adminStramed, Walikota, Benhur Tommy Mano dan beberapa tokoh adat Kota Jayapura dengan keras Menolak Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat oleh Majelis Rakyat Papua (MRP).
Pasalnya menurut Walikota pembahasan yang akan dilaksanakan itu hanya kepentingan oknum-oknum yang ingin memecah belah NKRI, dengan mengangkat isu otsus.
Namun pada hakekatnya otsus selama bergulir di Papua sangatlah membawa perubahan besar dan kesejahteraan bagi orang Papua.
“Otsus dilahirkan dari sebuah sejarah dan menjadi jalan tengah untuk percepatan pembangunan di Papua terkhususnya kota Jayapura, Kebijakan Otsus tidak salah namun implentasi dana Otsus belum maksimal,” tegas Mano.
Ia juga menambahkan bahwa evaluasi keberhasilan dan dampak dari Otsus sebelum dan sesudah menjadikan indikator untuk menentukan keberhasilan Otsus.
Bahkan MRP di Lantik dengan UU 21 namun terjadi kekeliruan dalam menerjemahkan tugas dan tanggung jawab MRP itu sendiri.
Sementara itu Tokoh Masyarakat Taha Al-Hamid menyebutkan Otsus belum berakhir lantaran Otsus sangat penting bagi masyarakat Papua dan kesejahteraan Papua.
Oleh karena itu ia meminta kepada semua pihak untuk dukung pemerintah kota Jayapura agar mengambil keputusan dengan tegas tentang masalah Otsus dan MRP.
Begitu pula yang disampaikan Ketua LMA Port Numbay George Awi yang mana dirinya setuju dengan walikota, bahwa rapat RDPW tanpa melewati Walikota dan Kapolres ini salah dan saya mendukung Otsus berkelanjutan karena dapat memberikan kesejahteraan masyarakat khususnya di tanah Port Numbay.
“Saya selaku ketua LMA Port Numbay menolak keras akan adanya RDPW di wilayah kota Jayapura. Saya menekankan sebelum mengevaluasi tentang dana Otsus oleh MRP, maka evaluasi dulu kinerja MRP karena mereka digaji dengan dana Otsus,” tukasnya.(PacificPos)
