Rencana kerja sama antara PT. Masmindo Dwi Area dan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, perlu keterlibatan masyarakat

KN. Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menyoroti rencana kerja sama antara PT. Masmindo Dwi Area dan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., untuk proyek tambang emas berskala besar dengan metode open pit di Kabupaten Luwu, Sulsel. Jika direalisasikan, kubangan raksasa layaknya tambang Freeport di Timika, Papua akan terbentuk, yang bisa menciptakan dampak buruk bagi lingkungan. Belum lagi ada kekhawatiran muncul ketimpangan yang besar di antara masyarakat. “Kita semua tahu bagaimana kondisi di sekitar tambang Freeport di Papua. Kubangan besar, penebangan pohon di mana-mana, dan rakyat Papua belum juga sejahtera sampai hari ini. Jangan sampai Luwu mengalami hal yang sama,” ungkapnya.

Andi Sudirman juga menyoroti aktivitas pertambangan yang dikelola oleh pihak luas Sulsel. Menurutnya, tambang emas di Luwu akan lebih baik jika dikelola oleh masyarakat lokal karena kontrol terhadap isu lingkungan dan perekonomian warga bisa lebih tertata.

Oleh sebab itu pihaknya akan segera mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta evaluasi ulang atas izin tambang emas di Luwu. Terutama terkait metode pengelolaannya dan siapa yang mengelola. Meskipun kewenangan perizinan tambang berada di pemerintah pusat, namun sebagai kepala daerah, Andi Sudirman merasa perlu menyampaikan aspirasi dan kegelisahan masyarakat Sulsel terkait dampak jangka panjang dari aktivitas tambang berskala besar tersebut.

Dia menekankan bahwa kondisi di Luwu dan sekitarnya saat ini sudah sering dilanda banjir secara rutin. Apabila pembukaan area tambang terus dilakukan dengan cara yang serampangan, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar, utamanya yang bermukim di sepanjang bantaran sungai.

  • Related Posts

    Dugaan Korupsi Dana Desa, Mahasiswa Wawonii Gelar Aksi di Depan Gedung KPK

    KN-JAKARTA — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Konsorsium Mahasiswa Wawonii Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Kamis (30/7/2026) sore. Aksi yang dipimpin…

    KPK Tetapkan Bupati Pemalang dan Oknum Pegawai Jadi Tersangka Kasus Pemerasan

    KN-JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemkab Pemalang serta suap pengurusan perkara di KPK.…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *