KN-JAKARTA, Berdasarkan rapat di Kementerian Energi pada 28 Maret 2026, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi membuat perkiraan batas atas harga BBM nonsubsidi untuk Maret, April, dan Mei 2026. Harga bensin RON 92, 95, dan 98, berturut-turut diproyeksikan sekitar Rp 18 ribu, Rp 20 ribu, dan Rp 20 ribu per liter pada April. Akhirnya pemerintah mengumumkan harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi tidak berubah. Menteri Energi Bahlil Lahadalia pada 31 Maret 2026, menyatakan tidak ada penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Informasi yang berkembang bahwa keputusan pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi diambil dalam rapat daring pada 30 Maret 2026. Kebijakan menahan harga BBM, pejabat tersebut menambahkan, mempertimbangkan selisih antara harga jual eceran dan harga keekonomian yang dinilai masih dapat ditutup dengan dana kompensasi. Pemerintah juga mempertimbangkan potensi dampak kepanikan masyarakat.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri meminta dukungan Menteri Energi agar minyak mentah dan kondensat produksi dalam negeri yang saat ini dialokasikan untuk ekspor dialihkan buat menyuplai kilang domestik selama konflik Timur Tengah berlangsung. Pertamina akan membelinya sesuai dengan harga minyak mentah dan kondensat domestik bagian negara. Langkah ini sebagai upaya strategis untuk mengurangi tekanan risiko terhadap potensi gangguan pasokan impor, menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasi kilang nasional, memastikan ketersediaan dan kestabilan pasokan bahan bakar minyak dalam negeri, serta memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Pertamina merujuk pada kebijakan pemerintah Thailand yang memerintahkan penghentian sementara ekspor minyak mentah dan produk petroleumnya guna menjaga ketahanan cadangan domestik.
Kementerian ESDM sebenarnya juga memetakan potensi gangguan terhadap penyediaan energi nasional, termasuk kemungkinan tersendatnya pasokan minyak mentah dari Timur Tengah yang diprediksi belum sepenuhnya terasa hingga akhir Maret 2026, tapi pengadaan untuk periode berikutnya diperkirakan mulai terpengaruh bila eskalasi konflik bertambah. Tekanan lebih cepat terlihat pada komoditas elpiji. Sejumlah pelaku sektor energi menyebutkan Pertamina masih menunggu dua kargo impor dari kawasan Teluk Arab. Bila kedua kargo tersebut terhambat, hal itu berisiko menekan ketahanan stok, yang dalam hitungan pada awal Maret diperkirakan turun dari kisaran dua pekan menjadi sekitar 10 hari.
Sementara, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mencatat, per 27 Maret 2026, pasokan elpiji nasional sebesar 290 ribu metrik ton. Dengan rata-rata penyaluran elpiji sekitar 26 ribu metrik ton per hari, maka ketahanan pasokan diperkirakan di posisi 11,14 hari. Informasi dari Kementerian ESDM, pemerintah meminta Pertamina mengoptimalkan kilang untuk menyediakan produk prioritas, khususnya elpiji. Perseroan juga diminta mencari sumber impor yang memungkinkan dan cepat, seperti negara di Asia Tenggara dan Afrika.
Pertamina sebenarnya tidak lagi mengandalkan produsen Timur Tengah untuk memenuhi kebutuhan elpiji nasional yang diperkirakan mencapai 10 juta metrik ton pada tahun ini. Kini sumber impor 70 persen bergeser ke Amerika Serikat, yang belakangan dikenal sebagai eksportir gas terbesar dunia. Amerika menyumbang lebih dari 25 persen pasokan elpiji global. Sedangkan 30 persen pasokan dari produsen lain, termasuk Timur Tengah. Namun dua kargo elpiji yang tertahan di Teluk Arab berpotensi mengganggu stok dalam negeri.
Pertamina telah merancang beberapa opsi mitigasi. Selain negosiasi, upaya lain adalah mengatur kapasitas antarkilang guna memastikan kebutuhan BBM terpenuhi serta mengatur pemerataan distribusi kargo elpiji dengan prioritas utama pada terminal yang tingkat stoknya rendah, juga mencari sumber alternatif pengganti baik untuk minyak mentah, BBM, maupun elpiji.








