admin
KN-JAKARTA – Pegiat politik sekaligus Eksponen Angkatan Reformasi 1998, Andrianto, memberikan respons mendalam terkait gelombang aksi mahasiswa yang marak terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah belakangan ini. Mantan Sekjen Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDEM) tersebut mengaku bangga karena mahasiswa masih memiliki keberanian menyuarakan aspirasi di ruang publik sebagai warisan penting reformasi.
Namun, Andrianto memberikan catatan kritis terhadap arah dan substansi gerakan mahasiswa saat ini yang dinilainya kurang tepat dalam membaca persoalan objektif bangsa.
Andrianto menyoroti tajuk aksi mahasiswa yang bertema “Indonesia Menuju Bangkrut: Reformasi Jilid 2”.
Menurutnya, narasi tersebut tidak mencerminkan kondisi riil dan justru menunjukkan adanya kesenjangan dengan fakta kebijakan pemerintah.
Ia juga mempertanyakan penggunaan istilah “Reformasi Jilid 2”.
“Jika ada Reformasi Jilid 2, lalu nanti ada Jilid 3, Jilid 4, dan seterusnya. Reformasi adalah proses perubahan fundamental yang telah membuka ruang demokrasi yang kita nikmati hari ini.
Yang dibutuhkan sekarang adalah penyempurnaan, bukan pengulangan,” kata Andrianto, Senin (15/6/2026).
Pemerintahan Prabowo Jalankan Substansi Konstitusi
Berbeda dengan tudingan mahasiswa, Andrianto menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini justru sedang bekerja pada substansi reformasi, khususnya dalam mengejawantahkan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 melalui pendekatan ekonomi yang konkret.
Ia mencontohkan dua program unggulan pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat bawah:
Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemenuhan gizi.
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP): Langkah nyata untuk menggerakkan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa.
“Selama puluhan tahun, pasal-pasal itu lebih banyak menjadi slogan politik. Hari ini pemerintah berupaya menerjemahkannya ke dalam program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Program-program tersebut layak dikawal dan dievaluasi secara objektif, bukan ditolak secara apriori,” imbuhnya.
Selain tema besar, Andrianto juga mengkritisi salah satu tuntutan mahasiswa mengenai penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ia menilai tuntutan tersebut kurang berbasis data dan mengabaikan fakta di lapangan.
Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga yang terjadi belakangan ini hanya berlaku pada kategori BBM nonsubsidi yang fluktuasinya mengikuti mekanisme pasar internasional. Sebaliknya, pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar demi menjaga daya beli masyarakat.
“Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi. Karena itu tuntutan tersebut perlu dilihat kembali secara proporsional dan berbasis data,” jelasnya.
Sebagai senior di dunia pergerakan, Andrianto mengingatkan para mahasiswa agar menjaga idealismenya dari potensi tunggangan elite politik. Sejarah mencatat, momentum pergerakan besar dari tahun 1966, 1974, 1978, hingga 1998 tidak pernah sepenuhnya steril dari tarik-menarik kepentingan luar.
“Mahasiswa harus tetap kritis, tetapi juga harus kritis terhadap siapa yang diuntungkan dari setiap gerakan yang mereka lakukan. Jangan sampai idealisme mahasiswa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki agenda politik terselubung,” tegasnya.
Ia meyakini gerakan yang dibangun di atas asumsi yang keliru akan sulit mendapat simpati luas dari publik. Saat ini, masyarakat lebih fokus pada efektivitas program pemerintah yang berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti ketahanan pangan dan penguatan ekonomi desa.
“Yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar narasi bahwa negara sedang gagal, melainkan evaluasi yang jujur terhadap program-program yang sedang berjalan. Kritik tetap penting, tetapi harus berdiri di atas fakta dan kepentingan rakyat,” pungkas Andrianto.
Foto: Andrianto/net
Glembert