Glembert
KN. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmen nyata dalam memberantas premanisme dan pungutan liar (pungli) yang marak terjadi di beberapa titik di Jawa Timur.
Hal ini disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, saat melakukan pemantauan langsung di titik rawan aksi premanisme di wilayah Jawa Timur, yaitu area Pelabuhan Tanjung Perak dan Pertamina Integrated Terminal Surabaya.
“Sesuai dengan arahan Bapak Menko Polkam, pemerintah ingin memastikan bahwa operasi pemberantasan premanisme ini berjalan nyata dan berdampak bagi masyarakat, sehingga kami terjun langsung,” ungkapnya.
Deputi Kominfo mengungkapkan bahwa di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan adanya aktivitas percaloan yang kerap dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan pungutan liar terhadap calon penumpang.
Koordinasi dan sinergi antara Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Utama dan Pelindo perlu dilakukan secara rutin. Marsda Eko menyarankan untuk dilakukan penguatan petugas keamanan pada malam hari.
“Selain itu, perlu adanya pemasangan CCTV di titik-titik rawan. Untuk masyarakat, kalau ada calo atau pungli, laporkan segera,” tegasnya.
Selanjutnya, saat memantau Pertamina Integrated Terminal Surabaya, Deputi Kominfo menemukan adanya indikasi keterlibatan pihak luar dalam distribusi logistik melalui jalur informal.
“Misalnya dengan menawarkan jasa pengawalan, pemindahan barang, atau pengurusan dokumen secara informal di luar prosedur resmi,” jelas Marsda Eko.
Pertamina Integrated Terminal Surabaya adalah tempat penyimpanan besar produk BBM dan LPG di Jawa Timur. Sebagai salah satu objek vital nasional, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas non-resmi di sektor ini.
“Perlu adanya peningkatan pengawasan internal dan eksternal di lingkungan ini, termasuk verifikasi ketat terhadap jalur distribusi logistik,” saran Deputi Kominfo.
Pada kesempatan itu, Marsda Eko kembali menekankan pentingnya komitmen dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan aparat keamanan dalam menjaga ruang publik dan fasilitas vital dari gangguan premanisme.
“Tidak mungkin aparat bekerja sendiri. Butuh kolaborasi kita semua dalam pengawasan di lingkungan sekitar, agar kawasan-kawasan vital seperti pelabuhan dan terminal BBM bebas dari intimidasi, pungli, dan praktik ilegal lainnya,” jelas Deputi Kominfo.
