​Banggar Tuntas Bedah LKPJ Bupati Pidie Jaya TA 2025, Kini Tunggu Jadwal Paripurna

KN-MEUREUDU – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya, A. Kadir Jailani yang akrab disapa Pang Kade, memastikan bahwa proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 telah rampung diselesaikan oleh Badan Anggaran (Banggar).

Penyelesaian pembahasan ini menandai berakhirnya tahap evaluasi internal legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025.

Evaluasi Menyeluruh dan Tepat Sasaran
​Pang Kade menjelaskan bahwa setelah menerima draf LKPJ dari Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, dalam sidang paripurna pada Kamis (10/4/2026) lalu, Banggar langsung bergerak melakukan pengkajian secara terperinci.

Fokus utama pembahasan adalah melihat sejauh mana efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya.

“Pembahasan LKPJ Bupati TA 2025 sudah selesai dilakukan oleh Banggar. Kami melakukan evaluasi secara menyeluruh agar setiap penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran,” ungkap A. Kadir, Selasa (28/4/2026).

Dalam proses tersebut, Banggar turut melibatkan jajaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) selaku pihak pengelola anggaran dan pelaksana kegiatan untuk mengonfirmasi capaian kinerja di lapangan.

Menanti Jadwal Banmus
​Langkah selanjutnya, DPRK Pidie Jaya akan menjadwalkan sidang paripurna penyampaian hasil pembahasan atau rekomendasi atas LKPJ tersebut kepada publik dan pemerintah daerah.

Namun, jadwal pasti pelaksanaan sidang tersebut masih menunggu keputusan dari Badan Musyawarah (Banmus).

“Saat ini masih menunggu rapat Banmus untuk menetapkan jadwal pelaksanaan sidang paripurna,” pungkas Pang Kade.

Sidang paripurna LKPJ ini sangat dinantikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran yang digunakan untuk pembangunan di Pidie Jaya.

 

Foto: Dok. Prokopim Pidie Jaya

  • Related Posts

    MARI KITA JUJUR TIDAK BELA MEMBELA JOKOWI TELAH MEMBANGUN 190 INFRASTRUKTUR UNTUK BANGSA INI, NAMUN TETAP DISALAHKAN, APAKAH ITU ADIL

    KN-Jakarta, A. Faktanya memang Jokowi membangun masif. Data Kementerian PUPR dan Bappenas: selama 2014-2024 ada 61 bendungan, 1.938 km jalan tol, 50 pelabuhan baru, 27 bandara baru, plus IKN tahap…

    DARI OUTSOURCING, PKWT, PENGAWASAN HINGGA DANA PESANGON: ASPIRASI AKAN KAWAL AGAR PERLINDUNGAN PEKERJA TIDAK BERHENTI DI ATAS KERTAS

    KN-JAKARTA, Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, 6…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *