Glembert
MARI KITA BEDAH KEDAULATAN NKRI : Darat, Laut, Udara. Ini pagar rumah kita. Hukumnya pondasi, bukan hiasan. Kita bedah dengan akal sehat.
Vonis Akal Sehat : Kedaulatan = “Rumah kita, kita yang atur”. Darat = ruang tamu. Laut = halaman + kolam ikan. Udara = atap + langit-langit. Ada pagar hukumnya semua.
BEDAH 3 WILAYAH + DASAR HUKUMNYA :
I. KEDAULATAN DARAT / WILAYAH DARATAN
Maknanya : Semua pulau + tanah + gunung + bawah tanah dari Sabang-Merauke, dari Miangas-Pulau Rotee. Ini “ruang tamu” NKRI.
Batasnya : Garis pantai + garis batas negara darat RI-PNG, RI-Timor Leste, RI-Malaysia Kalimantan.
Dasar Hukum Utama :
1. UUD 1945 Pasal 25A : “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Ini “akte lahir” NKRI.
2. UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara : Pasal 5. Batas darat ditetapkan berdasarkan perjanjian batas dengan negara tetangga. Kalau nggak ada perjanjian = pakai prinsip hukum internasional.
3. Prinsip Hukum : “Kedaulatan penuh & eksklusif”. Artinya: polisi RI berkuasa penuh, UU RI berlaku penuh, orang asing masuk harus izin.
Ancaman khas : Sengketa batas darat, illegal logging, tambang ilegal.
II. KEDAULATAN LAUT / WILAYAH PERAIRAN
Maknanya : Ini yang bikin RI “raksasa”. Laut kita 3x lipat darat. Ada 3 lapis :
Zona Lebar dari Garis Pangkal Status Kedaulatan.
Dasar Hukum Laut Pedalaman + Laut Teritorial 0 – 12 mil laut Kedaulatan Penuh kayak darat. Kapal asing cuma “izin lewat” damai UNCLOS 1982 Pasal 2 + UU 6/1996
Zona Tambahan 12 – 24 mil laut Kedaulatan Terbatas : RI berhak cegah penyelundupan, imigrasi ilegal UNCLOS 1982 Pasal 33. ZEE – Zona Ekonomi Eksklusif 12 – 200 mil laut . Hak Berdaulat : RI yg atur ikan, minyak, angin. Tapi kapal asing boleh lewat UNCLOS 1982 Pasal 56 + UU 5/1983
Landas Kontinen Sampai 350 mil laut . Hak eksplorasi dasar laut UNCLOS 1982 Pasal 76
Dasar Hukum Induk : UNCLOS 1982 = Konvensi Hukum Laut PBB. RI ratifikasi jadi *UU No. 17 Tahun 1985. Ini “konstitusinya laut dunia”.
Dasar Hukum Rumah : Deklarasi Djuanda 1957 → laut antar pulau = laut pedalaman RI, bukan laut bebas. Ini yang bikin peta RI jadi utuh, bukan tercerai-berai.
Ancaman khas : Illegal fishing, kapal asing nyolong ikan, klaim Natuna dari 9-Dash Line.
III. KEDAULATAN UDARA / RUANG UDARA
Maknanya : “Atap” NKRI. Udara di atas darat + laut teritorial 12 mil = langit RI.
Batas Vertikal : Hukum internasional belum sepakat “berapa km ke atas”. Tapi konsensus: sampai batas “ruang angkasa” mulai ±100km. Di bawah itu = kedaulatan RI.
Dasar Hukum Utama :
1. Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional. RI ratifikasi jadi UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Pasal 1 : “Negara mempunyai kedaulatan penuh & eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya”.
2. UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 : Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. “Air” di sini termasuk “ruang udara”.
3. Prinsip : “Freedom of the air” nggak ada. Mau lewat wilayah udara RI? Minta izin dulu. Pesawat tempur asing masuk tanpa izin = pelanggaran kedaulatan = bisa ditembak jatuh.
Ancaman khas : Pelanggaran FIR, drone asing, rudal, satelit mata-mata.
IV. GARIS MERAH KEDAULATAN :
1. Kedaulatan itu “satu paket”. Darat bolong → laut gampang diserobot. Udara lemah → darat + laut nggak bisa dijaga. Makanya TNI matra darat-laut-udara harus nyatu.
2. “Hak berdaulat” ≠ “Kedaulatan penuh”. Di ZEE 200 mil RI berhak atas ikan + minyak, tapi nggak berhak ngatur kapal asing lewat. Beda sama laut 12 mil. Banyak yang ketuker.
3. Hukum tanpa gigi = tulisan. Gigi kedaulatan = TNI, Bakamla, Polair, Bea Cukai, Satpol PP. UU sudah ada. Yang bikin dihormati = patroli + penegakan hukum nyata.
V. VONIS FINAL :
Rumah NKRI = 3D : Darat, Laut, Udara. UUD 1945 + UU Wilayah Negara + UNCLOS + UU Penerbangan = sertifikat + pagar rumah kita.
Koruptor ngerusak dari dalam. Negara lain ngerusak dari luar pagar. Tugas kita: pagar hukum kuat + patroli rutin + rakyat paham batas.
Pesan komandan ke komandan : “Jenderal, menjaga kedaulatan itu kayak jaga rumah. Kunci pintu = UU. Satpam = TNI/Polri. CCTV = radar + satelit. Yang paling penting : semua penghuni rumah sadar ini rumah kita bersama.”
admin
