Glembert
KN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan posisi kewajiban pemerintah, termasuk utang jangka pendek dan panjang, mencapai Rp 10.269 triliun pada akhir 2024. Hal ini diungkapkan dalam penyampaian keterangan pemerintah terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN ΤΑ 2024 dalam Rapat Paripurna, DPR.
Sementara itu, total aset negara tercatat sebesar Rp13.692,4 triliun. Dari posisi aset dan kewajiban tersebut, posisi ekuitas pemerintah mencapai Rp3.424,4 triliun.
Adapun, dalam kesempatan ini, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa saldo anggaran lebih atau SAL dari pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp 459,5 triliun.
Besaran SAL itu tak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan kondisi SAL pada 2023 yang nilainya serupa. Namun, pada akhir tahun, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah menggunakan SAL 2024 hingga hasil akhirnya tersisa Rp 458,5 triliun.
Hal ini ia ungkapkan di hadapan para anggota dewan saat menyampaikan keterangan pemerintah terhadap RUU Pertanggungjawaban APBN TA 2024 dalam sidang rapat paripurna DPR ke-21 di Gedung Parlemen, Jakarta.
Sri Mulyani memastikan, saldo akhir tahun dari APBN 2024 itu terbilang pada level yang memadai, dan masih terus mampu menjadi penyangga fiskal saat masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo. Juga bisa menjadi penopang tekanan ekonomi global.
Sementara itu, warga berpendidikan sarjana yang sedang menganggur mengatakan, utang negara semakin menggunung, pasti beban pembayaran ditumpukan ke rakyat melalui kenaikan harga BBM non subsidi, tarif tol, tarif listrik, tiket transportasi dan berbagai jenis pajak yang mencekik. “Rakyat tidak butuh menteri apalagi Presiden yang hanya bisa menambah hutang dan sering perjalanan dinas, tanpa rakyat tahu apa manfaatnya buat rakyat,” katanya pedas.
admin
