admin
KN-MEUREUDU – Badan Anggaran (Banggar) DPRK Pidie Jaya menyoroti tajam rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) sepanjang Tahun Anggaran 2025. Sedikitnya, lima SKPK dilaporkan gagal total dalam mencapai bahkan separuh dari target PAD yang telah ditetapkan, dengan capaian terendah merosot hingga 18,41 persen.
Sorotan tajam tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Banggar DPRK Pidie Jaya, Muhammad Yusuf (Sop Kreh-kroh), saat membacakan laporan hasil pembahasan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRK Pidie Jaya, Senin (13/07/2026).
Rapor Merah Pengelolaan PAD
Dalam laporannya, Banggar menilai pengelolaan dan optimalisasi sumber-sumber PAD pada sejumlah SKPK masih jauh dari kata maksimal sehingga memerlukan evaluasi dan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
”Masih terdapat beberapa SKPK yang belum mampu mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan, bahkan sebagian besar realisasinya masih berada di bawah 50 persen dari target,” tegas Muhammad Yusuf.
Berikut adalah rincian performa realisasi PAD dari masing-masing SKPK sepanjang Tahun Anggaran 2025:
|
SKPK Pengelola PAD |
Realisasi Capaian (%) |
Status Capaian |
|---|---|---|
|
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata |
18,41% |
Sangat Rendah (Di bawah 50%) |
|
Disperindagkop |
31,26% |
Rendah (Di bawah 50%) |
|
Dinas Pekerjaan Umum (PU) |
35,11% |
Rendah (Di bawah 50%) |
|
Dinas Perkebunan dan Peternakan |
37,42% |
Rendah (Di bawah 50%) |
|
Dinas Kelautan dan Perikanan |
41,67% |
Rendah (Di bawah 50%) |
|
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
75,81% |
Cukup |
|
RSUD Pidie Jaya |
76,69% |
Cukup |
|
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) |
81,69% |
Baik |
|
Dinas Perhubungan |
86,46% |
Baik |
|
Dinas Pertanian dan Pangan |
103,43% |
Melampaui Target |
|
Sekretariat Baitul Mal |
112,52% |
Melampaui Target |
Peringatan untuk Pemerintahan Baru
Banggar mengingatkan bahwa masalah rendahnya realisasi PAD ini merupakan persoalan klasik yang terus berulang setiap tahunnya.
Sebagai tahun pertama pertanggungjawaban di bawah kepemimpinan Bupati Pidie Jaya periode 2025–2030, para kepala SKPK dituntut untuk segera keluar dari zona nyaman dan melakukan terobosan guna mendongkrak pendapatan daerah.
Atas dasar rapor merah tersebut, Banggar DPRK Pidie Jaya merekomendasikan beberapa langkah tegas kepada Bupati Pidie Jaya:
Evaluasi Total Kinerja: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas dan kinerja para kepala SKPK yang gagal mencapai target PAD.
Formulasi Strategi Baru: Menyusun strategi peningkatan pendapatan yang lebih realistis dan adaptif berdasarkan potensi riil di masing-masing sektor.
Perkuat Sinergi Fiskal: Meningkatkan kualitas koordinasi koordinatif antara Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) dan BPKK guna memperkuat kapasitas fiskal daerah pada tahun anggaran mendatang.
