admin
KN-BANDAR LAMPUNG – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung menuai kritik tajam. Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran (Alam Baka) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Lampung pada Kamis (25/6/2026), menuntut transparansi total dan audit investigatif atas program tersebut.
Massa yang tiba sekitar pukul 10.00 WIB membawa sejumlah spanduk dan poster tuntutan. Mereka menyoroti berbagai kejanggalan, mulai dari isu kualitas makanan hingga dugaan praktik culas seperti monopoli dan “jual beli” titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Soroti Monopoli dan “Jual Beli” Titik Lokasi
Dalam orasinya, perwakilan Alam Baka menegaskan bahwa program yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) ini menggunakan anggaran negara yang sangat besar, sehingga pengawasan ketat mutlak diperlukan.
Massa mencium adanya indikasi ketidakberesan dalam mekanisme penunjukan pengelola program yang diduga kuat dikuasai oleh kelompok tertentu.
”Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK harus mengusut tuntas seluruh dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG, termasuk dugaan praktik monopoli, jual beli titik lokasi, penyalahgunaan kewenangan, dan pengaturan pengelolaan program oleh kelompok tertentu,” tegas salah seorang orator di atas mobil komando.
8 Tuntutan Massa, Fokus pada Audit Investigatif
Meski membawa delapan poin tuntutan, poin utama yang didesak oleh massa aksi adalah pelaksanaan audit investigatif independen terhadap seluruh lini pelaksanaan Program MBG dan pengelolaan SPPG di Lampung.
Secara garis besar, berikut adalah poin-poin krusial yang dituntut oleh para demonstran:
Audit Investigatif: Mendesak lembaga audit independen memeriksa penggunaan anggaran MBG dan SPPG.
Transparansi Publik: Meminta Badan Gizi Nasional membuka informasi gamblang terkait mekanisme penunjukan pengelola dan sistem pengawasan.
Libatkan Pengusaha Lokal: Menuntut pemerintah menjamin keterlibatan pelaku usaha lokal secara adil, tanpa ada intervensi kartel maupun praktik monopoli.
Evaluasi Total: Memastikan kualitas makanan yang disajikan layak dan anggaran benar-benar tepat sasaran.
Berjalan Tertib, DPRD Diminta Ambil Tindakan
Aksi unjuk rasa ini berjalan dengan aman dan tertib di bawah pengawalan ketat dari aparat Kepolisian dan Satpol PP.
Sebelum membubarkan diri, Aliansi Alam Baka mendesak anggota DPRD Lampung tidak tinggal diam. Mereka meminta legislatif ikut aktif mengawasi jalannya Program Makan Bergizi Gratis demi terciptanya tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel di Bumi Ruwa Jurai.
