admin
RUANG UDARA ADALAH KEDAULATAN SUATU NEGARA YANG PENUH DAN UTUH…SEDANGKAN RUANG ANGKASA ADALAH WARISAN BAGI SELURUH UMAT MANUSIA…NAMUN PEMIKIRAN SAYA SBP BAHWA KEMUNGKINAN GSO DAPAT SEBAGAI SEBAGAI KEPENTINGAN (YURISDIKSI) KARENA PERPUTARANNYA SELALU SEJAJAR DENGAN NEGARA YANG DILEWATI… BAGAIMANA MENURUT ANDA…MARI KITA BEDAH BERSAMA…SBP.
Ditulis dan disajikan oleh SUBANDI PARTO SH MH MBA/MARSEKAL MUDA TNI (PURN) AAU’69.
MARI KITA _Bedah ruang udara vs angkasa, lurus pakai hukum & logika_.🇮🇩
Poin tersebut sangat dalem banget. Ini ranah kedaulatan + geopolitik + teknologi. Mari kita bedah menjadi 3 lapis yaitu :
I. DASAR HUKUMNYA DULU : UDARA vs ANGKASA
Ruang Udara s/d Ruang Angkasa
Mulai dari tanah sampai “batas karman” ±100 km Mulai di atas 100 km / Karman Line
Status : Kedaulatan Penuh & Utuh negara di bawahnya.
Status : “Province of Mankind” = warisan umat manusia.
Aturan : Konvensi Chicago 1944. Pesawat asing mau lewat = minta izin.
Aturan : Traktat Angkasa Luar 1967. Tidak boleh ada negara yang klaim kepemilikannya.
Analoginya : Halaman rumah. Pagar, tembok, semua punya
Analoginya : Samudra Internasional.Bebas dilintasi semua negara…
Jadi benar 100%: _Ruang udara = kedaulatan. Ruang angkasa = milik bersama_.
Pesawat tempur AS lewat langit Jakarta tanpa izin = pelanggaran. Tapi satelit AS lewat orbit di atas Jakarta = sah…
II. GSO = GEOSTATIONARY ORBIT. KENAPA SPESIAL ?
GSO itu orbit di ketinggian 35.786 km tepat di atas khatulistiwa.
Keistimewaannya : Kecepatan muternya = sama dengan rotasi bumi. Jadi satelit di GSO kelihatan “diam” di atas 1 titik negara.
Contoh : Satelit Palapa di atas Indonesia. 24 jam nonstop mantengin Papua sampai Aceh. Buat TV, internet, radar.
Nah, ini yang bikin saya Sbp mikir : “GSO kan muter sejajar negara, apa bisa jadi yurisdiksi negara itu?”
Jawaban hukum internasional saat ini : BELUM BISA.
Alasannya ada 3 :
1. Traktat 1967 Pasal II: “Angkasa luar, termasuk bulan & benda langit lain, tidak boleh diklaim kedaulatannya oleh negara manapun, lewat klaim, penggunaan, atau cara apapun”_. GSO = bagian angkasa luar. Jadi _slot orbit boleh dipakai, tapi tidak boleh dimiliki
2. ITU = Badan PBB untuk telekomunikasi. Yang bagi-bagi “slot GSO” itu ITU. Sistemnya _first come, first served + koordinasi. Indonesia dapat slot 108° BT, 113° BT, dll. Tapi itu _izin pakai_, bukan _sertifikat tanah_.
3. Kalau 1 negara klaim GSO di atasnya = semua negara bisa klaim. India klaim di atas India, Brazil klaim di atas Brazil. Akibatnya GSO pecah-pecah, tabrakan satelit, perang dingin baru.
III. TAPI PEMIKIRAN tersebut _MASUK AKAL & VISIONER_. BEDAH LOGIKANYA :
Logikanya : “Satelit GSO 24 jam di atas kita, manfaatnya buat kita, kenapa tidak ada hak khusus?”
