admin
KN-BANDAR LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, bersama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dan jajaran Anggota DPRD Provinsi Lampung menemui langsung massa aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampung di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (29/6/2026).
Kehadiran jajaran pimpinan daerah ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam membuka ruang komunikasi yang demokratis, terbuka, dan konstruktif bersama kalangan mahasiswa.
Apresiasi Aksi Damai dan Intelektual
Dalam dialog terbuka yang berlangsung di tengah massa, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para kader PMII Lampung yang telah mengawal isu kerakyatan secara tertib dan intelektual.
“Kami sangat menghormati dan mengapresiasi aksi rekan-rekan PMII hari ini. Aspirasi telah disampaikan dengan tertib, baik, dan terstruktur, baik secara lisan maupun melalui surat resmi. Pemprov Lampung selalu terbuka terhadap setiap masukan yang bertujuan untuk kemajuan daerah maupun bangsa,” ujar Jihan di hadapan mahasiswa.
Pemprov Lampung Siap Jadi Jembatan ke Pemerintah Pusat
Merespons 7 poin tuntutan strategis PMII Lampung—yang meliputi sektor ekonomi, hukum, pendidikan, agraria, fiskal daerah, hingga tata kelola sumber daya alam—Wagub Jihan memberikan penjelasan objektif terkait pembagian kewenangan kebijakan.
Kewenangan Pusat: Isu-isu makro seperti evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, stabilitas harga BBM, hingga desakan pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan ranah kebijakan Pemerintah Pusat.
Komitmen Daerah: Pemprov Lampung menegaskan posisinya siap menjadi penyambung lidah (liaison) untuk meneruskan rapor merah dan tuntutan mahasiswa Lampung langsung ke Jakarta.
“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui jalur yang sesuai. Setiap masukan dari masyarakat akan menjadi perhatian kami sebagai bagian dari proses pembangunan yang partisipatif,” tegas Jihan.
Memperkuat Demokrasi Daerah
Menutup dialog hangat tersebut, Jihan kembali menekankan bahwa partisipasi aktif mahasiswa yang disampaikan secara damai merupakan pilar penting dalam menjaga iklim demokrasi di Lampung. Pemprov berjanji akan menjadikan poin-poin tuntutan lokal, seperti perbaikan fiskal daerah dan pengawasan izin tambang, sebagai bahan evaluasi internal ke depan.
Pertemuan tersebut berakhir dengan kondusif, di mana perwakilan mahasiswa menyerahkan berkas tuntutan secara resmi kepada Wagub Jihan Nurlela untuk segera ditindaklanjuti.
