Gubernur Sulawesi Tengah : perlu studi kelayakan terkait pemindahan ibukota Poso dan pembentukan Kotamadya Poso.

KN. Rencana pemindahan ibukota Kabupaten Poso ke Pamona dan menjadikan Poso sebagai kotamadya, dibahas Gubernur Sulteng Rusdy Mastura bersama anggota DPRD Poso, belum lama ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Poso Muhamad Yusuf, Ketua DPRD Poso Sesi Kristina Mareda, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Dahri Saleh, dan pejabat terkait.
Menurut Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, rencana pemindahan ibukota Kabupaten Poso ke Pamona dan menjadikan Poso sebagai kotamadya adalah bagian jangka panjang untuk mengakselerasi Poso menjadi provinsi baru di masa depan.
“Poso sebagai salah satu kabupaten tertua di Sulteng dengan luas wilayah lebih dari 23 km dan 13 kecamatan, memiliki beberapa opsi pemekaran untuk dikaji,”ujarnya seraya menambahkan, dirinya memerintahkan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov terus berkoordinasi dengan BRIDA, dalam penyiapan studi kelayakan terkait pemindahan ibukota Poso dan pembentukan Kotamadya Poso.
“Saya yakin Poso punya masa depan dan semoga bisa menjadi provinsi dalam 20 sampai 30 tahun lagi,” harap gubernur untuk kemajuan Poso di masa depan.
Di hadapan gubernur, Wakil Ketua DPRD Poso Muhamad Yusuf berharap rencana ini mesti dikaji dengan cermat.
”Pemindahan ibukota kabupaten Poso ke Pamona, akan menghambat pelayanan dari beberapa wilayah yang tidak masuk dalam Kotamadya Poso. Masyarakat dari wilayah Poso Pesisir Utara harus bepergian lebih jauh ke Pamona, untuk berurusan di kabupaten induk,” kata Wakil Ketua DPRD Poso Muhamad Yusuf.

Foto: Gubernur Sulteng Rusdy Mastura, sumber foto: Metrosulteng.com

Related Posts

Soroti Putusan MK dan RUU Perampasan Aset, RPKUD 1945 Dorong Terobosan Hukum dan Ketepatan Istilah

KN-JAKARTA — Saluran siaran RPKUD 1945 kembali mengudara dengan menyoroti dua isu hukum dan politik yang tengah hangat diperbincangkan publik di media sosial, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa…

Amnesty International Indonesia Kecam Represi Demo Karhutla, Desak Penetapan Bencana Nasional

KN-JAKARTA — Amnesty International Indonesia mengecam keras dugaan tindakan represif dan penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat keamanan terhadap massa aksi protes terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Gelombang demonstrasi masyarakat…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *