Glembert
KN. Nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia disebut-sebut bakal menjadi Ketua Umum atau Ketum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto yang menyatakan mundur sejak Sabtu lalu, 10 Agustus 2024. Beberapa politikus Partai Golkar mendukung Bahlil jadi Ketum Partai Golkar, sementara yang lain menyebut Kepala BPKM itu tak memenuhi syarat.
Isu Bahlil berupaya menggeser Airlangga dari jabatan ketum sebenarnya sudah lama terendus. Pada Maret lalu, Koran Tempo melaporkan Bahlil bakal menjadi Ketum Golkar dibarengi wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi masuk partai beringin itu. Sumber internal Partai Golkar dan kolega menyebut Bahlil akan memberikan jabatan tinggi kepada Jokowi andai menjadi ketum.
Nama Bahlil pun muncul sebagai salah satu kandidat kuat pengganti Airlangga seiring pernyataan mundur tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda. Dalam analisanya, ia menjelaskan jabatan Ketum Partai Golkar kerap kali dipegang oleh tokoh yang juga menduduki posisi strategis di pemerintahan. Kriteria itu ada pada Bahlil.
Bahlil diketahui dekat dengan Jokowi. Dilansir dari Majalah Tempo edisi Ahad, 3 Maret 2024, berjudul Ambisi Tinggi Mantan Sopir, keduanya dekat setelah Bahlil menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ke-26. Kala itu Bahlil membentuk Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) pada November 2018. Organisasi ini ikut menyokong pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.
Setelah terpilih kembali sebagai presiden dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2019, Jokowi lalu memboyong Bahlil masuk kabinet. Awalnya, pada Oktober 2019, Presiden melantiknya sebagai Kepala BKPM. Setelah itu, Bahlil diangkat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM pada April 2021 seiring pembentukan Kementerian Investasi.
Adapun Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia enggan merespons siapa kira-kira pengganti Airlangga usai mundur dari jabatan ketua umum. Alih-alih merespons peluang Bahlil, Doli mengatakan partainya sedang fokus menghadapi Pilkada 2024.
Di sisi lain, Golkar akan segera menggelar rapat pleno untuk membahas pelaksana tugas yang akan menggantikan posisi sementara ketua umum. Doli berujar seluruh wakil ketua umum Golkar berpeluang untuk menjadi pelaksana tugas.
Sementara itu, Bahlil Lahadalia dipastikan tidak akan menjadi pelaksana tugas atau Plt Ketum Partai Golkar . Sebab, Bahlil bukanlah pengurus di Partai Golkar. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Idrus Marham dalam dialog di Kompas TV pada Selasa, 13 Agustus 2024.“Bahlil itu tidak mungkin jadi PLT karena bukan pengurus,” kata Idrus.
Kendati tak bisa jadi Plt, menurut Idrus, ada aspirasi dari bawah baik DPD Tingkat 1 dan Tingkat 2, hampir sepakat ingin Bahlil yang menjadi ketua umum. “Apirasi dari bawah, dari DPD I dan DPD II, hampir sepakat ingin supaya Bahlil yang menjadi ketua umum,” kata Idrus.
Sehari sebelumnya, pada Senin, 12 Agustus 2024, Idrus juga telah mengungkapkan bahwa Bahlil merupakan kandidat terkuat untuk menggantikan Airlangga. Pihaknya mengatakan Bahlil ramai dukungan jika maju mencalonkan diri sebagai kandidat ketum. “Ya maju dan saya kira semua dukung. Saya kira semua dari bawah dukung,” kata Idrus Marham melalui sambungan telepon kepada awak media.
Idrus menilai Bahlil layak menjadi ketum lantaran berangkat dari akar rumput. Dia membandingkan dengan sejumlah tokoh Golkar lainnya yang mengisi posisi inti pengurus pusat namun tak berangkat dari keorganisasian tingkat bawah.
Idrus pun menunjukkan surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Golkar. Di era Aburizal Bakrie, Bahlil pernah menjabat sebagai bendahara DPD Golkar Papua. Ketua Dewan Pembina Bappilu Partai Golkar Idrus Marham membeberkan bukti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memenuhi syarat sebagai calon ketua umum Partai Golkar.
Idrus pun menunjukkan surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Golkar. Di era Aburizal Bakrie, Bahlil pernah menjabat sebagai bendahara DPD Golkar Papua. Sehingga, menurutnya, Bahlil memenuhi syarat sebagai calon ketua umum. Yang mana, pernah menjadi pengurus DPP satu periode atau pengurus DPD 1 Golkar.
Bahlil juga dinilai punya pengalaman memimpin Golkar karena memahami kepengurusan dari tingkat daerah. Untuk itu, Bahlil merupakan kader yang besar dari bawah. Bahlil juga menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo atas usaha sendiri, bukan karena usulan partai. Idrus menilai Bahlil memiliki modal sosial sebagai ketua umum partai.
Berdasarkan AD/ART Golkar, ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi Bahlil untuk menjadi Ketua Umum Golkar. Aturan ini tercantum dalam pasal 18 AD/ART Golkar.
Berikut 7 syarat calon Ketum Golkar dalam AD/ART:
1. Aktif terus menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain.2. Pernah menjadi Pengurus Partai Golkar Tingkat Pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi Pengurus Partai Golkar Tingkat Provinsi dan/atau pernah menjadi Pengurus Pusat Organisasi Pendiri dan Yang Didirikan selama 1 (satu) periode penuh, dan didukung oleh minimal 30% pemegang hak suara.
3. Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan kader Partai Golkar.
4. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT).
5. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas.
6. Tidak pernah terlibat G30S/PKI.
7. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Partai Golkar.
Waketum Partai Golkar, Meutya Hafid mengatakan, Airlangga Hartarto secara De Facto masih berstatus Ketum Golkar.
Meskipun, secara lisan dan tulisan, Airlangga sudah membuat surat pengunduran diri dari jabatan Ketum Golkar.
Menurutnya, keputusan Airlangga mundur dilakukan secara pribadi dan tanpa ada paksaan.
Ia meminta, semua pihak menghormati keputusan Airlangga tersebut.
Selama memimpim Golkar, Meutya mengakui, keberhasilan tangan dingin Airlangga pada Pemilu 2024.
DPP Partai Golkar akan menggelar rapat pleno, pada Selasa (13/8/2024) untuk membahas dan mengumumkan Plt Ketua Umum menggantikan Airlangga Hartarto yang mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Menjelang rapat pleno, nama Wakil Ketua Umum sekaligus Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar.
“Ya sepertinya,” kata Ketua Dewan Pembina Bappilu DPP Golkar, Idrus Marham di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Sementara untuk nama Ketua Umum akan diputuskan pada Munaslub pada 20 Agustus mendatang. Nama yang menguat adalah Bahlil Lahadalia hingga Bambang Soesatyo.
Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPP Partai Golkar, Meutya Hafid mengatakan, guna membahas hal tersebut, pihaknya akan menggelar rapat pleno hari ini.
Menurut Ketua Komisi I DPR RI ini, ada sejumlah agenda yang dibahas. Selain menentukan Plt Ketum Golkar, juga ada membahas jadwal Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Dukungan untuk Bahlil juga disampaikan politikus Partai Golkar, Andi Sinulingga. Ia mengatakan Menteri Investasi itu akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar definitif. Keputusan itu akan dilakukan dalam Munas Golkar yang disebut bakal dipercepat dari jadwal pada Desember 2024.
