admin
KN-JAKARTA — Kabinet Bayangan menggelar konferensi pers pada Jumat, 14 Agustus 2026, untuk menyampaikan respons serta analisis kritis terhadap Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan RAPBN 2027 yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dipandu oleh Sekretaris Kabinet Bayangan, Ahmad Jilul QF, kegiatan tersebut menghadirkan 11 menteri kabinet bayangan dari berbagai bidang untuk mengulas secara sektoral poin-poin yang dinilai krusial bagi publik dan pembayar pajak.
Sorotan Utama Sektoral
1. Keuangan dan Ekonomi: Kualitas Pertumbuhan dan Transparansi Anggaran
- Bhima Yudhistira Adhinegara (Menteri Keuangan & Tata Kelola Anggaran) menyoroti target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6% yang dinilai terpisah dari realitas lapangan. Daya serap tenaga kerja per 1% pertumbuhan ekonomi merosot dari 400–500 ribu orang menjadi hanya 340 ribu orang akibat dominasi investasi padat modal. Ia juga mengkritik tidak munculnya perincian anggaran program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih dalam Nota Keuangan, keberadaan risiko defisit semu, belum dipublikasikannya laporan keuangan Danantara, serta nihilnya kebijakan mitigasi bencana iklim El Nino.
- Media Wahyudi Askar (Menteri Perekonomian) menyoroti ketimpangan ekonomi yang memburuk versi data BPS terbaru serta belum meratanya akses fasilitas kesehatan dasar di daerah. Ia menyoroti minimnya perhatian terhadap kesejahteraan kelas menengah, efektivitas penyesuaian tarif potongan aplikasi pengemudi ojek online, dan skema kredit perumahan berdurasi hingga 40 tahun.
2. Pangan, Kesehatan, dan Digitalisasi
- Isnawati Hidayah (Menteri Pertanian & Kedaulatan Pangan) mengkritik klaim swasembada 8 komoditas di tengah kondisi 17 juta petani gurem yang masih berada dalam kemiskinan ekstrim. Ia juga menyoroti risiko skema utang korporasi pada program Kopdes Merah Putih serta insiden keracunan massal program MBG di daerah.
- Irma Hidayana (Menteri Kesehatan) menegaskan pentingnya evaluasi program MBG yang mencatat puluhan ribu kasus keracunan anak. Ia menjelaskan secara saintifik bahwa penanganan stunting tidak bisa mengandalkan makanan olahan (ultra-processed food), melainkan melalui intervensi gizi sejak masa remaja, kehamilan, ASI eksklusif, dan pangan lokal, serta mendesak peningkatan kualitas dokter spesialis.
- Nenden Sekar Arum (Menteri Riset, Teknologi, & Digital) mengingatkan agar digitalisasi pemerintah tidak memperlebar jurang diskriminasi bagi warga tanpa akses internet. Ia juga menyayangkan anggaran riset nasional yang masih tertahan di angka 0,2% dari PDB.
3. Lingkungan, Hukum, dan Tata Kelola Negara
- Iqbal Damanik (Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup & Perubahan Iklim) menyayangkan absennya pengakuan hak masyarakat adat dan penanganan konflik agraria dalam pidato presiden. Ia mengkritik proyek Giant Sea Wall serta mempertanyakan realisasi target pembangunan 30 GW energi terbarukan hingga akhir 2026.
- Yance Arizona (Menteri Hukum & Kebijakan Negara) menilai arah kebijakan 2027 masih bertumpu pada industri ekstraktif. Ia juga menyoroti regulasi yang memperluas peran TNI/Polri dalam urusan sipil, belum dibahasnya RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, serta minimnya partisipasi publik.
- Armand Suparman (Menteri Dalam Negeri & Keamanan Negara) menilai desentralisasi belum menjadi bagian utama dari strategi pembangunan nasional. Ia mengkritik pemotongan dana desa untuk program pusat serta ketidakpastian formula dana transfer ke daerah (TKD).
- Shofwan Al-Banna Choiruzzad (Menteri Luar Negeri) mendorong peran diplomasi Indonesia yang lebih konkrit dalam isu Palestina dan penyelesaian konflik kawasan melalui ASEAN, tidak sekadar pernyataan normatif di tengah dinamika geopolitik global.
- Khoirunnisa Nur Agustyati (Menteri Hak Perempuan & Kelompok Marginal) menekankan pentingnya pendekatan inklusif yang melibatkan kelompok perempuan dan penyandang disabilitas secara bermakna dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan.
- Feri Amsari (Menteri Sekretaris Negara) mengingatkan pemerintah untuk secara jujur dan transparan menyampaikan evaluasi program kerja di samping klaim keberhasilan. Ia juga memberikan catatan kritis atas wacana pembentukan pengadilan ad-hoc BUMN yang dinilai tidak melalui kajian akademik dan konstitusional yang matang.
Kesimpulan
Melalui konferensi pers ini, Kabinet Bayangan mendorong pemerintah untuk melakukan koreksi terbuka atas rancangan anggaran dan kebijakan tahun 2027 agar lebih berorientasi pada transparansi, perlindungan lingkungan, partisipasi masyarakat, dan keberpihakan pada masyarakat rentan.
