admin
KN-DEPOK, Aliansi BEM Universitas Indonesia (UI) menggelar agenda Uji Kompetensi dan Kepatutan Kabinet Bayangan di Makara Art Center UI, Depok, pada Kamis (13/8/2026). Dipandu oleh Alexander Farrel Ardan (Wakil Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026), diskusi ini mengusung tema besar “Rebut Kembali Kemerdekaan” sebagai bentuk kritik terhadap kondisi politik, ekonomi, dan sosial-ekologi Indonesia saat ini.
Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan serta jajaran tokoh dan akademisi yang masuk dalam Kabinet Bayangan, seperti Bhima Yudhistira Adhinegara (Keuangan), Feri Amsari (Mensesneg), Media Wahyudi Askar (Perekonomian), Khoirunnisa Nur Agustyati (Hak Perempuan & Marjinal), Nabiyla Risfa Izzati (Sosial), Yance Arizona (Hukum), Irma Hidayana (Kesehatan), Iqbal Damanik (Lingkungan Hidup), serta jajaran menteri lainnya.
1. Kritik BEM UI: Sentralisasi Kekuasaan dan Program Populis Top-Down
Dalam pemaparannya, perwakilan BEM UI menilai bahwa bangsa Indonesia saat ini menghadapi fenomena “penjajahan kembali” melalui kebijakan yang bersifat sentralistik (top-down) dan mengabaikan kesejahteraan publik.
BEM UI membandingkan tata kelola pajak dan anggaran saat ini dengan sistem kolonial, seperti program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan penyeragaman kebijakan daerah yang memangkas ruang fiskal serta otonomi lokal. BEM UI menyoroti bahwa alokasi pajak seharusnya bermuara pada kesejahteraan publik, bukan sekadar mengejar program populis yang nir-partisipasi masyarakat.
2. Antitesa Kabinet Bayangan: Melawan Fasisme Ekonomi dan Oligarki
Menanggapi paparan BEM UI, para menteri Kabinet Bayangan sepakat bahwa negara saat ini dikuasai oleh oligarki dan mengarah pada fasisme ekonomi.
- Pajak Progresif & Ekonomi Kerakyatan: Menteri Keuangan Kabinet Bayangan, Bhima Yudhistira, mengusulkan tiga langkah konkret sebagai antitesa: penerapan pajak kekayaan (tax the rich), windfall profit tax untuk industri ekstraktif, dan penurunan PPN dari 11% menjadi 8%. Bhima juga mengkritik keras keterlibatan militer dalam program sosial-ekonomi seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP.
- Neopatrimonialisme & Reformasi Subsidi: Menteri Perekonomian Kabinet Bayangan, Media Wahyudi Askar, menyoroti penguasaan lembaga demokrasi oleh kroni penguasa tanpa prinsip meritokrasi. Ia mendorong perlunya transparansi, insentif pajak yang adil untuk rakyat bawah, serta reformasi subsidi energi yang inklusif.
- Reformasi Partai Politik: Feri Amsari (Mensesneg Kabinet Bayangan) menegaskan bahwa akar masalah terletak pada buruknya rekrutmen politik. Tanpa pembenahan internal partai politik, cabang kekuasaan akan terus diisi oleh figur yang tidak akuntabel (garbage in, garbage out).
3. Isu Layanan Dasar, Disabilitas, dan Penyimpangan Konstitusi
Diskusi juga menyoroti pengabaian hak-hak dasar rakyat:
- Inklusivitas & Disabilitas: Nabiyla Risfa Izzati dan mahasiswa UI mengkritik pemotongan anggaran bagi penyandang disabilitas serta minimnya operasional Unit Layanan Disabilitas (ULD) di daerah.
- Pendidikan & Kesehatan Mental: Irma Hidayana mengkritik penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG serta penanganan kesehatan jiwa yang belum menyasar akar masalah kemiskinan struktural.
- Constitutional Perversion: Yance Arizona memaparkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 sering kali disalahgunakan (constitutional perversion) oleh penguasa untuk melegitimasikan proyek ekstraktif dan proyek populis yang minim partisipasi serta kemanfaatan nyata bagi rakyat.
Melalui agenda ini, Aliansi BEM UI dan Kabinet Bayangan menegaskan pentingnya konsolidasi gerakan sipil dan pemuda untuk terus mendorong kebijakan alternatif berbasis kemandirian rakyat serta mengembalikan marwah konstitusi demi kesejahteraan yang merata.
