admin
KN-JAKARTA – Eksekutif Komite (Exco) Pusat Partai Buruh menggelar konferensi pers menyusul pelaksanaan pelantikan pengurus pleno tingkat pusat dan organisasi sayap partai di Gedung Perfilman Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan sejumlah keputusan strategis internal partai, dinamika kepengurusan daerah, hingga sikap kritis partai terhadap kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan nasional.
Pelantikan 338 Pengurus Pleno dan Sayap Partai
Said Iqbal menjelaskan bahwa agenda hari ini meresmikan sekitar 338 orang pengurus pleno Exco Pusat, yang terdiri dari para ketua dan sekretaris bidang (seperti Bapilu, Badan Saksi Nasional, dan Bidang Organisasi). Keterwakilan pengurus berasal dari berbagai unsur akar rumput, mulai dari serikat guru, petani, nelayan, tenaga honorer, tokoh masyarakat, hingga keterwakilan perempuan dan anak muda.
Selain pengurus pleno, Partai Buruh juga melantik sejumlah organisasi sayap partai, antara lain:
- Suara Marsinah (kelompok pekerja perempuan)
- Suara Muda Kelas Pekerja (SMKP)
- Garda Rakyat
- Jamkes Watch Indonesia (pendamping rakyat untuk BPJS Kesehatan), serta beberapa sayap partai lainnya.
Dinamika Internal: Feri Nuzari Mundur, Said Salahuddin Jadi Plt Sekjen
Menanggapi mundurnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Buruh, Bung Feri Nuzari, Said Iqbal menegaskan bahwa hal tersebut sama sekali tidak memengaruhi roda organisasi partai. Menurutnya, dinamika mundurnya pengurus harian adalah hal biasa yang sudah beberapa kali terjadi dalam 5 tahun terakhir.
”Hari ini kami menunjuk Bung Said Salahuddin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen Partai Buruh. Beliau akan bertugas selama 1 hingga 2 bulan ke depan, sebelum kami menetapkan Sekjen definitif paling lama dalam waktu dua bulan,” jelas Said Iqbal.
Said Iqbal juga meluruskan kabar mengenai mundurnya Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) sebagai salah satu inisiator partai. Ia menilai dampak mundurnya ORI tidak signifikan karena hanya memengaruhi posisi ketua di dua provinsi, yaitu Riau dan Yogyakarta.
- Riau: Dalam hitungan satu hari, kepengurusan baru langsung terbentuk dan kini diketuai oleh Sunat, Sekretaris Zuliyadi, dan Bendahara Satria.
- Yogyakarta: Partai Buruh telah mengantongi figur baru dari kalangan terpandang, merakyat, dan dikenal luas di Jogja-Jateng yang siap memimpin pemenangan.
- Papua Selatan & Papua Tengah: Pengurus di kedua wilayah ini menyatakan mundur dari ormas ORI, namun memilih tetap bertahan di Partai Buruh dan serikat buruh masing-masing. Di luar itu, 36 provinsi lainnya dipastikan tetap solid dan aman.
Tuntutan Pajak JHT 0% dan Aturan Alih Daya (Outsourcing)
Di sektor fiskal, Partai Buruh mendesak Menteri Keuangan Purbaya untuk segera mencabut beban pajak berlapis yang merugikan kelas pekerja.
”Partai Buruh meminta Menteri Keuangan untuk mencabut pajak terhadap JHT (Jaminan Hari Tua), THR, jaminan pensiun, dan pajak pesawat. Khusus untuk JHT, kami usulkan pajak 0%. Buruh sudah dipotong PPh 21 dari upahnya, mengapa saat mencairkan JHT dan pensiun dipajakin lagi? Ini tidak adil, negara dua kali memajaki keringat pekerja,” tegas Iqbal.
Selain itu, Partai Buruh mendesak pembatasan ketat aturan pekerja alih daya (outsourcing) sesuai aturan turunan Putusan MK No. 168 Tahun 2024. Partai mengusulkan agar outsourcing hanya diperbolehkan pada empat bidang usaha penunjang: catering, cleaning service, driver, dan security. Di luar empat sektor tersebut, praktik alih daya harus dilarang. Partai Buruh juga mendesak agar RUU Ketenagakerjaan yang baru segera disahkan sebelum Oktober 2026.
Dukungan Terhadap Langkah Mitigasi PHK Pemerintahan Prabowo
Terkait maraknya gelombang PHK, Partai Buruh menilai langkah yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah berada di jalur yang tepat (on the track). Satgas Mitigasi PHK serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh tercatat sudah aktif bergerak di lapangan.
Said Iqbal juga mengapresiasi intervensi kebijakan yang dilakukan Presiden Prabowo melalui Mensesneg, dengan dukungan Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco Ahmad, dalam upaya menurunkan harga gas industri ke kisaran 14–16 dolar. Langkah ini dinilai efektif menekan biaya operasional industri granit, keramik, serta tekstil dan produk tekstil (TPT) agar terhindar dari kebangkrutan dan PHK massal.
”Partai Buruh mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, dukungan ini dibarengi dengan komitmen total untuk terus berjuang di garis depan demi mengawal isu-isu buruh, petani, nelayan, guru honorer, miskin kota, supir angkot, tukang becak, hingga ibu jamu gendong,” pungkasnya.
