admin
Surat Terbuka
KEPADA YTH.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
JENDERAL TNI (PURN.) H. PRABOWO SUBIANTO
DI JAKARTA
Perihal : Penyampaian Hasil Rekomendasi Forum Sarasehan KOSGORO tentang Makan Bergizi Gratis (MBG)
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Salam Solidaritas,
Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia,
Pertama-tama, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden atas komitmen dan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu program strategis nasional dalam mewujudkan generasi muda yang sehat, bugar dan bermental juara dalam menghadapi segala bentuk tantangan menuju Indonesia Emas 2045.
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Forum Sarasehan KOSGORO tentang Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dihadiri oleh para pelaku Program MBG, mitra pelaksana, akademisi, pakar, praktisi, pelaku usaha, serta unsur KOSGORO dari berbagai daerah di Indonesia, bersama ini kami menyampaikan hasil aspirasi, masukan, dan rekomendasi yang berkembang dalam forum tersebut sebagai bentuk partisipasi konstruktif masyarakat dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan nasional.
Forum Sarasehan KOSGORO memandang bahwa Program MBG merupakan kebijakan yang sangat strategis dan memiliki dampak luas terhadap peningkatan kualitas gizi anakanak Indonesia, penguatan ketahanan pangan nasional, pemberdayaan ekonomi lokal, serta penciptaan lapangan kerja baru di berbagai daerah dan MBG telah menjadi ekosistim baru pertumbuhan ekonomi nasional di daerah.
Namun demikian, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dan rekomendasi forum.
Rekomendasi Forum ………………………
Rekomendasi Forum Sarasehan KOSGORO sebagai berikut ;
1. Penguatan Tata Kelola BGN
Perlu dilakukan perbaikan tata kelola kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan pengawasan yang kuat, sehingga seluruh proses pelaksanaan MBG dapat berjalan efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan.
2. Penguatan Payung Hukum
Forum mendorong agar keberadaan dan kewenangan BGN memperoleh landasan hukum yang lebih kuat melalui Undang-Undang, sehingga memiliki kepastian hukum, keberlanjutan program, serta legitimasi yang kokoh dalam menjalankan tugas nasional strategis.
\3. Peningkatan Kompetensi SPPI
Kurikulum pendidikan dan pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) perlu lebih difokuskan pada aspek manajerial, operasional, pengawasan, dan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar mampu menjalankan fungsi koordinasi secara profesional di lapangan.
4. Sinkronisasi Kebijakan dengan Program Lain
Forum memandang perlunya evaluasi terhadap berbagai program yang memiliki keterkaitan dengan MBG, termasuk mekanisme sinergi dengan program-program ekonomi di daerah. Prioritas anggaran negara hendaknya diarahkan terlebih dahulu pada penguatan tata kelola dan keberhasilan MBG agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
5. Penguatan Infrastruktur dan Supply Chain
Pemerintah perlu memperjelas sistem infrastruktur, rantai pasok (supply chain management), dan koordinasi antar-instansi pusat maupun daerah, sehingga tercipta kepastian bagi para investor, mitra, koperasi, UMKM, dan pelaku usaha yang telah berkontribusi mendukung pelaksanaan MBG.
6. Dukungan terhadap Penegakan Hukum
Forum memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmennya dalam menjaga integritas Program MBG, serta mengapresiasi langkah aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan, dalam menangani berbagai dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap program nasional ini.
7. Peningkatan ……………
7. Peningkatan Efisiensi dan Ketepatan Sasaran
Efisiensi anggaran dan efektivitas operasional perlu terus ditingkatkan agar seluruh sumber daya yang dialokasikan benar-benar sampai kepada penerima manfaat dan menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Alangkah baiknya bilamana program KDMP ditunda/diseleksi ketatmenyikapi efisiensi anggaran menunggu evaluasi BGN dan Payung Hukum karena berhubungan dengan support komoditas pada SPPG di tiap daerah.
8. Pencegahan Konflik Kepentingan
Forum menegaskan pentingnya pemisahan yang jelas antara fungsi regulator dan pelaku usaha. Pimpinan maupun pegawai BGN hendaknya tidak terlibat dalam aktivitas bisnis yang terkait langsung dengan dapur, pengadaan komoditas, maupun rantai pasok MBG, guna menghindari konflik kepentingan dan menjaga integritas kelembagaan. Untuk mengembalikan kepercayaan publik salah satunya jabatan- jabatan strategis seyogyanya diisi personal yang profesional dan memiliki kompetensi di bidangnya.
Yang Terhormat Bapak Presiden.
Kami meyakini bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi masa depan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap berbagai aspirasi dan rekomendasi yang dihasilkan dari Forum Sarasehan KOSGORO ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan dan penguatan pelaksanaan program ke depan.
Kami juga menyatakan kesiapan KOSGORO beserta seluruh jaringan dan sumber daya yang dimiliki untuk berpartisipasi aktif, bersinergi, dan mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis demi terwujudnya barisan generasi muda Indonesia yang bugar, produktif dan bermental juara.
Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Presiden, kami menyampaikan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
PIMPINAN PUSAT KOLEKTIF KOSGORO
“Melalui MBG Membangun Budaya Bersih dan Budaya Disiplin Bangsa Berdaya Saing Menuju Indonesia Emas 2045”
Glembert