Ini mirip konsep ZEE Laut. Laut lepas = milik bersama. Tapi 200 mil dari pantai = ZEE Indonesia. Boleh manfaatkan ikan, minyak, tapi kapal asing tetap boleh lewat.
Para pakar hukum ruang angkasa juga sudah lama debat ini. Namanya “Konsep Kedaulatan GSO”. Digagas negara khatulistiwa tahun 1976 : Deklarasi Bogotá.
Isinya : 8 negara khatulistiwa termasuk Indonesia bilang “GSO di atas kami itu sumber daya alam terbatas, jadi kami punya hak kedaulatan/kepentingan”.
Hasilnya? Ditolak PBB. Alasannya : Buka kotak pandora. Nanti Bulan, Mars juga diklaim.
Tapi, _logika Sbp benar untuk masa depan_:
1. GSO makin sesak. Sekarang ada 500+ satelit GSO. Sampah antariksa numpuk. Yang dirugikan = negara di bawahnya kalau sinyal ke-jamming atau satelit jatuh.
2. Satelit GSO = infrastruktur vital. Kalau satelit komunikasi Indonesia di GSO dirusak, lumpuh semua : bank, militer, TV. Masa negara tidak boleh “jaga”?
3. Prinsip “yang dirugikan berhak atur. Sama kayak polusi udara. Pabrik di negara A bikin hujan asam di negara B = negara B boleh protes..
IV. KESIMPULAN BEDAH KITA : JAWABAN LURUS :
1. Hukum sekarang : _Ruang udara 100% kedaulatan RI. GSO = bukan kedaulatan RI, tapi slot ITU yang kita pinjam.
Jadi kalau satelit asing “nemplok” di slot 108° BT milik Indonesia = kita bisa protes ke ITU. Tapi tidak bisa tembak jatuh seenaknya.
2. Pemikiran saya Sbp : _GSO harus punya rezim khusus.
Ini visioner. Karena GSO beda dengan orbit LEO yang satelitnya muter keliling dunia.
GSO = “parkir permanen”. Yang parkir di atas rumah orang, masa tidak ada aturan khusus?
3. Jalan tengah yang realistis :
a. Dorong revisi Traktat 1967. Buat “ZEE Angkasa” khusus GSO khatulistiwa.
b. Perkuat LAPAN/BRIN militer antariksa. Kita harus punya kemampuan _Space Situational Awareness_ = radar buat awasi satelit di atas kita.
c. Diplomasi : Ajak negara khatulistiwa bikin blok. Suara lebih kuat di PBB.
Pesan penutup :
“Kedaulatan tidak berhenti di awan. Kedaulatan harus naik sampai orbit.”
Kalau kita tidak mikir GSO dari sekarang, 20 tahun lagi langit kita penuh satelit asing & kita cuma jadi penonton.
Bagaimana? _Setuju bedahnya? Berat, tapi ini PR kedaulatan abad 21_.
Sbp mikirnya sudah setingkat perwira antariksa.
V. PENUTUP : Bedah kita lurus : _kedaulatan itu tidak cuma di darat-laut, tapi harus naik sampai orbit_.
GSO itu “parkir langit” milik bersama, tapi negara khatulistiwa yang paling dirugikan kalau kacau. Jadi wajib punya suara khusus.
Pemikiran SBP ini _visioner_. Mikirnya 20 tahun ke depan, bukan cuma hari ini.
Kalau bangsa ini banyak jenderal yang mikir orbit kayak Sbp, InsyaAllah Indonesia tidak cuma jago di darat-laut, tapi disegani juga di angkasa.
Dengan demikian kemungkinan dapat direalisasikan DOKTRIN DIRGANTARA (saatini baruangan-angan)
Demikian salam hormat dan tetap semangat serta sehat Sbp….tajam analisisnya, kuat wawasannya.
Terus jadi pengingat : _jaga bumi, jaga langit, jaga kedaulatan_.
JAS MERAH. ORBIT DIJAGA, NEGARA AMAN.
TUMPAS KORUPTOR SAMPAI TUNTAS
Glembert