global. Kondisi ini telah melemahkan daya tahan media lokal.
“Apabila regulasi nasional dibatasi oleh komitmen internasional yang tidak memperhitungkan kondisi domestik, dampaknya akan mempercepat pelemahan industri pers dan mempersempit ruang demokrasi,” tulis pernyataan tersebut.
Empat Poin Utama Pernyataan PWI Pusat:
- Isu Lintas Sektoral: Masalah ini menyangkut kedaulatan data dan ekonomi nasional, bukan hanya kepentingan industri media semata.
- Kalkulasi Dampak Komprehensif: Pemerintah didesak menyusun peta dampak ekonomi secara terukur, termasuk potensi kehilangan penerimaan negara, risiko PHK di sektor media, hingga penurunan kualitas jurnalisme.
- Belajar dari Fenomena Global: Indonesia diminta mencontoh negara seperti Australia dalam menghadapi dominasi platform digital global dan memperkuat posisi tawar internasional.
- Media sebagai Aset Strategis: Media nasional harus dipandang sebagai aset bangsa yang menjalankan fungsi konstitusional sesuai UU Pers dan UUD 1945.
Mendukung Diplomasi, Menolak Ketergantungan
Meski menyatakan tidak menolak kerja sama internasional, PWI Pusat memberikan catatan kritis agar diplomasi ekonomi tidak mengorbankan pilar demokrasi.
“PWI mendukung diplomasi ekonomi yang memperkuat posisi Indonesia, namun kerja sama tersebut tidak boleh mengorbankan kedaulatan informasi dan keberlangsungan pers nasional,” tegas pengurus PWI Pusat dalam rilisnya.
PWI menyatakan siap berkontribusi dalam menyediakan data dan analisis mendalam bagi pemerintah agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis pada kepentingan nasional jangka panjang.
Foto: PWI Pusat
